SKB 1-50

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang sudah ada?

• Presiden

• DPR bersama Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• DPD bersama DPR

• Menteri Hukum dan HAM

Apa yang dimaksud dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia"?

• Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

• Menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Menumbuhkan semangat gotong royong antar warga negara

• Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa

• Mengutamakan perbedaan untuk kemajuan bangsa

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah?

• Presiden

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• DPR

• Badan Pemeriksa Keuangan

Apa yang dimaksud dengan 'Kesadaran Nasional' dalam konteks Wawasan Nusantara?

• Kesadaran untuk membangun ekonomi nasional

• Kesadaran untuk menjaga keutuhan wilayah negara

• Kesadaran dalam berkompetisi di pasar global

• Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi seluruh rakyat

• Kesadaran untuk melestarikan budaya daerah

Apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

• Membagi kekuasaan antar daerah secara merata

• Menentukan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

• Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan

• Meningkatkan kualitas pemerintahan daerah

• Menciptakan kerjasama internasional antar daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu tujuan pembinaan adalah?

• Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah

• Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah

• Mempercepat proses desentralisasi

• Mengurangi ketergantungan daerah pada pusat

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, apa yang menjadi fokus utama dari pengaturan perangkat daerah?

• Pengaturan administrasi pemerintahan daerah

• Pengaturan tentang pembuatan peraturan daerah

• Penataan struktur organisasi perangkat daerah

• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah

• Pengaturan hubungan antar daerah

Dalam PP No. 18 Tahun 2016, perangkat daerah terdiri atas?

• Badan, dinas, dan kantor

• Lembaga, dinas, dan pusat

• Kantor, badan, dan kementerian

• Dinas, badan, dan lembaga

• Biro, dinas, dan kantor

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, daerah dapat membentuk?

• Pemerintah pusat dan daerah

• Otoritas daerah dan pusat

• Perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan

• Unit kerja nasional

• Kantor perwakilan daerah

Dalam PP No. 12 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk?

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• Menjaga agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan

• Memastikan pemilu daerah berjalan lancar

• Meningkatkan kerjasama antar daerah

• Mengurangi konflik antar daerah