EVALUASI AKADEMIK PPPK ANGKATAN XV KAB.LUWU

Pengertian Visi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah:

• suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif;
• rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;
• rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
• usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan organisasi atau instansi pemerintah daerah, yaitu…

• Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan;
• Wajib Pelayanan Dasar, Wajib Non-Pelayanan Dasar, dan Pilihan;
• Wajib Non-Pelayanan dasar, dan Pilihan;
• Wajib, Absolut dan Pilihan.

Salah satu penjabaran urusan Pemerintah yang ada di Daerah, yaitu urusan pemerintah bidang…

• Fiskal;
• Keagamaan;
• Luar negeri;
• Pendidikan.

Fungsi PPPK dalam Perangkat Daerah, yaitu…

• Pelayan publik sesuai kewenangan yang melekat pada urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah masing-masing;
• Pelaksana kebijakan untuk urusan pemerintahan umum;
• Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka bela negara;
• Pemerhati dan pengayom masyarakat dalam pemberian bantuan sosial.

Untuk mewujudnya visi maka pemerintah daerah menjabarkannya dalam bentuk…..

• Rencana Kerja;
• Strategi;
• Dokumen perencanaan;
• Misi.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah:

• PP No. 21 Tahun 214
• PP No. 70 Tahun 2015
• PP No. 11 Tahun 2017
• PP No. 49 Tahun 2018

Berikut ini yang merupakan fungsi dari PPPK, adalah:

• Pelayan Publik;
• Pengayom masyarakat;
• Pembela dan pengadvokasi masyarakat;
• Pemberi bantuan sosial.

Kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sioil Negara dalam suatu satuan organisasi adalah pengertian dari…

• Jabatan Fungsional;
• Jabatan;
• Jabatan Pimpinan Tinggi;
• Jabatan Fumgsional.

Kriteria jabatan yang menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan oleh PPPK, adalah:

• Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan pendapatan asli daerah;
• Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan SPM daerah;
• Jabatan yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi;
• Jabatan yang diperlukan untuk peningkatan akses jaringan sosial kemasyarakatan.

Jenjang jabatan keahlian untuk penyuluh pertanian mulai dari yang terendah, adalah:

• Ahli Pertama, Ahli Madya, Ahli Pratama, Ahli Utama;
• Ahli Pratama, Ahli Pertama, Ahli Madya, Ahli Utama;
• Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama;
• Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama.