kuis 1 bab 6 kesejahteraan pegawai

berikut yang tidak termasuk landasan hukum kebijakan pemberian kesejahteraan pegawai adalah....

• peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1963

• undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

• undang-undang nomor 43 tahun 1999

• peraturan pemerintah nomor 35 Tahun 2019

• peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2019

Undang-Undang pokok-pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 berisi tentang....

• masalah hak pegawai

• dana kesejahteraan pegawai

• meningkatkan kegairahan bekerja

• meningkatkan kegairahan bekerja untuk keluarga

• meningkatkan kegairahan bekerja untuk THR

usaha dari pemimpin perusahaan untuk merangsanag dan meningkatkan semangat kerja atau gairah kerja pegawainya agar tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai disebut....

• insentif

• kesejahteraan

• fasilitas

• tunjangan pegawai

• bonus

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab IX bagian ketiga tentang kesejahteraan terdiri atas beberapa pasal, salah satunya Pasal 101, yaitu berisi tentang...

• meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh, dibentuk koperasi pekerja/ buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan

• meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan

• setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

• jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimasud dalam ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• memperhatikan kebutuhan pekerja/ buruh dan ukuran kemampuan perusahaan

Perhatikan pernyataan berikut.

1. meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai dengan perusahaan

2. memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan pegawai beserta keluarganya

3. memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas pegawai

4. menurunkan tingkat absensi dan labour tunover

5. menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman

6. membantu melancarkan pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

pernyataan tersebut termasuk tujuan kesejahteraan, yaitu menurut pendapat ....

• Melayu S.P Hasibuan

• Moekijat

• Saliman

• Nainggolan

• Sondang P. Siagian

berikut yang tidak termasuk tujuan peninjauan kesejahteraan bagi perusahaan menurut Moekijat adalah....

• mengurangi pergantian karyawan

• menambah kesetiaan karyawan terhadap perusahaan

• meningkatkan hasil

• mengurangi pengaruh serikat kerja

• menambah kepuasan kerja

berikut yang tidak termasuk tujuan pemeliharaan kesehatan adalah...

• menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman

• menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan pegawai

• meningkatkan produktivitas kerja karyawan

• meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya

• memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan

berikut yang bukan syarat dokumen ketika akan mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan adalah....

• asli dan salinan SIUP (surat izin usaha perdagangan)

• asli dan salinan NPWP Perusahaan (daftarkan di kantor pelayanan pajak)

• asli dan salinan akta perdagangan perusahaan

• fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing karyawan

• fotokopi akte kelahiran karyawan

berikut yang termasuk sarana pelayanan kesehatan untuk PNS, yaitu...

• rawat jalan dan rawat inap

• pemeriksaan kehamilan

• ruangan IGD untuk tindakan gawat dan tindakan lain penyembuhan

• pemeriksaan penunjang/khusus untuk mendiagnosis kesehatan

• pembelian kacamata yang digunakan demi kesehatan dan menurut resep dokter

setiap pegawai negeri sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya untuk membiayai usaha dalam bidanag kesejahteraan dengan perincian salah satunya, yaitu...

• 3 1/4% untuk iuran dana pensiun

• 4 3/4% untuk iuran dana pensiun

• 3 1/4% untuk iuran pemeliharaan kesehatan

• 2 % untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan

• 4 3/4% untuk iuran pemeliharaan kesehatan