SAS PKN kelas X tahun 2024/2025

Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai praksis Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah ...

• Menghormati orang yang lebih tua

• Menentang pendapat orang tua

• Peduli terhadap kepentingan orang lain

• Peduli terhadap kesusahan orang lain

• memanjat tembok di belakang sekolah

Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan ...

• seluruh warga saling menghormat pelaksanaan ibadah baik agamanya maupun agama yang lain

• Seluruh warga dapat mencampur adukan ajarana agama

• semua warga acuh tak acuh terhadap agamanya maupun agama orang lain

• seluruh warga memilij sikap memaksakan agama kepada orang lain

• seluruh warga memilih sikap fanatik yang berlebihan terhadap agamanya

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satuya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….

• ketuhanan dan kemanusian

• persatuan dan kemanusian

• kemanuisan dan keadilan

• kerakyatan dan persatuan

• persatuan dan keadilan

Hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif disebut ….

• Hukum agama

• Hukum tidak tertulis

• Huum adat

• Hukum tertulis

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah ….

• Peraturan daerah

• Peraturan pemerintah

• Undang-undang

• UUD 1945

Hukum yang bersumber dari ajaran agama disebut ….

• Hukum adat

• Hukum agama

• Hukum tertulis

• Hukum tidak tertulis

Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah ….

• Mornaki absolut

• Republik parlementer

• Republik presidensial

• Monarki konstitusional

Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan ….

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Konstitutif

Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang disebut kekuasaan ….

• Legislatif

• Eksekutif

• Konstitutif

• Yudikatif

Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan ….

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Konstitutif