hehe

1.         Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Tahunan dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud  Pasal 8 ayat ( 2 )  U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya   dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar :

• a. Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12    

• b. Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12    

• c. 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran    

2. Dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa dengan kemauan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud   Pasal 8 ayat ( 2a )  U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya   dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

• a. Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12    

• b. Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12    

• c. 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran  sampai dengan tanggal pembayaran      

3. 3. Dalam hal WP dengan kemauan sendiri  melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan “ menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar “ walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaaan BUPER , sebagaimana dimaksud  Pasal 8 ayat ( 3 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya  dikenakan sanksi administrasi berupa ;

• a. Bunga sebesar  Tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12    

• b. Denda 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar , sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI     

• c. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

4. 4. Dalam hal WP dengan kemauan sendiri  melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan “menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar“ walaupun Dirjen Pajak telah melakukan lakukan tindakan pemeriksaaan, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat ( 5 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya  dikenakan sanksi administrasi berupa:

• a. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12, dengan Syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan SKP     

• b. Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar

• c. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12, dengan syarat Dirjen Pajak belum menyampaikan SPHP      

5. 5. Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk suatu masa pajak setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2a ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa:     

• a. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12

• b. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12.      

• c. Bunga sebesar 2%  perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran       

6. 6. Dalam hal WP melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat ( 2b ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

• a. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12

• b. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.      

• c. Bunga sebesar  2%  perbulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan  sampai dengan tanggal pembayaran       

7. 7. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat ( 3 ) U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021, kepada Wajib Pajak diberi imbalan bunga

• a. Sebesar 2% per bulan  

• b. Sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12.      

• c. Sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.      

8. 8. Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan , terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf a U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa ;      

• a. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12

• b. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dan dibagi 12.      

• c. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12.   

9. 9. Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud  Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya  dikenakan sanksi berupa:

• a. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak.

• b. Kenaikan sebesar 50% dari PPh yang  tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak   

• c. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak 

10. 10. Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat ( 3 ) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan , sebagaimana dimaksud  Pasal 13 ayat ( 1 ) huruf b U.U.No.6 Tahun 1983 STDD U.U. No.7 Tahun 2021 , kepadanya dikenakan sanksi berupa ;      

• a. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut

• b. Kenaikan sebesar 100% dari PPh yang  tidak atau kurang dipotong atau dipungut

• c. Bunga sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh Menkeu yang dihitung, berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut