TWK NKRI (Kelas BUMN)

Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah….

• Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia

• Sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan

• Semangat rela berkorban pasca kemerdekaan bangsa Indonesia

• Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka

• Kuatnya rasa kebersamaan dalam melawan ideologi komunisme

Indonesia telah menetapkan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bukan negara federasi yang setiap daerah berhak menentukan otonominya sendiri-sendiri. Apakah yang menjadi alasan Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan ?

• Karena dahulu kala merupakan wilayah kekuasaan kerajaan majapahit

• Setelah merdeka wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda

• Rasa persatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika

• Karena atas dasar nasib yang sama sebagai daerah yang terjajah

• Otonomi daerah belum dibahas karena saat itu keinginan merdeka yang lebih dominan

Indonesia memiliki cita-cita memelihara perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut diimplementasikan oleh negara Indonesia salah satunya dengan cara ?

• Ikut aktif dalam organisasi perserikatan bangsa-bangsa

• Mengirimkan pasukan perdamaian di bawah naungan PBB

• Ikut aktif menjadi anggota organisasi di bawah naungan PBB

• Melaksanakan kerjasama eksport dan import dengan berbagai negara

• Menjadi pemrakarsa beberapa organisasi dunia seperti GNB dan KAA

Dalam Bab III Ketentuan Umum KRIS 1949 disebutkan bahwa Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat. Sebagai Majelis Tinggi, berdasarkan Pasal 80 KRIS, Senat mewakili daerah-daerah bagian dengan jumlah yang sama, yaitu dua orang untuk setiap negara bagian. Sementara itu, sebagai Majelis Rendah, DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 150 anggota. Meskipun negara RIS hanya berumur sekitar delapan bulan, pada tanggal 17 Agustus 1950 negara serikat dibubarkan dan KRIS 1949 diganti dengan UUD Sementara 1950, dukungan terhadap sistem bikameral belum punah. Buktinya, dalam upaya membuat konstitusi baru yang dilakukan oleh Konstituante (1956-1959), sistem bikameral tetap menjadi salah satu opsi bentuk lembaga perwakilan rakyat.[1] Sayangnya, usaha Konstituante tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena Constitutional Assembly yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 dibubarkan Presiden Soekarno sebelum masa tugasnya berakhir. Gagasan sistem bikameral yang mengalami mati suri sekitar empat dasawarsa kembali menemukan momentum seiring dengan kuatnya desakan untuk melakukan reformasi total terhadap UUD 1945 pada awal era Reformasi. Buktinya, Sidang Tahunan MPR 2001 berhasil mencapai kesepakatan mendasar untuk membentuk “kamar kedua”

Dari pernyataan di atas apakah nama lembaga negara tersebut ?

• MPR

• DPD

• MK

• MA

• DPRD

Tugas dan wewenang MPR salah satunya adalah mengangkat Presiden dan wakil Presiden hasil pemilu, namun pada kenyataannya di Indonesia pernah terjadi pengangkatan Presiden tidak dilakukan di hadapan para anggota MPR. Salah satu contohnya adalah ?

• Gejolak politik yang terjadi pada tahun 1967 pasca G30S/PKI

• Pengangkatan Presiden Kelima pada tahun 2001

• Pengangkatan Presiden ketiga pada reformasi 1998

• Gejolak ekonomi, sosial, politik, dan keamanan pada Reformasi 1998

• Penolakan laporan pertanggung jawaban Presiden ketiga pada tahun 1999

Dalam konteks kedaulatan negara, bagaimana Indonesia dapat menanggapi tantangan dari negara lain yang mencoba mengklaim sebagian wilayahnya?

• Dengan mengajukan klaim balik di forum internasional

• Dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghindari konflik

• Dengan memperkuat kekuatan militer di wilayah yang diklaim oleh negara lain

• Dengan mengajak negara-negara lain untuk memusuhi negara tersebut

• Dengan melakukan perjanjian eksplorasi sumber daya dengan negara yang mengklaim wilayah tersebut

Kesenjangan pembangunan yang ada di wilayah NKRI dapat memicu terjadinya gerakan separatisme yang ada di daerah. Berikut ini yang merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah gerakan sparatisme yang terjadi di Indonesia sesuai dengan Pancasila khususnya sila kelima adalah…..

• Menjalankan pembangunan secara sentralisasi agar tercipta keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia

• Melaksanakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia

• Memprioritaskan pembangunan di daerah terpencil yang rawan konflik dan gerakan separatis

• Meningkatkan teknologi persenjataan dan jumlah angkatan perang Indonesia

• Menumpas segala bentuk gerakan separatis yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

Dampak geografis dari posisi Indonesia diantara dua samudera besar terhadap strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri negara tersebut adalah…..

• Mempermudah Indonesia dalam menjalin hubungan dagang internasional dengan negara-negara di kedua samudera

• Meningkatkan kebutuhan untuk memperkuat pertahanan laut guna menghadapi potensi ancaman dari kedua samudera

• Mengurangi kebutuhan untuk kerjasama internasional karena isolasi geografis yang alami

• Meningkatkan risiko terjadinya bencana alam yang mempengaruhi stabilitas nasional

• Membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi melalui jalur laut utama di kedua samudera

Berikut ini yang merupakan ciri sistem parlementer adalah ...

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja

• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

• Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen

• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

• Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif

Dinas pendidikan provinsi menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan di daerahnya merupakan contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan asas…

• Sentralisasi

• Medebewind

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Dekolonisasi