C - Onl - Pre - TWK 6

Lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen dibagi menjadi ....

• A. Tiga

• B. Empat

• C. Lima

• D. Enam

• E. Tujuh

Answer explanation

Jawaban B.

Pembahasan:

Lembaga Negara hasil amandemen dibagi menjadi empat, Legislatif (DPR, DPD, DPRD, MPR, Presiden), Eksekutif (Presiden, Wapres, Menteri), Yudikatif (MA, MK, KY), dan Eksaminatif (BPK).

Berdasarkan Pasal 24C Ayat 3, Mahkamah Konstitusi terdiri atas .... anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden.

• A. Lima

• B. Enam

• C. Tujuh

• D. Delapan

• E. Sembilan

Answer explanation

Jawaban E.

Pembahasan:

Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan Pejabat Negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Menurut Pasal 24C Ayat 1, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut, kecuali ....

• A. Menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang

• B. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• C. Memutuskan pembubaran partai politik

• D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

• E. Memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara

Answer explanation

Jawaban A.

Pembahasan:

Menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.

Hak Angket adalah hak DPR untuk mengajukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak Angket minimal dapat diajukan oleh 10 orang anggota DPR. Berikut merupakan contoh kasus yang pernah dilakukan Hak Angket, kecuali …

• A. Kasus Gayus Tambunan

• B. Kasus Bank Century

• C. Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

• D. Kasus Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur

• E. Kasus Penjualan Kapal Tanker Pertamina

Answer explanation

Jawaban D.

Pembahasan:

Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoharjo, Jawa Timur merupakan salah satu Hak Interpelasi DPR yang pernah dilakukan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 tahun 2010 tentang pembentukan BNPT) yang ditandatangani Presiden tanggal 16 Juli 2010. BNPT merupakan singkatan dari ....

• A. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

• B. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme

• C. Badan Nasional Pencegahan Terorisme

• D. Badan Nasional Pemusnahan Terorisme

• E. Badan Nasional Pengaturan Terorisme

Answer explanation

Jawaban A.

Pembahasan:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga negara yang ada di Indonesia, kecuali ....

• A. Pasal 2

• B. Pasal 4

• C. Pasal 19

• D. Pasal 24 C

• E. Pasal 26

Answer explanation

Jawaban E.

Pembahasan:

Pasal 26 mengatur tentang warga negara dan penduduk.

Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan mengadili perkara dalam tingkat…

• A. Banding

• B. Kasasi

• C. Peninjauan kembali

• D. Bawah

• E. Negeri

Answer explanation

Jawaban B.

Pembahasan : Sesuai dengan Pasal 24A ayat 1 : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang•undang. Terdapat dalam pasal..

• A. Pasal 2 Ayat 1

• B. Pasal 2 Ayat 2

• C. Pasal 2 Ayat 3

• D. Pasal 3 Ayat 1

• E. Pasal 3 Ayat 2

Answer explanation

Jawaban A.

Pembahasan:

BAB II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang, ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara, ayat (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Komponen pertahanan indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu komponen utama, cadangan, dan pendukung. Berikut yang termasuk komponen utama usaha pertahanan negara adalah…

• A. Warga Negara

• B. Polri

• C. TNI

• D. Jaksa

• E. Lembaga negara

Answer explanation

Jawaban C.

Pembahasan : Pasal 30 ayat (2) berbunyi : “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia (pertahanan) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (keamanan), sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Terdapat dalam pasal..

• A. Pasal 2 ayat 1

• B. Pasal 2 ayat 2

• C. Pasal 2 ayat 3

• D. Pasal 3 ayat 1

• E. Pasal 3 ayat 1

Answer explanation

Jawaban B.

Pembahasan : Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, pasal 2 ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, pasal 2 ayat (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.