Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam hal...

• Kebijakan moneter

• Hubungan internasional

• Pertahanan dan keamanan nasional

• Pembangunan ekonomi daerah

Apa yang dimaksud dengan prinsip desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?

• Pusat mengendalikan semua aspek pemerintahan daerah

• Pemerintahan daerah mengambil alih semua kewenangan pusat

• Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah

• Semua keputusan diambil oleh pemerintah pusat

Apa yang dimaksud dengan asas otonomi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?

• Pemerintah daerah berada di bawah kendali pemerintah pusat

• Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengabaikan kebijakan pemerintah pusat

• Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri

• Pemerintah daerah harus tunduk pada peraturan pemerintah pusat tanpa pengecualian

Berikut adalah asas penyelenggaraan pemerintahan negara, kecuali?

• kepastian hukum

• tertib penyelenggara negara

• kepentingan umum

• keadilan Sosial

Salah satu ciri utama dari pemerintahan daerah adalah...

• Sentralisasi keputusan di tangan pemerintah pusat

• Kewenangan tunggal pemerintah daerah dalam semua aspek

• Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah

• Otonomi penuh pemerintah pusat dalam urusan daerah

Salah satu tugas Kepala daerah adalah?

• memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

• menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

• menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah

• mengajukan rancangan Perda

Berikut ini Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kecuali?

• pendidikan

• kesehatan

• pangan

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan Daerah ditujukan untuk, kecuali :

• memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah

• mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintah

• mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Pusat

• mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik

Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. berikut Persyaratan dasar kewilayahan, kecuali

• luas wilayah minimal

• jumlah penduduk minimal

• keuangan Daerah

• Cakupan Wilayah

Fungsi DPRD kabupaten/kota adalah:

• pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran, pengawasan, pembinaan

• pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran; dan perencanaan

• pembentukan Perda Kabupaten/Kota, pembinaan, pengawasan.

• pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran, pengawasan.