Post Test Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan keterangan atau informasi, mengolah data, bukti atau keterangan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan definisi dari :

• PENGAWASAN KEPATUHAN

• CANVASSING

• PEMERIKSAAN KEPATUHAN

• PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Berikut ini adalah norma kewajiban Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, kecuali:

• Wajib Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dalam program jaminan kesehatan sesuai penahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

• Wajib Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar

• Wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS

• Wajib membayar iuran sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melalui Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada BPJS Kesehatan tersebut bersifat :

• Atributif

• Non Atributif

• Distributif

• Delegatif

Ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan adalah:

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2021

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020

• Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 15 Tahun 2022

Meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, merupakan definisi dari:

• Wewenang Pemeriksa

• Tugas Pemeriksa

• Hak Pemeriksa

• Kewajiban Pemeriksa

Merujuk pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019, Pemeriksaan Kepatuhan dilaksanakan berdasarkan:

• Hasil pengawasan oleh masing-masing fungsi

• Laporan pengaduan Serikat Pekerja/Masyarakat

• Surat Perintah Tugas

• Hasil Analisa mandiri

Petugas Pemeriksa telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) terhadap Badan Usaha PT Citra Indah pada tanggal 1 Maret 2023. Pada tanggal berapa pemeriksaan lapangan tersebut dilaksanakan:

• 21 Maret 2023

• 15 Maret 2023

• 20 Maret 2023

• 16 Maret 2023

Petugas Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan wajib didahului dengan:

• memasuki tempat kerja, kantor perusahaan, bangunan dan/atau rumah yang digunakan sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha

• meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran

• meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

• menginformasikan susunan tim pemeriksa yang akan melaksanakan pemeriksaan sesuai surat perintah tugas

Badan Usaha PT Maju Bersama diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan tidak memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa, adalah:

• Meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan.

• Melaporkan tindakan menghambat proses Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

• Mengirimkan Surat Panggilan Final Pemeriksaan Kantor (SPFPK) yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan.

• Mengirimkan Surat Peringatan Pertama disertai permintaan untuk menyampaikan data atau dokumen dalam waktu 2 (dua) hari kerja

Hasil pengujian data pada pemeriksaan lapangan dituangkan dalam

• Berita Acara Dipenuhinya Permintaan/Peminjaman Dokumen

• Berita Acara Pengambilan Keterangan

• Formulir Catatan Temuan Hasil Pemeriksaan

• Berita Acara Tidak Dapat Dilaksanakannya pemeriksaan