Pasal 23 UUD 1945 menekankan pengelolaan keuangan negara yg transparan dan bertanggung jawab. Saat terjadi defisit anggaran , langkah apa yg paling tepat diambil oleh pemerintah? (SKB Eka)

• a. Menaikkan pajak secara drastis untuk menaikkan defisit

• b.     Menerbitkan utang dengan transparansi dan menjaga stabilitas fiskal

• c.      Mengurangi belanja negara di sektor publik

• d.     Mengandalkan bantuan internasional

• e.      Menunda proyek - proyek pembangunan

Answer explanation

Jawaban : (B) Karena langkah tersebut memungkinkan pemerintah menutup defisit tanpa mengorbankan sektor lain yg penting. Penerbitan hutang secara terbuka dan terkendali juga menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan pendapatan daerah yang cukup, pemerintah daerah dapat membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan taman. Dibawah ini yang merupakan sumber pendapatan asli daerah adalah : (SKB Angga E)

• a.      Pajak kendaraan bermotor dan pajak penghasilan

• b.     Dana perimbangan dan bantuan keuangan

• c.      Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

• d.     Pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame

• e.      Dana otonomi khusus dan pajak restoran

Answer explanation

Jawaban : (D) Diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pendapatan Daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pajak kendaraan bermotor dan pajak reklame termasuk ke dalam pajak daerah.

Salah satu contoh tindakan bijaksana yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah.... (SKB Evi)

• a.      Usul atau pendapat orang lain perlu di pertimbangkan

• b.     Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk

• c.      Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada

• d.     Mempertimbangankan pendalapat orang yang lebih tua

• e.      Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat

Answer explanation

Jawaban: E Sesuai dengan pancasila sila ke 4. Keputusan diambil sesuai musyawarah

Lembaga negara yang berwenang untuk merubah UUD NRI 1945 adalah… diatur dalam… (SKB Indri)

• a.      MPR, Pasal 3 ayat (3)

• b.     MPR, Pasal 3 ayat (1)

• c.      DPR, Pasal 20 ayat (1)

• d.     DPR dan DPD, Pasal 2

• e.      Presiden bersama MPR, Pasal 3 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan demokrasi Pancasila pemilihan umum pada masa demokrasi diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat. Berikut yang anggotanya dipilih oleh rakyat, kecuali: (SKB Andra)

• a.      Dewan Perwakilan Rakyat

• b.     Dewan Perwakilan Daerah

• c.      Majelis Permusyawaratan Rakyat

• d.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

• e.      Komisi Yudisial

Answer explanation

Jawaban: (E) Anggota Komisi Yusidial dipilih oleh DPR dengan persetujuan Presiden

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum didalam UUD 1945, yaitu.. (SKB Siffa)

• a.      Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

• b.     Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

• c.      Pasal 9 ayat 1 UUD 1945

• d.     Pasal 34 ayat 2 UUD 1945

• e.      Pasal 28 ayat 1 UUD 1945

Answer explanation

Jawaban: (A) Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Pembahasan:

a. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.   

b. Pancasila juga tercantum dalam TAP MPR RI No.XVIII/MPR/1998, pasal 1 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berikut ini yang termasuk ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali (SKB Hesti)

• a.      Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat

• b.     Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggungjawab kepada parlemen

• c.      Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen

• d.     Masa jabatan kabinet tidak ditentukan lamanya

• e.      Pemerintahan tidak diperkenankan membubarkan parlemen

Answer explanation

Jawaban : (E) Pemerintahan tidak diperkenankan membubarkan parlemen

Penjelasan : Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh Parlemen, dan sebaliknya Pemerintah dapat membubarkan Parlemen. Sedangkan opsi E pemerintahan tidak dapat diperkenankan membubarkan parlemen tidak sejalan dengan ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer.

Didalam pasal 52 ayat 4 pp no 18 th 2016 dijelaskan beberapa tugas lurah untuk membantu camat. Manakah tugas lurah yang sesuai dengan isi pasal tersebut, kecuali : (SKB Galang)

• a.      Memelihara ketentraman dan ketertiban umum

• b.     Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelagan umum

• c.      Melakukan pelayanan masyarakat

• d.     Ikut dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat

• e.      Melakukan pemberdayaan masyarakat.

Answer explanation

Jawabannya adalah D. Ikut dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat

Pembahasan : Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas

membantu camat dalam: melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat;  memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh.. (SKB Christine)

• a.      Presiden

• b.     Menteri

• c.      Gubernur

• d.     Walikota/Bupati

• e.      DPRD

Answer explanation

Jawaban: B. Menteri. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 1

Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa.. (SKB Arin)

• a.      Hubungan pusat daerah memperhatikan keberagaman daerah

• b.     Hub. Keuangan, pelayan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil

• c.      Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah khusus

• d.     Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat

• e.      Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya

Answer explanation

Jawaban: (C)

Pembahasan : Berdasarkan pasal 18 B ayat 1 UUD 1945 yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yg diatur dengan undang-undang