Quiz Peningkatan Kompetensi

PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran akta perbuatan hukum yang dibuatnya  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  paling  lambat ……………………..       sejak ditandatangani akta yang bersangkutan. (Isi titik-titik dimaksud) :

• 7 (tujuh) hari kerja.

• 7 (tujuh) hari kalender.

• 14 (empat belas) hari kerja.

• 5 (lima) hari kerja.

   Tidak membacakan akta kepada para pihak dan memberikan penjelasan isi akta dapat diberikan sanksi:

• Teguran tertulis

• Pemberhentian sementara

• Pemberhentian dengan hormat

• Pemberhentian dengan tidak hormat

   Berikut ini yang tidak termasuk persyaratan penjatuhan SK Pemberhentian Dengan Tidak Hormat PPAT adalah...

• Nota Pembelaan dari PPAT yang bersangkutan

• Surat Pengaduan karena melakukan pelanggaran berat

• Berita Acara Pemeriksaan PPAT dari MPPD

• Berita Acara Pemeriksaan dari MPPW karena melakukan pelanggaran berat, menjadi tersangka dan/atau terpidana atau menjalani hukuman kurungan dengan ancaman hukuman 5 tahun

Dalam kasus pengaduan masyarakat yang diterima melalui aplikasi Lapor, menurut Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengaduan tersebut diteruskan ke:

• Direktur Jenderal

• MPPP

• MPPD

• MPPW

Menurut Pasal 8 Permen 2/2018, Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pengawasan terhadap PPAT oleh Kementerian bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kementerian bertujuan untuk

• Memberikan sanksi kepada PPAT yang melakukan pelanggaran

• Mengatasi pelanggaran yang belum terjadi

• Menyampaikan laporan pelanggaran ke Kantor Wilayah BPN

• Mengawasi pelaksanaan kegiatan IPPAT di daerah

Jika PPAT diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Permen 2/2018. Apa dasar utama yang memungkinkan pemberian sanksi dengan tidak hormat?

• Terbukti melakukan pelanggaran administratif ringan

• Telah berulang kali tidak hadir dalam rapat IPPAT

• Dipidana dengan ancaman hukuman penjara paling sedikit 5 tahun atau lebih

• Tidak mengikuti pembinaan berkala yang diadakan Kementerian

Jika PPAT yang telah dikenai sanksi teguran tertulis kedua tetap melakukan pelanggaran, tindakan apa yang harus diambil oleh Kepala Kantor Pertanahan?

• Mengusulkan sanksi pemberhentian sementara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN

• Mengeluarkan teguran ketiga

• Melaporkan kepada Menteri untuk sanksi lebih lanjut

• Menunda pemberian sanksi hingga teguran dipatuhi

Dalam Pasal 49 Permen 2/2018, terdapat aturan mengenai status status quo bagi PPAT yang diduga melakukan pelanggaran. Apa yang dimaksud dengan status quo dalam konteks ini?

• PPAT dilarang menjalankan jabatannya sementara

• PPAT diberhentikan dengan tidak hormat

• PPAT diwajibkan untuk memberikan laporan harian

• PPAT diwajibkan mengikuti pembinaan tambahan

Jika MPPD menemukan adanya pelanggaran yang nyata dilakukan oleh PPAT sesuai Pasal 30 ayat (2) Permen 2/2018, tindakan apa yang dapat langsung dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan?

• Memberikan rekomendasi sanksi kepada MPPP

• Mengeluarkan surat teguran tertulis kepada PPAT

• Menghentikan seluruh kegiatan PPAT sementara

• Memberikan rekomendasi sanksi kepada MPPP

Dalam Pasal 31 ayat (3) Permen 2/2018 diatur bahwa jika PPAT terlapor tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak tiga kali berturut-turut, maka:

• Pemeriksaan dihentikan sampai PPAT hadir

• Pengaduan dibatalkan

• Pemeriksaan dihentikan sampai PPAT hadir

• Pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor