UJI KOMPETENSI KPPS

KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat …

• Pasal 5 ayat 3

• Pasal 9 ayat 2

• Pasal 9 ayat 1

• Pasal 1 ayat 5

• Pasal 2 ayat 1

Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS …..

• 9-7-5-5-3

• 11-7-5-5-3

• 7/5-5/7-5-5-5

• 9-5/3-5-5-3

• 7-5/7-3/5-5/3

Apa kepanjangan dari PPK ….

• Petugas Pemungutan Kecamatan

• Panitia Pemungutan Kecamatan

• Petugas Pemilihan Kecamatan

• Panitia Pemilihan Kecamatan

• Panitia Pemilu Kecamatan

PPS berkedudukan di

• Kantor Kecamatan

• Kantor Polsek Kecamatan

• Pendopo Kecamatan

• Ibu kota Kecamatan

• Ibu kota desa/kelurahan

Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK adalah

• PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

• PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

• PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

• PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

• PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara

Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali ..

• Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

• Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

• Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peseta Pemilu.

• Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

• Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu

Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang  susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? ..

• 1 bulan

• 2 bulan

• 3 bulan

• 4 bulan

• 5 bulan

Berikut beberapa profesi yang tak boleh menjadi anggota partai kecuali ….

• Kepala Desa

• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

• Perangkat Desa

• Lembaga Swadaya Masyarakat

• Tenaga Pendamping Desa

Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat  ….

• Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc

• Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc

• Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc 

• Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc

• Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat adhoc

Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan …

• Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan

• Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan

• Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap

• Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang

• Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.