Quiz latihan soal sdm aparatur 1

Berdasarkan pertimbangan teknis BKN, Menteri menyusun rencana pemenuhan kebutuhan PNS berdasarkan

• Pendapat Menteri yg Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan

• Peraturan Menteri

• Keputusan Presiden

• Prioritas Pembangunan Nasional

• Rencana Strategis Instansi Pemerintah

Pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017, pada pasal 163 terdapat 4 Tujuan Penyelenggaraan manajemen karier PNS, Kecuali

• Memberikan Kejelasan dan Kepastian Karier PNS

• Peningkatan penyelenggaraan karier pada setiap instansi daerah dan pusat

• Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS

• Mendorong Peningkatan Profesionalitas PNS

Pada Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 pasal 29 ayat 1 dan 5, PNS wajib melakukan pengukuran kinerja, Dalam pengukuran kinerja, Realisasi Kinerja PNS dapat melebihi target kinerja, dengan nilai capaian kinerja paling tinggi pada angka.

• 100 (seratus)

• 110 (seratus sepuluh)

• 130 (seratus tiga puluh)

• 125 (seratus dua puluh lima)

• 120 (seratus dua puluh)

Pemberhentian karena pelanggaran disiplin PNS tingkat berat yaitu

• Diberhentikan dengan hormat

• Diberhentikan dengan tidak hormat

• Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

• Diberhentikan sementara

• Berhenti atas keinginan sendiri

Yang tidak termasuk wewenang menteri dalam menetapkan kebijakan dibidang pendayaguanaan pegawai ASN ada

• Kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM

• Kebijakan umum lembinaan profesi ASN

• Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab

• Penyusunan kebijakan rencana kerja KASB, LAN dan BKN dibidang manajemen ASN

• Pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah dan antari instansi

Kementerian yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan... kecu

• Perumusan dan penetapan kebijakan

• Koordinasi kebijakan

• Singkronisasi kebijakan

• Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN

• Menjamin perwujudan sistem merit

Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui kecuali

• Kepeloporan dalam bidang profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, kepemimpinan manajemen

• Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI

• Pengembangan kerja sama dengan instansi lain

• Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN

• Melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN

di PP 11 th 2017, JF di kelompok kan dlm klasifikasi jabatan berdasarkan kesamaan beri

• Resiko pekerjaan, golongan dan jabatan

• Mekanisme, pola kerja, karakteristik

• Gaji, tunjangan, fasilitas

• Pola karier, pola kerja, jalur karier

• Manajerial, fungsi, tugas

Jabatan yg melaksanakan tugas & fungsi LANJUTAN ada

• Jf ahli madya

• Jpt madya

• Jf terampil

• Jf mahir

• Jf ahli muda

KASN memiliki kewenangan di bawah ini, kecuali

• Mengawasi & mengevalyasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik perilaku ASN

• Memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN

• Menetapkan pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi

• Mengawasi setiap proses pengisian JPE