Kebijakan umum, Tujuan, Etika Prinsip PBJ, Pelaku PBJ

1. Peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah …

• A.  Undang – Undang No 11 Tahun 2021

• B. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

• C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021

• D. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021

2. 2. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi menjadi 4 jenis kecuali:

• A. Barang

• B. Jasa Konsultansi

• C. Pekerjaan Konstruksi

• D. Pekerjaan Jembatan

3. Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa….

• A. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

• B. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

• C. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

• D. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

4. Dalam melaksanakan kebijakan “Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan” terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu …

• A. Keuangan, Sosial, Lingkungan Hidup

• B. Keuangan, Budaya, Lingkungan Hidup

• C. Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup

• D. Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup

5. 5. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai  di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hal ini dilakukan untuk…

• A. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

• B. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

• C. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar  Nasional Indonesia (SNI)

• D. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

6. 6. Berikut ini yang bukan merupakan etika pengadaan barang/jasa adalah …

• A. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait

• B. mempertentangkan kepentingan dan persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa

• C. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

• D. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

7. Berikut ini yang bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait adalah …

• A. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama

• B. Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

• C. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana

• D. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia

8. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah adalah definisi dari …

• A. Pejabat Pengadaan

• B. Pejabat Pembuat Komitmen   

• C. Pokja Pemilihan

• D. Agen Pengadaan

9. Sanksi Pencairan jaminan penawaran dan Daftar Hitam selama 1 tahun dikenakan bagi Penyedia yang…..

• A. Terindikasi melakukan KKN

• B. Telah menerima SPPBJ namun mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak

• C. Terindikasi melakukan persengkongkolan

• D. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima pada proses pemilihan penyedia

10. Pada proses katalog, perusahaan XYZ dan perusahaan DEF bersekongkol untuk mengatur harga penawaran, selain itu perusahaan XYZ menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan agar perusahaan DEF yang menang, maka perusahaan XYZ dapat dikenakan sanksi berupa…

• A. Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun 

• B. Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun

• C. Digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun

• D. Digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun