SPKPD JFPAP Ang VII

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal berikut, kecuali:

• Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
• Tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah
• Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
• Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja
• Keadaan darurat

Tahapan terakhir dari sebuah siklus akuntansi yaitu?

• Memposting jurnal penutup
• Menyusun neraca saldo setelah penutupan
• Membuat jurnal penutup
• Menyusun laporan keuangan
• Menyusun neraca saldo disesuaikan

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan disampaikan kepada …..

• DPRD
• Sekretaris Daerah
• Kepala Daerah
• PPKD
• TAPD

Berdasarkan Permendagri nomor 77 Tahun 2020, berikut merupakan ruang lingkup Keuangan Daerah, Kecuali

• Penerimaan Daerah
• Penerimaan Pajak Negara
• Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
• Pengeluaran Daerah
• Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bagaimanakah mekanisme pertanggung jawaban keuangan daerah sebelum LKPD di serahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan?

• Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai wewenangnya
• Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai wewenangnya
• Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh ODP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya
• Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Kepala SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya
• Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai wewenangnya

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Yang bukan merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyempurnaan hasil evaluasi adapun

• Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan yang kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya
• Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan hasil kepada menteri paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan
• Kepala daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD dengan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD
• Kepala daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan dengan keputusan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan tujuh hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri
• Melalui TAPD , Kepala Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi

Syarat untuk memperoleh pengesahan, rancangan perkada tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan

• paling lambat 1(satu) bulan sejak DPRD telah mengambil keputusan bersama kepala daerah
• paling lambat 7(tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama kepala daerah
• paling lambat 7(tujuh) hari sejak DPRD telah mengambil keputusan bersama kepala daerah
• paling lambat 1(satu) bulan sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama kepala daerah
• Semua Salah

Apa tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Bendahara Penerimaan untuk memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
• Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD; dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
• Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD; dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD.
• Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD.
• Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh:

• d. DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir
• a. DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir
• b. DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir
• c. DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir
• e. DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut, kecuali:

• Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
• Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
• Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
• Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
• Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD dan Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.