Kuis Sharing Knowledge

Berikut arahan Menteri Keuangan terkait transformasi dan reformasi kelembagaan pada ditjen perbendaharaan kecuali:

• Tidak berhenti dalam melakukan reformasi dan inovasi  dalam merespon tantangan pemulihan ekonomi pasca  pandemi dan dampak gejolak perekonomian global

• Transformasi DJPb harus berfokus pada pengembangan treasury business

• Reform yang makin ambisius agar dilakukan DJPb,

  melaluiperbaikianstruktur, administrasi, danSDM.

• Pegawai DJPb diharapkan tidak hanya menjadi kasir  keuangan negara, namun dapat menceritakan, melaporkan,  dan menganalisa keuangan negara

Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dalam keputusan dirjen perbendaharaan nomor?

• Kepdirjen Nomor 2/PB/2023

• Kepdirjen Nomor 3/PB/2023

• Kepdirjen Nomor 2/PB/2022

• Kepdirjen Nomor 1/PB/2023

Berikut merupakan mitra kerja pelaksanaan Financial Advisor KPPN kecuali:

• Satker/KL

• Pemerintah Daerah

• Masyarakat, BLU/BLUD, Badan USaha

• Bank

Berikut output pelaksanaan advisory pada tingkat kantor wilayah kecuali:

• Pembinaan pada Pemprov

• Pembinaan pada satker UE II/setingkat

• Bahan Analisis Fiskal Kemenkeu

• Pembinaan pada unit case khusus

Expected outcome dari ASEAN Treasury Forum adalah sebagai berikut, kecuali:

• Knowledge Sharing dan Capacity Building bidang Perbendaharaan antar negara ASEAN

• Mendorong percepatan Cashless Society (Keuangan Inklusif)

• Memperkuat kerjasama bilateral/multilateral dengan institusi treasury maupun antarnegara

• Memperkuat reputasi dan profil Indonesia di ASEAN selaku inisiator dan Chair ATF

Keputusan Dirjen Perbendaharaan terkait SOP pada tingkat kanwil adalah :

• Kep 244/PB/2023

• Kep 243/PB/2023

• Kep 310/PB/2020

• Kep 110/PB/2023

Pasal yang isinya adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat pada?

• Pasal 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001

• Pasal 2 UU 31/1999 jo UU 20/2001

• Pasal 3 UUD 31/1999 jo UU 20/2001

• Pasal 2 UU 31/1999 jo UU 21/2000

pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003?

• seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul

• semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang piutang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

• semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

• semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Menurut Pasal 1 UU 19/2003 (tentang BUMN):

  “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

dari pengertian di atas, apakah BUMN bagian dari Keuangan Negara?

• Iya

• tidak

berikut instansi/orang yang berhak menetapkan TGR untuk pegawai negeri bukan bendahara kecuali

• Menteri

• Gubernur

• pimpinan lembaga

• BPK