SPKN KAP

Undang-undang yang menjadi dasar hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• UU No. 10 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• UU No. 20 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan yang paling tepat adalah

• menentukan objek pemeriksaan

• Pemeriksaan terhadap kebijakan luar negeri
• Pemeriksaan terhadap kesehatan masyarakat
• Pemeriksaan terhadap infrastruktur jalan raya

unsur pemeriksaan keuangan negara yang berkaitan langsung dengan langkah perbaikan

• kriteria pemeriksaan

• hubungan tiga pihak

• pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

• hal pokok

dalam proses peradilan,BPK dapat memberikan:

• rekomendasi

• pendapat

• keterangan ahli

• pertimbangan

yang tidak termasuk keuangan negara

• uang koperasi yang disimpan oleh bendaraha sekolah

• piutang negara

• aset tetap

• persediaan

hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria

• Hal Pokok

• topik pemeriksaan

• fokus pemeriksaan

• informasi hal pokok

karakteristik hal pokok berpengaruh pada hal -hal berikut, kecuali

• jumlah sampel

• kecukupan bukti

• jumlah sumber daya pemeriksaan

• tahapan pemeriksaan

kriteria pemeriksaan harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali:

• relevan

• lengkap

• ringkas

• tidak memihak

informasi yang digunakan untuk menilai hal pokok dan kriteria

• informasi hal pokok

• bukti pemeriksaan

• hasil pelaksaan prosedur pemeriksaan

• hasil review dari pengendali teknis.

yang menjadi bagian dari dokumentasi pemeriksaan adalah:

• pelaksanaan prosedur

• bukti pemeriksaan

• hasil pmeriksaan

• semua benar