Penerapan Good Corporate Governance

Dalam setiap pengambilan keputusan, Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG dimaksud terdiri dari :

• Fairness, Transparency, Independency, Accountability, Responsibility

• Transparency, Accountability, Informatively, Responsibility, Fairness

• Transparency, Accountability, Relatively, Independency, Quick Response

• Independency, Responsibility, Transparency, Fairness, Audibility

Panduan (Guideliness) untuk mendukung implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Jasa Raharja (Persero) ditetapkan berdasarkan :

• Keputusan Direksi yang disetujui Dewan Komisaris

• Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

• Keputusan Dewan Komisaris

• Keputusan Bersama Dewan Komisaris yang disetujui oleh Pemegang Saham

Di bawah ini merupakan fungsi Direksi dalam penerapan Good Corporate Governance di perusahaan, KECUALI :

• Mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perusahaan

• Memastikan seluruh aktivitas Perusahaan sesuai dengan perundang-undangan, anggaran dasar, Keputusan RUPS, dan RKAP

• Mengelola Perusahaan

• Melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengurusan Perusahaan

Pengertian gratifikasi merujuk kepada penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yakni :

• Pemberian dalam arti luas, yakni pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

• Pemberian apapun, yakni pemberian dalam bentuk uang, makanan dan minuman, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

• Pemberian yang termasuk sebagai berikut: pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, parcel lebaran, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

• Pemberian dalam arti luas, yakni pemberian dalam bentuk uang, barang, tiket menonton bioskop, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

Berikut merupakan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Jasa Raharja, KECUALI :

• Komisaris

• Direksi

• Kepala Bagian

• Kepala Cabang

Apabila terlapor dalam pelaporan pelanggaran adalah Direksi, siapakah yang berwenang untuk menidaklanjuti pelaporan tersebut ?

• Komite audit dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris

• Dewan Komisaris dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri

• Satuan Pengawasan Intern dan selanjutnya melaporkannya kepada Dewan Komisaris

• Satuan Pengawasan Intern dan selanjutnya melaporkan kepada Komite Audit

Perusahaan menyediakan saluran pelaporan pelanggaran berbasis web yang dapat diakses oleh pelapor atau masyarakat umum yaitu melalui :

• upg.jasaraharja.co.id

• wbs.jasaraharja.co.id

• e-proc.jasaraharja.co.id

• dasi.jasaraharja.co.id

Faktor dalam Perusahaan yang terkait dengan adanya kemudahan Insan Jasa Raharja untuk melakukan kecurangan yang timbul sebagai akibat lemahnya sistem pengendalian intern, lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk melakukan penilaian kinerja, merupakan definisi dari ?

• Keserakahan (Greed)

• Kesempatan (Opportunity)

• Kebutuhan (Need)

• Tekanan (Pressure)

Di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), terdapat struktur pengelola  sistem pelaporan pelanggaran yang terdiri dari :

• Dewan Komisaris, Direksi, Sekretariat Perusahaan, Komite Audit

• Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawasan Intern

• Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Dewan Komisaris

• Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Penagwasan Intern, Sekretariat Perusahaan

Siapakah beliau?

• Sekretaris Perusahaan

• Direktur Management Risiko dan Kepatuhan

• Kepala Biro Hukum dan Kepatuhan

• Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategi Korporasi