Quiz Standar Audit Intern Pemerintah

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, peran utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam reformasi birokrasi adalah untuk:

• Mengawasi secara langsung semua kegiatan pemerintah.

• Memberikan masukan guna menciptakan birokrasi yang profesional dan bersih.

• Mengambil alih fungsi manajemen di setiap instansi pemerintah.

• Melaksanakan seluruh kebijakan tanpa pengecualian.

• Mengabaikan pelanggaran kecil demi efisiensi.

APIP sebagai agen perubahan dalam instansi pemerintah diharapkan dapat menciptakan nilai tambah melalui kegiatan audit yang memberikan:

• Peringatan dini, jaminan ketaatan, dan pengawasan publik secara terbuka.

• Keyakinan ketaatan, efisiensi anggaran, dan jaminan kualitas.

• Keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas fungsi pemerintah.

• Otonomi penuh bagi setiap auditor intern.

• Keputusan akhir dalam setiap penugasan audit.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ditetapkan untuk membantu auditor dan pimpinan APIP dalam:

• Melakukan audit yang tepat sasaran, terlepas dari standar dan prosedur.

• Menghasilkan audit yang berkualitas dan konsisten sesuai standar yang berlaku.

• Mencapai target tahunan dengan cepat dan efisien.

• Memastikan hasil audit dapat diakses oleh masyarakat luas.

• Menyusun kebijakan audit yang bersifat tertutup.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, lingkup audit yang harus dicakup APIP mencakup:

• Hanya audit keuangan dan audit investigatif.

• Semua aspek manajemen risiko secara umum.

• Audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, dan evaluasi.

• Hanya audit kinerja dan konsultasi terkait.

• Audit dengan tujuan sesuai permintaan auditan.

Salah satu landasan hukum utama dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah:

• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14/PRT/M/2007.

• Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah.

• Keputusan Presiden tentang Sistem Audit Keuangan Nasional.

• Standar Audit Keuangan Nasional dari Kementerian Keuangan.

Salah satu fungsi utama dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah untuk:

• Menyusun pedoman teknis untuk auditan di sektor publik.

• Menerapkan standar hukum dalam semua kegiatan audit.

• Mengatur struktur organisasi APIP di tingkat nasional.

• Menyediakan kerangka kerja untuk peningkatan kegiatan audit yang bernilai tambah.

• Mengurangi tanggung jawab auditor dalam fungsi pengawasan.

Dalam hal independensi APIP, Standar Audit Intern mengharuskan bahwa:

• APIP harus bebas dari semua intervensi untuk setiap audit.

• Pimpinan APIP memiliki akses langsung kepada pimpinan instansi pemerintah.

• Auditor dapat berkolaborasi langsung dengan auditan dalam penugasan audit.

• APIP diizinkan melakukan intervensi dalam fungsi auditan.

• Pimpinan APIP memiliki otonomi mutlak dalam pengambilan keputusan.

Independensi dalam audit intern mengacu pada:

• Kebebasan dari kondisi yang dapat mengganggu objektivitas penugasan audit.

• Kebebasan untuk menentukan ruang lingkup audit tanpa pengawasan.

• Kebijakan untuk mempengaruhi pihak eksternal demi efektivitas audit.

• Penggunaan otonomi penuh oleh auditor dalam menentukan standar audit.

• Hak auditor untuk merahasiakan hasil audit dari pimpinan.

Untuk menjaga objektivitas, auditor intern diharuskan menghindari:

• Penyusunan laporan audit dengan rekomendasi tambahan.

• Penggunaan pertimbangan profesional saat menyelesaikan audit.

• Situasi di mana terdapat potensi konflik kepentingan pribadi.

• Kolaborasi dengan auditan untuk pengumpulan data.

• Menggunakan informasi audit untuk pelatihan eksternal.

Dalam upaya menjaga kompetensi, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia mewajibkan auditor untuk:

• Mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

• Mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan standar audit.

• Mengandalkan pengalaman kerja sebagai sumber kompetensi utama.

• Menyusun pelatihan internal tanpa pelatihan eksternal.

• Mengutamakan pengalaman dalam penugasan tanpa memperhatikan pelatihan formal.