KUIS PENGANTAR KERJA

Dasar hukum Penempatan Tenaga Kerja

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

• Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

• Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Apa kepanjangan dari SIAPKerja?

• Sistem Siap Bekerja dan Aplikasi

• Aplikasi Tenaga Kerja dan Sistem

• Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan

• Sistem Pelayanan dan Informasi Ketenagakerjaan

sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi disebut ?

• AKL

• AKAD

• AKAN

• AK

unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatam tenaga kerja di dalam negeri kepada alumninya.

• BKOL

• SIAPKerja

• LTSA

• BKK

keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri, pengertian dari :

• Informasi pasar kerja (IPK)

• Analisis Pasar Kerja

• Bursa Kerja Khusus

• Job Fair

Portal SDK merupakan media bagipakai Data Ketenagakerjaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan aturan :

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Satu Data Ketenagakerjaan

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Satu Data Ketenagakerjaan

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, disebut?

• Pencari Kerja

• Pemberi Kerja

• Pengantar Kerja

• Petugas Antar Kerja

Yang tidak termasuk dalam SIAPKerja :

• Karirhub

• Skillhub

• Bizhub

• Spacehub

Kartu Antar Kerja (AK) Berisikan info lowongan kerja ?

• AK. 1

• AK. 2

• AK. 3

• AK. 4

Kebijakan tata kelola data pemerintah di sektor Ketenagakerjaan untuk menghasilkan Data Ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

• Satu Data Ketenagakerjaan

• Satu Padu Ketenagakerjaan

• Satu Data Tenaga Kerja

• Satu Data Pelayanan