Quiz 4 pilar MPR Part 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal 6A ayat (2), menyatakan bahwa:

• Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

• Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

• Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

• Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

• Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik dengan kursi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan bahwa "Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak" termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal dan ayat berikut:

• Pasal 1 ayat (3)

• Pasal 2 ayat (3)

• Pasal 3 ayat (2)

• Pasal 5 ayat (1)

• Pasal 7 ayat (1)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut." Ketentuan tersebut terdapat dalam Rumusan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun...

• 1999

• 2000

• 2001

• 2002

• 2003

Rumusan Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

• Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

• Perubahan Undang-Undang Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diubah sesuai dengan kesepakatan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

• Segala perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi.

• Perubahan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilakukan tanpa referendum nasional.

Ketentuan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil keputusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003" terdapat dalam rumusan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan undang-undang adalah:

• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

• Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemilihan Umum

• Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Pemerintahan Daerah

• Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2002 tentang Pemberantasan Korupsi

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara dengan nomor dan tahun berikut:

• Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2002

• Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2004

• Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2005

• Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006

• Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2007

Rumusan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

• Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang berlaku di negara tempat tinggalnya.

• Setiap warga negara berhak memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya.

• Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

• Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial dari negara.

• Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dari pemerintah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal 2 ayat (1), yang terdapat dalam Bab II tentang...

• Kekuasaan Eksekutif

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Pemerintahan Daerah

• Kementerian Negara

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A yang rumusannya adalah...

• Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar sumpah jabatan.

• Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

• Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila kebijakannya bertentangan dengan kehendak rakyat.

• Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa persetujuan DPR.

• Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Daerah setelah melalui mekanisme pemungutan suara.

Preambule sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan istilah lain untuk menyebut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya terdapat pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia pada alinea ketiga, yang rumusannya adalah...

• Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

• Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

• Kami rakyat Indonesia bersumpah untuk mempertahankan kemerdekaan selamanya.

• Kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang harus diperjuangkan.

• Rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai cita-cita nasional.