ULANGAN HARIAN PP_LEMBAGA NEGARA_KELAS XII

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan teori trias politica. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari...

• eksekutif,federatif dan legislatif
• legislatif, yudikatif dan federatif
• eksekutif, legislatif dan yudikatif
• legislatif, eksaminatif dan eksekutif
• eksekutif, federatif dan yudikatif

Setelah serangkaian amandemen UUD NRI Tahun 1945, struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan, temasuk MPR. Fungsi utama MPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah….

• Menetapkan Undang-Undang Dasar
• Mengangkat Presiden
• Mengawasi pemerintah
• Memberhentikan Presiden
• Menetapkan anggaran negara

Keanggotaan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia terdiri atas anggota yang berasal dari dua lembaga legislatif yang berbeda, yaitu anggota….

• MA dan KY
• MK dan MA
• BPK dan MK
• DPR dan BPK
• DPR dan DPD

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme pembuatan Undang-Undang di Indonesia yang melibatkan kerjasama anatar lembaga negara. Proses legislatif di DPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 melibatkan….

• DPR membuat Undang-Undang tanpa Presiden
• DPR dan DPD membuat Undang-Undang bersama
• DPR dan Presiden membuat Undang-Undang Bersama
• DPR membuat Undang-Undang dengan persetujuan MK
• DPR, DPD dan Presiden membuat Udang-Undang bersama

Jika anggota DPR berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang terjadi adalah….

• Anggota tersebut kehilangan posisinya
• dipandu oleh presiden pada waktu lain
• dipandu oleh pimpinan DPR pada waktu lain
• otomatis dianggap telah mengucapkan sumpah
• harus menunggu sampai sidang paripurna berikutnya.

Setelah serangkaian amandemen UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki peran yang lebih besar dalam proses penganggaran di Indonesia yang menekankan pada partisipasi legialatif dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi DPR dalam proses penganggaran setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...

• menyusun anggaran negara
• mengaudit anggaran negara atau APBN
• melakukan pemeriksaan terhadap Anggaran negara atau APBN
• memberikanpersetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
• mengimplementasikan anggaran negara

Dalam sidang MPR atau DPR yang terdiri atas berbagai fraksi selalu terjadi perbedaan pendapat. Untuk mencapai suasana yang harmonis diharapkan anggota sidang menerapkan hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, artinya….

• Musyawarah mufakat lebih utama walaupun tanpa kuorum
• musyawarah mengutamakan suara terbanyak
• musyawarah mengutamakan mufakat tanpa voting
• musyawarah dengan disertai akal sehat
• musyawarah yang disertai adu fisik

DPR menolak proposal anggaran dari pemerintah karena dianggap tidak transparan dan tidak memenuhi prioritas pembangunan nasional. Peristiwa ini menunjukkan peran DPR dalam…

• Legislasi
• diplomasi
• pendidikan publik
• pembuatan kebijakan
• pengawasan anggaran

Dalam rangka menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, konstitusi Indonesia memberikan mekanisme untuk mengawasi dan bila perlu mengganti Kepala Negara melalui proses yang dikenal dengan impeachment. Proses impeachment Presiden dilakukan sesuai UUD NRI 1945 yang telah diamandemen, yaitu dilakukan oleh....

• MPR setelah mendapat rekomendasi dari DPR
• rakyat secara langsung melalui referendum
• DPR dengan persetujuan DPD
• MK melalui keputusan
• KPK secara langsung

Tujuan utama dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga negara baru pada sistem pemerintahan Indonesia adalah untuk….

• Mengurangi jumlah anggota DPR
• Menggantikan posisi Mahkamah Agung
• menampung aspirasi masyarakat daerah
• meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat
• mengawasi pelaksanaan UUD NRI tahun 1945