PRETEST-POSTTEST 1

Penyebab tidak puasnya Kabinet “Seratus Menteri” oleh Presiden Soekarno yaitu….

• Konflik demonstrasi mahasiswa menuntut Presiden agar mundur

• Tetap memburuknya kondisi ekonomi

• Para Menteri yang menjabat tidak berkompeten dibidangnya

• Kabinet yang dibentuk masih dijabat oleh anggota PKI

• Kabinet yang dibentuk merupakan persamaan dari Amerika Serikat

Faktor sosial yang mendorong lahirnya orde baru adalah….

• Konflik fisik anatar pendukung Pancasila dengan komunis

• Adanya KAMI dan KAPI

• Adanya demonstrasi mahasiswa yang dikenal Tritura

• Pembentukan cabinet serratus Menteri

• Merosotnya ekonomi Indonesia sebagai sitem etatisme

Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas ormasnya dibubarkan dengan alasan...

• PKI berideologi komunis

• PKI telah melakukan aksi fitnah terhadap ABRI

• PKI selalu meresahkan masyarakat

• PKI tidak mendukung pemerintahan Presiden Soekarno

• PKI terbukti melakukan pemberontakan

Semangat yang menjiwai kelahiran orde baru pada awalnya adalah….

• Menggalakan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat

• Menggalakan pembangunan nasional yang menguntungkan konglomerat

• Melanggengkan kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI

• Anti korupsi, kolusi dan nepotisme

• Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan orde lama

Pada Masa Orde Baru pelaksanaan negara banyak di dominasi oleh ABRI Melalui program Dwi fungsi ABRI. Kondisi yang bukan merupakan akibat dari pelaksanaan dwi fungsi adalah....

• Jabatan dipemerintahan banyak diduduki oleh ABRI

• Stabilitas Keamanan lebih terjamin

• ABRI hanya berperan sebagai stabilisator saja

• ABRI bersama-sama Korpri menjadi tulang punggung yang mendukung keberadaan Golkar

• kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah

Dibawah ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemilu di masa orde baru, kecuali….

• Asas pemilu yang digunakan adalah LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia)

• Pemilu masa orde baru diikuti oleh tiga partai politik

• Golkar mendominasi sebagai partai pemenang pemilu karena merupakan partai yang berkuasa

• Hasil pemilu murni dari perhitungan suara rakyat

• Pemilu di masa orde baru berlandaskan pada UU No. 15 Tahun 1969

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ...

• Pembentukan partai golongan karya

• Masyarakat bebas membentuk parpol

• Pancasila sebagai azas tunggal parpol

• Menyederhanakan partai-partai politik

• Membubarkan semua partai politik

Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI sebagai pertahanan keamanan dan sosial dengan duduk di MPR/DPR. Peran ini dikenal dengan….

• Dwi Fungsi

• Sapta Marga

• Konsesus Nasional

• ABRI Masuk Desa

• Komando Daerah Militer

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1)   Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia

2)   Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB

3)   Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN

4)   Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur

5)   Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok

Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor….

• 1, 2, dan 3

• 1, 3 dan 4

• 2, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

• 1, 4, dan 5

Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan orde baru adalah ….

• terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu

• daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri

• pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan

• rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam

• orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi