Post Test Perpajakan 2

Jika Bapak Toha memiliki NPWP OP sejak tahun 2020, memiliki peredaran usaha di tahun 2025 sebesar Rp 3.000.000.000, menghitung PPh UMKM (atas peredaran bruto tertentu), maka besar PPh tahunan untuk tahun 2025 (asumsi tidak memiliki penghasilan lain yang dikenai pph) adalah sebesar=

• Rp 30.000.000

• Rp 12.500.000

• Rp 25.000.000

• Rp 15.000.000

Penghasilan yang wajib dilakukan koreksi fiskal saat menghitung Penghasilan untuk Menyusun SPT Badan adalah…., kecuali

• Penghasilan yang dikenai PPh final

• Bukan Objek Pajak Penghasilan

• Penghasilan yang dikenai PPh tidak Final yang sesuai dengan aturan Fiskal

• Penghasilan yang dikenai PPh tidak Final yang tidak sesuai dengan aturan Fiskal

Pada tahun 2025, PT ABC (PKP), menjual BKP (bukan barang mwah) kepada customer, 4 lusin pakaian x Rp 2.000.000, maka PT ABC akan menerbitkan faktur pajak

• FP berkode 010, DPP= Rp 8.000.000, PPN =880.000

• FP berkode 040, DPP= Rp 8.000.000, DPP Nilai Lain = 8.000.000, PPN = 880.000

• FP berkode 040, DPP= Rp 8.000.000, DPP Nilai lain= 7.333.333, PPN = 960.000

• FP berkode 010, DPP= Rp 8.000.000, PPN = 960.000

Jika membayar pihak lain (Orang Pribadi) yang menberikan jasa bagi Perusahaan sebesar Rp 20.000.000, maka Perusahaan memotong

• PPh 21 sebesar Rp 500.000

• PPh 21 sebesar Rp 1.000.000

• PPh 21 sebesar Rp 1.600.000

• PPh 21 sebesar Rp 800.000

Jika membayar pihak lain (Badan) yang memberikan jasa servis kendaraan bagi Perusahaan sebesar Rp 10.000.000, maka Perusahaan memotong

• PPh 23 sebesar Rp 200.000

• PPh 21 sebesar Rp 250.000

• PPh 23 sebesar Rp 1.500.000

• PPh 21 sebesar Rp 800.000

Jika Bapak Budi menyewa kantor kepada Bapak Irwan sebesar Rp 24.000.000. Di dalam perjanjian sewa dicantumkan bahwa harga yang disepakati sudah termasuk pajak. Praktek perpajakan yang benar adalah:

• Bapak Budi membayar sewa kepada Bapak Irwan sebesar Rp 21.600.000 dan membuat bukti potong atas nama Bapak Irwan sebesar Rp 2.400.000.

• Bapak Budi membayar sewa kepada Bapak Irwan sebesar Rp 24.000.000. Bapak Irwan menyetorkan sendiri pph atas sewanya sebesar Rp 2.400

Jenis faktur pajak yang dapat dikreditkan adalah

• Faktur pajak pedagang eceran

• Faktur pajak masukan yang diperoleh oleh PKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut

• Faktur pajak masukan yang diperoleh oleh PKP yang mendapat fasiltias PPN dibebaskan

• Faktur pajak masukan atas pembelian sedan direksi

Di tahun 2024 Perusahaan PT ABC membagikan dividen bagi pemegang sahamnya, yaitu sebesar Rp 500 juta kepada PT XYZ (penyertaan saham 70%) dan Bapak Yanto (penyertaan saham 30%), maka

• PT ABC harus buat bukti potong PPh pasal 4(2) atas dividen baik bagi PT XYZ maupun Bapak Yanto

• PT ABC hanya buat bukti potong PPh pasal 4(2) atas dividen bagi PT XYZ

• PT ABC hanya buat bukti potong PPh pasal 4(2) atas dividen bagi Bapak Yanto

• PT ABC tidak perlu buat bukti potong PPh pasal 4(2) atas dividen sama sekali

Jika Perusahaan PT ABC menjual alat tulis kantor kepada instansi pemerintah senilai Rp 3.000.0000 tidak termasuk PPN, apakah ada pemotongan pph 22 atas penjualan ATK ini?

• Ada, sebesar= Rp 45.000

• Ada, sebesar= Rp 60.000

• Tidak ada

• Ada, sebesar= Rp 30.000

Jika PT ABC menerima Faktur / Supplier dari PT KLM atas tagihan Jasa Servis Peralatan kantor, DPP= 5.000.000, Supplier adalah PKP dan menerbitkan faktur pajak, maka berapa besar biaya yang dibayarkan oleh PT ABC kepada PT KLM?

• Rp 5.000.000

• Rp 5.550.000

• Rp 5.439.000

• Rp 5.450.000