Kuis Antikorupsi

Berikut ini manfaat KKI, Kecuali :

• Sebagai pedoman atau acuan bagi pimpinan dan pegawai terkait program penguatan integritas;

• Memetakan dengan jelas peran setiap pegawai/pejabat dalam membangun dan menegakan integritas;

• Memupuk sifat dan sikap integritas pegawai dalam menerapkan kegiatan sehari-hari;

• Meningkatkan nilai integritas dan budaya sadar risiko bagi pejabat/pegawai dan organisasi;

Perilaku utama dalam Nilai Integritas

• Bersikap jujur, benar, dan dapat dipercaya;

• Bersikap jujur, adil dan benar;

• Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;

• Bersikap jujur, tulus dan adil;

Kegiatan yang menjaga Kode Etik dan Kode Prilaku dibawah ini, Kecuali :

• Menunjukan gaya hidup hedon dan menggunakan kendaraan mewah;

• Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

• Menggunakan media sosial dengan bijak;

• Menjadi teladan serta menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku;

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi diatas tertulis dalam :

• UU No.31 tahun 1998 jo. UU No. 20 tahun 2001;

• UU No. 20 tahun 1999 jo. UU No. 31 tahun 2002;

• UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 31 tahun 2001;

• UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001;

Bentuk gratifikasi yang TIDAK WAJIB dilaporkan adalah, Kecuali :

• Berlaku Umum dan memenuhi prinsip kewajaran/ kepatutan;

• Tidak Bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

• Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di masyarakat;

• Terdapat Kerjasama melibatkan jabatan dan kepentingan pribadi;

Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, yang tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut diatas tertulis dalam PMK :

• PMK 226 tahun 2021;

• PMK 227 tahun 2021;

• PMK 226 tahun 2022;

• PMK 227 tahun 2022;

Wajib lapor dalam Pelaporan Harta Kekayaan adalah seluruh pegawai (PNS dan CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali Pegawai yang sedang:

• Cuti tahunan;

• Tugas belajar;

• Dinas Luar;

• Cuti di Luar Tanggungan Negara;

Dibawah ini penyebab terjadinya Konflik Kepentingan, Kecuali :

• Rangkap Jabatan;

• Hubungan afiliasi;

• Kelemahan system organisasi;

• Menerapkan nilai intergritas dalam setiap pekerjaan;

Peraturan Wistleblowing System dan Perlindungan Pelapor tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam PMK:

• PMK Nomor 205/PMK.09/2022;

• PMK Nomor 206/PMK.09/2022;

• PMK Nomor 207/PMK.09/2022;

• PMK Nomor 208/PMK.09/2022;

Peraturan yang mengatur pelanggaran dalam bermedsos adalah :

• PMK-190 Tahun 2019 dan PP-94 Tahun 2022;

• PMK-190 Tahun 2018 dan PP-93 Tahun 2021;

• PMK-190 Tahun 2018 dan PP-94 Tahun 2021;

• PMK-190 Tahun 2019 dan PP-93 Tahun 2022;