SOAL LATIHAN PP KELAS XII

1.  Perhatikan tugas dari Lembaga negara dibawah ini                            

1)      Menguji UU terhadap UUD NRI tahun 1945

2)      Menguji peraturan dibawah UU terhadap UU

3)      Memberi nasehat hukum pada presiden

4)      Memutus pembubaran parpol

Sebagai Lembaga negara dan Lembaga peradilan dalam system ketatanegaraan RI. MK mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan nomor….

• 1 dan 3

•     2 dan 4

• 1 dan 4

• 2 dan 3

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden memiliki berbagai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Kewenangan tersebut antara lain adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai pembantu Presiden, serta memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

Berdasarkan bacaan di atas, kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 ditunjukkan oleh….

• Mengatur jalannya peradilan dan menetapkan vonis akhir terhadap terdakwa

• Menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara serta menetapkan kebijakan moneter

• Menyatakan perang, memberikan grasi, dan menetapkan hakim agung secara mandiri

• Mengajukan RUU ke DPR, mengangkat menteri, dan memberikan grasi dengan pertimbangan MA

  Dalam masyarakat yang majemuk, muncul anggapan bahwa hukum hanya ditaati jika menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Namun, seorang siswa tetap membayar pajak motor meskipun teman-temannya sering menunda dan merasa tidak penting. Ia juga selalu membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku siswa menunjukkan bahwa ketaatan hukum…

• Berdasarkan rasa takut terhadap sanksi sosial

•   Hanya penting dalam urusan yang bersifat ekonomi

• Merupakan bentuk solidaritas terhadap pemerintah

• Dilandasi kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai warga negara

• Bergantung pada pengawasan dan tekanan lingkungan sekitar

Seorang pengendara sepeda motor melanggar lampu lalu lintas karena terburu-burumengantar keluarganya ke rumah sakit. Polisi yang bertugas tetap memberikan surat tilang sesuai prosedur. Meskipun awalnya keberatan, pengendara tersebut akhirnya menerima konsekuensi atas pelanggarannya dan membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

Tindakan pengendara tersebut mencerminkan perilaku taat hukum karena…

• Ia menghormati otoritas polisi agar tidak ditahan lebih lama
  
  

• Ia menyadari bahwa hukum harus ditaati meskipun dalam kondisi darurat
  
  

• Ia hanya takut akan sanksi yang diberikan oleh aparat hukum

• Ia tidak ingin memperpanjang masalah di tempat kejadian

• Ia ingin membalas perlakuan polisi secara hukum

1)    Perhatikan periodisasi berikut ini:

1.     UUDS 1950 berlaku, sistem pemerintahan parlementer diterapkan.

2.     Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, UUD 1945 kembali berlaku.

3.     Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999–2002.

4.     Konstituante gagal menetapkan UUD baru. Urutan kronologis yang benar dari perkembangan konstitusi di Indonesia adalah…

• 1 – 2 – 4 – 3
  
  

• 4 – 1 – 2 – 3
  
  

• 2 – 4 – 1 – 3
  
  

• 1 – 4 – 3 – 2
  
  

• 4 – 2 – 1 – 3

   Salah satu perbedaan mendasar antara UUD 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen adalah pergeseran kekuasaan Presiden. Jika sebelumnya Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar, setelah amandemen kekuasaan Presiden lebih terbatas karena...

• Presiden tidak lagi memiliki hak veto terhadap undang-undang

• Presiden dipilih oleh DPR, bukan oleh rakyat
  
  

• Kekuasaan Presiden diawasi langsung oleh Mahkamah Konstitusi dan DPR

• Presiden harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR setiap tahun

• Presiden tidak boleh mengangkat menteri tanpa persetujuan DPR

Sebuah pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan melestarikan budaya lokal. Namun, peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang nasional dan mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya, Perda tersebut dicabut….

Kejadian ini mencerminkan prinsip…

• Supremasi hukum lokal atas hukum nasional
  
  

• Dominasi budaya lokal dalam penyusunan peraturan

• Otonomi daerah yang bebas dan mutlak

• Hubungan fungsional antara pusat dan daerah dengan prinsip hierarki hukum

• Kesetaraan hukum antara daerah dan pusat

Pemerintah pusat menetapkan program pembangunan infrastruktur nasional di daerah tertinggal. Namun, pemerintah daerah merasa memiliki prioritas lain yang lebih mendesak, yaitu pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah mengusulkan perubahan alokasi dana agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, tindakan pemerintah daerah tersebut mencerminkan…

• Penolakan terhadap program nasional demi kepentingan daerah

• Pelanggaran terhadap kebijakan pembangunan nasional
  
  

• Implementasi prinsip otonomi daerah dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal

• Ketidakharmonisan hubungan struktural antara pusat dan daerah

• Upaya pemerintah daerah untuk menghindari tanggung jawab

Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut dibatasi jika bertentangan dengan hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Dalam kasus tertentu, aparat menindak tegas aksi demonstrasi yang anarkis, tetapi tetap memberi ruang untuk aspirasi damai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi…

• Kebebasan mutlak menjadi ciri utama demokrasi

• Negara dapat menolak semua bentuk kritik atas nama keamanan

• Penegakan hukum dilakukan untuk membatasi hak berpendapat warga negara

• Kebebasan dan keteraturan harus seimbang untuk menjamin hak bersama

• Aparat negara bebas menentukan batas hak warga secara sepihak

Perkembangan teknologi digital membuat masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik secara terbuka melalui media sosial. Namun, kebebasan tersebut sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang justru merusak tatanan demokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi…

• Setiap warga bebas berpendapat tanpa batas
  
  

• Kebebasan berpendapat harus dibatasi agar demokrasi tidak kacau

• Kebebasan berekspresi harus diiringi tanggung jawab moral dan hukum

• Pemerintah wajib membatasi semua bentuk kritik publik
  
  

• Demokrasi lebih cocok diterapkan secara tertutup di era digital