pretest tata urutan peraturan perundang-undangan

pretest tata urutan peraturan perundang-undangan

8th Grade

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

8th Grade

5 Qs

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan

8th Grade

5 Qs

Quis PPKn 1

Quis PPKn 1

7th - 9th Grade

10 Qs

Ranking 1 ( babak 3 )

Ranking 1 ( babak 3 )

8th Grade

10 Qs

Quiz tentang UUD NRI Tahun 1945

Quiz tentang UUD NRI Tahun 1945

8th Grade

9 Qs

Merawat Keutuhan Bangsaku

Merawat Keutuhan Bangsaku

8th Grade

10 Qs

Asesmen Sumatif

Asesmen Sumatif

8th Grade

10 Qs

UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

8th Grade

10 Qs

pretest tata urutan peraturan perundang-undangan

pretest tata urutan peraturan perundang-undangan

Assessment

Quiz

Education

8th Grade

Medium

Created by

Renardo Pamikat

Used 8+ times

FREE Resource

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....

musyawarah

petisi

surat kaleng

demonstrasi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya memiliki aturan. Sebagaimana terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu pasal .....

1 ayat (1)

1 ayat (3)

1 ayat (2)

2 ayat (1)

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa, Lembaga perumus UUD NRI Tahun 1945 adalah .....

MPR

KNIP

BPUPKI

PPKI

4.

FILL IN THE BLANK QUESTION

1 min • 1 pt

Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan beberapa kali melalui amendemen di MPR, perubahan pertama dilakukan pada tahun .....

5.

FILL IN THE BLANK QUESTION

1 min • 1 pt

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan  negara meskipun tidak tertulis, disebut