Klaster 8b

Sanksi Bunga dalam pemeriksaan bila Surat Pemberitahuan Tahunan tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis juga tidak disampaikan dalam UU HPP dikenakan bunga sebesar :

• 50%

• bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + uplift factor 20% (max. 24 bulan)
• 30%

• bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + uplift factor 10% (max. 24 bulan)

Dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP stdtd Undang-Undang HPP yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak adalah :

• Badan oleh pengurus
• Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya
• Suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai 2 (dua) derajat
• Ahli waris atas warisan yang belum terbagi.

Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak ,kecuali bila :

• Telah Dewasa
• Telah Memiliki penghasilan Tetap
• Penghasilan setahun di atas batasan TK0
• Peredaran bruto di atas Rp 500juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final 0,5% (PP-23/2018)

Dalam Pasal 44 B ayat (2) UU HPP dinyatakan bahwa penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi :

• kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara
• kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara
• jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
• kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dalam pasal 25 Undang-Undang KUP stdtd Undang-Undang HPP maka atas Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa :

• Denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
• Tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)
• Denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
• Denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam UU HPP adalah barang barang sebagai berikut, Kecuali :

• Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
• Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
• Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga

Berikut ini adalah jenis jenis Jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak sesuai UU HPP, kecuali :

• jasa perhotelan;
• jasa keagamaan
• jasa pendidikan;
• jasa kesenian dan hiburan;

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU PPN stdtd Undang-Undang HPP, adalah :

• Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023
• Sebesar 0% (nol persen) untuk ekspor dan Impor Jasa Kena Pajak
• Sebesar 12% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023
• Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berikut ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan UU PPN stdtd Undang-Undang HPP, Kecuali :

• Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.
• Pajak Masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan ajak sebesar jumlah pokok Pajak.
• Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain.
• Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak yang ditagih dengan SKP.

PKP yang dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran tertentu, Kecuali :

• PKP yang peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
• PKP yang mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan
• PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku telah melebihi jumlah tertentu
• PKP yang melakukan penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak