Perkembangan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan?

• Cara negara mengatur hubungan internasional

• Cara negara diatur dan dipimpin

• Cara negara mengelola ekonomi

• Cara negara mengatur pendidikan

Mengapa sistem pemerintahan Indonesia berubah dari presidensial ke parlementer pada tahun 1945?

• Karena dukungan dari kaum kapitalis

• Karena tentangan dari kaum sosialis

• Karena perubahan konstitusi

• Karena presiden ingin lebih banyak kekuasaan

Apa yang menjadi syarat pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949?

• Pembentukan kabinet presidensial

• Pembentukan parlemen baru

• Pembentukan Republik Indonesia Serikat

• Pembentukan negara kesatuan

Apa yang menyebabkan sistem negara serikat tidak didukung di Indonesia?

• Kekurangan sumber daya alam

• Gangguan politik dan pemberontakan daerah

• Krisis ekonomi global

• Kurangnya dukungan dari masyarakat

Apa yang terjadi pada kabinet selama periode 1950-1959?

• Kabinet dibentuk oleh presiden

• Kabinet sering berganti dengan masa kerja singkat

• Kabinet stabil dan jarang berganti

• Kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen

Apa yang menjadi alasan utama diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959?

• Keberhasilan Dewan Konstituante

• Kegagalan Dewan Konstituante

• Dukungan dari masyarakat

• Tekanan dari negara asing

Apa kelemahan utama dari sistem presidensial pada periode 1959-1998?

• Kekuasaan presiden terlalu besar

• Kekuasaan parlemen terlalu besar

• Kekuasaan yudikatif terlalu besar

• Kekuasaan militer terlalu besar

Apa yang dilakukan MPR untuk memperbaiki sistem presidensial setelah 1998?

• Membentuk parlemen baru

• Melakukan amandemen UUD 1945

• Menghapuskan sistem presidensial

• Mengganti presiden

Apa peran presiden dalam sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945?

• Membentuk Undang-Undang

• Melaksanakan Undang-Undang

• Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang

• Mengangkat dan memberhentikan DPR

Apa yang ditambahkan dalam kekuasaan yudikatif setelah reformasi?

• DPR dan MPR

• Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Presiden dan Wakil Presiden

• Kabinet dan Menteri