SPKPD JFPAP Ang VII

SPKPD JFPAP Ang VII

Professional Development

47 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Tes Keuangan

Tes Keuangan

Professional Development

45 Qs

LATIHAN MQBC QUIZIZZ S14

LATIHAN MQBC QUIZIZZ S14

Professional Development

50 Qs

pejuang ukj

pejuang ukj

Professional Development

50 Qs

EVALUASI AKADEMIK LATSAR 2019

EVALUASI AKADEMIK LATSAR 2019

Professional Development

51 Qs

Risk Awareness Quizz April 2022

Risk Awareness Quizz April 2022

Professional Development

50 Qs

Soal Latihan UKKS

Soal Latihan UKKS

Professional Development

50 Qs

TES LEGAL - 20 JANUARI 2023

TES LEGAL - 20 JANUARI 2023

Professional Development

50 Qs

111122

111122

Professional Development

50 Qs

SPKPD JFPAP Ang VII

SPKPD JFPAP Ang VII

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Hard

Created by

Rudi Wahyudi

Used 38+ times

FREE Resource

47 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal berikut, kecuali:
Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
Tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja
Keadaan darurat

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Tahapan terakhir dari sebuah siklus akuntansi yaitu?
Memposting jurnal penutup
Menyusun neraca saldo setelah penutupan
Membuat jurnal penutup
Menyusun laporan keuangan
Menyusun neraca saldo disesuaikan

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan disampaikan kepada …..
DPRD
Sekretaris Daerah
Kepala Daerah
PPKD
TAPD

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Berdasarkan Permendagri nomor 77 Tahun 2020, berikut merupakan ruang lingkup Keuangan Daerah, Kecuali
Penerimaan Daerah
Penerimaan Pajak Negara
Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
Pengeluaran Daerah
Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bagaimanakah mekanisme pertanggung jawaban keuangan daerah sebelum LKPD di serahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan?
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai wewenangnya
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai wewenangnya
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh ODP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Kepala SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya
Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai wewenangnya

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Yang bukan merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyempurnaan hasil evaluasi adapun
Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan yang kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya
Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan hasil kepada menteri paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan
Kepala daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD dengan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD
Kepala daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan dengan keputusan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan tujuh hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri
Melalui TAPD , Kepala Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 5 pts

Syarat untuk memperoleh pengesahan, rancangan perkada tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan
paling lambat 1(satu) bulan sejak DPRD telah mengambil keputusan bersama kepala daerah
paling lambat 7(tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama kepala daerah
paling lambat 7(tujuh) hari sejak DPRD telah mengambil keputusan bersama kepala daerah
paling lambat 1(satu) bulan sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama kepala daerah
Semua Salah

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?