P-3 Administrasi pedesaan

Undang Undang tentang desa adalah

• UU NO 6 TAHUN 2016

• UU NO 6 TAHUN 2015

• UU NO 6 TAHUN 2014

• UU NO 6 TAHUN 2013

Berikut yang bukan kewenangan desa adalah

• hak asal-usul

• kewenangan lokal berskala Desa

• kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

• Kewenangan menggunakan anggaran semaunya

Yang bukan merupakan hak desa adalah

• menggunakan dana untuk kepentingan satu kelompok

• mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

• menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa

• mendapatkan sumber pendapatan

Berikut yang merupakan lembaga di desa berdasartkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah

• DPRD, DPR-RI, DPD

• Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan

• MA, MK, KY, BPK

• KPK, BPK, BUMN

yang bukan tugas kepala desa adalah

• menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

• melaksanakan Pembangunan Desa,

• pembinaan kemasyarakatan Desa dan

  pemberdayaan masyarakat

• beristri dua

Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)

• 
• 
• 
• 

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah

 

• Perangkat desa

• BPD

• KPPS

• Karang taruna

Menurut UU desa yang di katakan desa adalah

• desa dan kelurahan

• kelurahan dan dusun

• kelurahn dan kecamatan

• Desa dan desa adat

Yang termasuk dalam kewenangan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah

• Menetapkan APBDes

• Menentukan kebijakan luar negeri

• Melaksanakan pemilihan umum

• Menjaga keamanan nasional

Berikut yang bukan merupakan sumber pendapatan desa adalah

• Pajak daerah

• Hasil usaha desa

• Donasi dari luar negeri

• Bagian dari hasil pajak pusat