Kuis Kementrian RI

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....

• A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

• B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

• C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

• D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

• E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Kementrian Negara adalah……..

• A. Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi

• B. Lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• C. Lembaga pemerintah yang bertugas memeriksa dan mengawasi pelaksanaan undang - undang

• D. Lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk membuat undang - undang

• E. Lembaga pemerintah yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…

• A. Kementerian Pariwisata

• B. Kementerian Perhubungan

• C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

• D. Kementerian Kelautan dan Perikanan

• E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !

1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia

3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya

4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.

5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....

• A. 1) dan 2)

• B. 1) dan 3)

• C. 2) dan 3)

• D. 3) dan 4)

• E. 3) dan 5)

Ketentuan mengenai mentri di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada pasal

• A. 15 ayat (1)

• B. 16 ayat (1) dan (2)

• C. 17 ayat (1), (2), (3), dan (4)

• D. 18 ayat (3)

• E. 20