DASAR-DASAR AKUNTANSI X AKUNTANSI

Pengertian industri jasa adalah

• industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan

• industri yang menyediakan pelayanan jasa kepada yang membutuhkan, antara lain meliputi keuangan, asuransi, perdagangan, transportasi, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, hiburan, kesehatan

• perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen

• industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut

• industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam

Lembaga yang memiliki kewenangan mengatur kegiatan ekonomi di industri jasa keuangan di Indonesia adalah

• Bank Sentral

• Bank Indonesia

• Otoritas Jasa Keuangan

• Lembaga Penjamin Simpanan Keuangan

• Badan Pemeriksa Keuangan

Perusahaan leasing adalah

• perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan

• perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi

• perusahaan yang bidang usahanya lebih ditekankan pada pembiayaan barang- barang modal yang diinginkan oleh nasabah

• lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu

• perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri

Setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intansibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun adalah pengertian industri jasa menurut....

• Adrian Payne

• 1 Made Sandi

• Phillip Kotler

• Kamus Besar Bahasa Indonesia

• Karl Max

Pasar modal adalah

• pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor)

• pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara debitur dengan kreditur dalam membiayai suatu barang

• pasar tempat transaksi antara pemilik modal untuk membangun sebuah perusahaan

• pasar tempat menyimpan modal usaha di bank

• pasar tempat bertemunya pemerintah dengan pemilik modal untuk menentukan besaran pajak usaha

Berdasarkan Undang-Undang, visi Otoritas Jasa Keuangan adalah

• menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan pemerintah dan swasta, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

• menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

• menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang transparan, melindungi kepentingan bisnis dan ekonomi, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

• menjadi lembaga pengatur industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

• menjadi lembaga pengatur industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan pemerintah dan swasta, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasannya adalah sebagai berikut, kecuali

• melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

• memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu

• mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif

• menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

• menetapkan besaran bunga bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan emiten atau perusahaan publik dalam kondisi lain, memilki tujuan untuk

• memberikan kemudahan bagi emiten atau perusahaan publik dalam melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• mengatur tata cara bagi emiten atau perusahaan publik dalam melakukan aksi korporasi akuisisi perusahaan asing tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• mengatur dalam melakukan aksi korporasi penanaman modal usaha untuk perusahaan tertutup tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

• menggugurkan peraturan sebelumnya terkait dengan aksi korporasi dalam pembelian saham perusahaan milik keluarga tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

• melaksanakan pasar sesuai Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang aksi korporasi lembaga keuangan

Komite etik Jasa Keuangan adalah

• organ pendukung dewan komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik

• organ pelengkap dewan komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik

• organ penting dewan komisioner yang bertugas mengatur kepatuhan dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik

• organ pendukung dewan komisioner yang bertugas mengatur kepatuhan dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik

• organ pendukung dewan komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap UUD dan Pancasila

Alasan dikeluarkannya peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah

• melaksanakan Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

• melaksanakan Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

• melaksanakan Pasal 37 ayat 6 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

• melaksanakan Pasal 8 huruf i Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

• melaksanakan Pasal 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan