Pemerintahan Daerah Provinsi, kabupaten /kota

Laporan Badan Statistik (BPS) menunjukkan, Indonesia memiliki 17.001 pulau yang tersebar di 34 provinsi pada 2022. Papua Barat merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak, yakni 4.520 pulau atau 26,58% dari total pulau di Indonesia. Berapakah jumlah provinsi Dengan bertambahnya Provinsi Papua Barat Daya, sekarang......

• 35

• 36

• 37

• 38

Pada masa orde baru sistem yang diterapkan adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir, momentum tersebut diimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya. Merespons tuntutan tersebut, Presiden BJ. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan UU tentang pemerintah daerah yaitu...

• UU No 22 Tahun 1999

• UU No 39 Tahun 1999

• UU No 24 Tahun 2002

• UU NO 2 Tahun 2003

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari...

• Pemerintah Kabupaten dan kota

• Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

• Pemerintah daerah provinsi

• Pemerintah daerah Kabupaten

Pemerintahan daerah provinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, pemerintah daerah Kabupaten dikepalai oleh Bupati sedangkan pemerintah daerah kota dikepalai oleh...

• Walikota

• Presiden

• Walinagari

• Kepala desa

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat merupakan pengertian dari...

• Penyelenggaraan pemerintah

• Pemerintah daerah

• Otonomi daerah

• Urusan pemerintah daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, tetapi bertanggung jawab, otonomi daerah juga mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yaitu..... Kecuali

• demokrasi,

• peran serta masyarakat,

• Dominasi pemerintah pusat

• pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman masing-masing daerah.

Pada perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang dihasilkan pada masa pemerintahan B.J Habibie disempurnakan dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilakukan lagi penyesuaian dan revisi dengan disyahkan....

• UU No 25 Tahun 1999

• UU No 23 Tahun 2014

• UU No 39 Tahun 1999

• UU No 7 Tahun 2017

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 diantaranya sebagai berikut:

• Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;

• Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota;

• Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa;

• Semua benar

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yakni ...

• urusan pemerintahan absolut, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional

• urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan wajib dan pilihan

• urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

• urusan pemerintahan konkuren, urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karenanya, tidak ada hubungannya dengan otonomi atau desentralisasi. Ruang lingkup yang menjadi urusan pemerintah pusat diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, yaitu ....

• urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

• Agama, pertahanan, keamanan, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional.

• pelayanan dasar dan non pelayanan dasar,

• Semua benar