KUIS PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan hibah adalah ...

• DPA SKPD

• DPA PPKD

• RKA SKPD

• RAPBD

Apa saja komponen yang harus terdapat dalam laporan keuangan SKPD menurut Pasal 5 ayat (2) PP 8 Tahun 2006?

• LRA, Neraca, dan Laporan Kinerja

• LRA, Neraca, dan CaLK

• RKA, CaLK, dan RAPBD

• Neraca, RAPBD, dan RKPD

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk dalam kategori ...

• Pendapatan hibah

• Dana perimbangan

• Belanja subsidi

• Belanja tidak terduga

Apa yang dimaksud dengan RK-PPKD di dalam akuntansi pemerintah daerah?

• Rekening Kas Pusat Pengelolaan Keuangan Daerah

• Rekening Kegiatan Pusat Keuangan Daerah

• Rekening Kas Pengelolaan Keuangan Daerah

• Rekening Kas Pemerintah Daerah

Pembayaran belanja yang dilakukan langsung oleh BUD kepada rekanan dikenal dengan mekanisme ...

• Uang Persediaan (UP)

• Tambah Uang (TU)

• Pembayaran Langsung (LS)

• Uang Ganti (UG)

Metode fluktuatif dalam akuntansi uang persediaan digunakan untuk mencatat ...

• Saldo tetap uang persediaan

• Perubahan saldo kas bendahara pengeluaran

• Uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

• Laporan keuangan yang tetap

Rekening Kas SKPD yang terdapat dalam pembukuan SKPKD disebut sebagai

• RK-SKPD

• RK-PPKD

• Kas di Bendahara Pengeluaran

• Kas Umum Daerah

Belanja tidak langsung seperti belanja subsidi biasanya dibayar dengan mekanisme ...

• Uang Persediaan (UP)

• Tambah Uang (TU)

• Pembayaran Langsung (LS)

• Ganti Uang (GU)

Apa jurnal yang dibuat saat bendahara SKPD menyetorkan sisa UP ke kasda?

• RK-PPKD pada sisi debit, Kas di Bendahara Pengeluaran pada sisi kredit

• Kas di Bendahara Pengeluaran pada sisi debit, RK-PPKD pada sisi kredit

• Belanja Modal pada sisi debit, RK-PPKD pada sisi kredit

• RK-SKPD pada sisi debit, Kas Umum Daerah pada sisi kredit

Dalam akuntansi pemerintah daerah, tujuan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bertujuan untuk ...

• Mengurangi belanja daerah

• Meningkatkan kesejahteraan SKPD

• Memastikan pertanggungjawaban keuangan daerah

• Menyelesaikan RAPBD tepat waktu