Kuis Antikorupsi

Bagaimana seharusnya sikap Pegawai negeri dan Penyelenggara Negara saat diberi Gratifikasi secara langsung?

• Menolak dengan tegas dan sopan

• Menolak dengan kasar

• Menerima kemudian membagikan dengan rekan-rekan

• Terima kemudian melaporkan penerimaan tersebut

Pengertian Gratifikasi terdapat pada?

• Penjelasan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pengertian Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah....

• Pemberian dengan tujuan mempercepat akses penerimaan layanan.

• pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

• permintaan yang dilakukan oleh Pegawai negeri/Penyelenggara Negara, kepada pengguna layanan yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

• pemberian dengan tujuan mempengaruhi keputusan Pegawai negeri/Penyelenggara Negara yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Berikut adalah manfaat dari penerapan Program Pengendalian Gratifikasi bagi instansi, kecuali:

• Meningkatkan pemahaman Pegawai atau Pejabat instansi terkait praktik gratifikasi

• Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen instansi

• Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktik gratifikasi

• Meminimalisasi kendala psikologis bagi penerima gratifikasi dalam melaporkan kepada KPK

Diantara 5 (lima) prinsip Good Corporate Governance (GCG) berikut, manakah prinsip yang selaras dengan tujuan penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)?

• Kemandirian

• Kewajaran

• Akuntabilitas

• Pertanggungjawaban

UPG memiliki 11 tugas yang salah satunya adalah melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak interal (diseminasi internal) dan eksternal instansi (diseminasi eksternal). Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan diseminasi internal adalah pencantuman larangan pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga atau para pemangku kepentingan (stakeholders) pada dokumen kontrak/kerjasama *Select one*

• True

• False

Metode identifikasi area rawan gratifikasi melalui pengamatan langsung pada kegiatan/area rawan gratifikasi dikenal dengan istilah:

• Observasi

• Focus Group Discussion (FGD)

• Survei

• Wawancara

Budi merupakan pegawai PTSP, suatu hari datanglah Pak Iwan, yang ingin mengurus ijin. Karena pelayan Budi sangat membantu Pak Iwan, Pak Iwan memberi uang terima kasih sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Penerimaan Budi tersebut termasuk Gratifikasi yang…

• Tidak wajib dilaporkan

• Wajib dilaporkan

Pegawai negeri/Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat…

• 7 Hari Kalender sejak Gratifikasi diterima

• 7 Hari Kerja sejak Gratifikasi diterima

• 30 Hari Kalender sejak Gratifikasi diterima

• 30 Hari Kerja sejak Gratifikasi diterima

Kewajiban penolakan Gratifikasi yang dianggap suap dikecualikan jika…

• Gratifikasi diterima secara langsung

• Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima

• Pemberi ditetahui identitasnya

• Tidak memengaruhi/mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi