Kelas Tambahan TWK

Berikut ini yang merupakan makna Pembukaan UUD 1945 alinea ke 3 yaitu...

• Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa

• Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual di dunia dan di akhirat

• Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan

• Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam UUD

• Tidak ada jawaban yang benar

Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara?

• Pancasila merupakan lambang dari kekuatan negara

• Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia

• Pancasila adalah nama presiden pertama Indonesia

• Pancasila adalah nama mata uang Indonesia

• Tidak ada jawaban yang benar

Usai Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, mulai banyak tuntutan untuk melakukan perubahan mendasar di antaranya melakukan pembatasan kekuasaan presiden. Dan sebagaimana layaknya terjadi dalam suatu penggantian suatu rejim penguasa, penguasa baru berupaya memperoleh legitimasi secara luas di antaranya melalui legitimasi politis (misalnya, dengan cara mempercepat pemilihan umum) maupun legitimasi yuridis dengan cara menetapkan aturan baru yang tentunya dianggap lebih baik- sebagai pengganti aturan lama yang digunakan rejim penguasa terdahulu. Demikian juga yang terjadi dengan rezim yang menggantikan rezim Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie ebagai Presiden Pengganti mempercepat pemilihan umum. Salah satu upaya legitimasi yuridis yang dilakukan oleh Presiden Habibie adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Perppu ini mengatur tentang hal-hal berikut, kecuali ...

• Sistem pemilihan umum dengan menggunakan sistem proporsional

• Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu

• Persyaratan partai politik peserta pemilu, termasuk jumlah kursi di DPR dan DPRD

• Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan

• Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Sebuah provinsi di Indonesia memiliki peraturan yang sangat ketat tentang narkoba dan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan narkoba. Namun, provinsi tetangga memiliki peraturan yang lebih longgar dan hanya memberlakukan hukuman penjara. Sebagai hasilnya, penyelundupan narkoba antarprovinsi semakin meningkat. Bagaimana Anda menilai situasi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia……

• Provinsi tersebut berhak memiliki peraturan narkoba yang berbeda sesuai otonomi daerah.

• Pemerintah pusat harus mengintervensi dan membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia.

• Provinsi tersebut harus mengikuti peraturan provinsi tetangga untuk menghindari konflik.

• Penyelundupan narkoba adalah masalah internasional dan harus ditangani oleh pihak asing.

• Provinsi tersebut harus menghukum pelaku penyelundupan narkoba dengan hukuman mati sesuai peraturan mereka.

Sebuah provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ingin mengundang investasi asing untuk mengembangkan industri di wilayah mereka. Mereka menciptakan kebijakan yang memberikan insentif pajak besar-besaran kepada investor asing, tetapi kebijakan ini tidak berlaku di provinsi-provinsi lain. Bagaimana Anda menilai kebijakan investasi provinsi ini dalam konteks prinsip kesatuan negara Indonesia….

• Provinsi tersebut berhak untuk menciptakan kebijakan investasi sendiri sesuai otonomi daerah.

• Provinsi-provinsi lain harus mengadopsi kebijakan investasi yang sama.

• Pemerintah pusat harus memberikan insentif pajak seragam bagi semua investor, tanpa memandang lokasi.

• Kebijakan investasi harus seragam di seluruh Indonesia untuk menghindari ketidaksetaraan.

• Investasi asing tidak memiliki dampak apa pun pada prinsip kesatuan negara.

Seorang pegawai ASN di dinas kesehatan dihadapkan pada permintaan dari atasan untuk menutupi data tentang jumlah kasus penyakit yang sedang melanda kota mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat mempertahankan prinsip Hak Asasi Manusia dalam tugasnya….

• Melakukan tindakan pemalsuan data untuk menghindari kepanikan masyarakat.

• Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi.

• Menyebarkan informasi palsu kepada media untuk memperburuk situasi.

• Mengabaikan permintaan atasan dan mempublikasikan data sebenarnya.

• Menyimpan data yang sebenarnya dan hanya memberikan data palsu kepada atasan.

Seorang pegawai ASN di departemen imigrasi dihadapkan pada pengungsi politik yang memohon suaka di negaranya. Atasan pegawai ini meminta agar dia menolak permohonan suaka tersebut atas dasar pandangan politik pribadi mereka. Bagaimana pegawai ASN ini dapat menjalankan tugasnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia pengungsi tersebut….

• Menolak permohonan suaka tanpa alasan yang jelas.

• Memberikan suaka kepada pengungsi tersebut tanpa melibatkan atasan dalam keputusan.

• Meminta pengungsi untuk memberikan suap agar permohonan suaka disetujui.

• Melaporkan atasan yang meminta tindakan ilegal tersebut.

• Memperlakukan permohonan suaka dengan lambat untuk memberikan waktu kepada atasan untuk merubah pandangan mereka.

Presiden dan Wakil Presiden memgang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, hal ini merupakan hasil amandemen...

• Kesatu

• Kedua

• Ketiga

• Keempat

• Tidak ada jawaban yang benar

Proklamasi merupakan pernyataan yang isinya berupa keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial (bangsa penjajah) dan diganti dengan hukum nasional (Indonesia).Makna Proklamasi dalam hal ini adalah pada aspek ....

• Hukum

• Historis

• Sosiologis

• Kultural

• Spiritual

BPUPKI dibubarkan pada tanggal ...

• 29 Mei 1945

• 1 Juni 1945

• 22 Juni 1945

• 7 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945