EVALUASI AKADEMIK P3K LUWU

Tiga jenis urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

• Absolut, Pemerintahan Umum, dan Konkuren;
• Absolut, Wajib Pelayanan Dasar, dan wajib Non-Pelayanan dasar;
• Absolut, Wajib, dan Pilihan;
• Absolut, Wajib dan Penunjang

Fungsi PPPK dalam Perangkat Daerah, yaitu…

• Pelayan publik sesuai kewenangan yang melekat pada urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah masing-masing;
• Pelaksana kebijakan untuk urusan pemerintahan umum;
• Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka bela negara;
• Pemerhati dan pengayom masyarakat dalam pemberian bantuan sosial.

Untuk mewujudnya visi maka pemerintah daerah menjabarkannya dalam bentuk…..

• Rencana Kerja;
• Strategi;
• Dokumen perencanaan;
• Misi.

Salah satu penjabaran urusan Pemerintah yang ada di Daerah, yaitu urusan pemerintah bidang…

• Keagamaan;
• Luar negeri;
• Pendidikan.
• Fiskal ;

Salah satu tugas Perangkat Daerah dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Luwu, adalah:

• Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), pada tingkat SMK;
• eningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), baik di tingkat Pendidikan usia dini;
• Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), baik di tingkat SD maupun SMP;
• Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), pada tingkat Pendidikan menengah.

Unsur ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014 terdiri dari….

• CPNS dan PNS;
• PNS dan PPPK;
• Pegawai Honorer dan PPPK;
• PNS dan Pegawai Honorer.

   Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur tentang ….

• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
• Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
• Aparatur Sipil Negara;
• Manajemen Aparatur Sipil Negara

Berikut ini yang merupakan fungsi dari PPPK, adalah:

• Pelayan Publik;
• Pengayom masyarakat;
• Pembela dan pengadvokasi masyarakat;
• Pemberi bantuan sosial.

Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan merupakan pengertian dari…

• Pegawai Honorer;
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
• Pegawai Negeri Sipil;
• Pejabat Fungsional.

    Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerinatah dengan Perjanjian Kerja khusus untuk kelompok jabatan guru, adalah:

• Guru Pertama;;
• Guru Pratama;
• Guru;
• Guru Madya