Kuis lmplementasi PER-11/PJ/2025 dan Aplikasi Coretax

Jenis Pajak Penghasilan yang tidak dilaporkan pemotongan atau pemungutannya di SPT Masa Unifikasi adalah…

• PPh pasal 22

• PPh pasal 26

• PPh pasal 23

• PPh Pasal 15

Bupot PPh pasal 21/26 tidak perlu dibuat dalam hal…

• Jumlah PPh nihil karena dikenakan tarif 0%

• Tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan/pemungutan PPh

• Mendapat fasilitas PPh ditanggung pemerintah (DTP)

• Diberikan fasilitas PPh

Dalam hal Instansi Pemerintah (IP) memperoleh Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dari rekanan Non PKP, maka IP…

• Tidak wajib memungut PPN

• Wajib memungut PPN yang tidak menjadi bagian dari nilai pengadaan barang dan/atau jasa

• Wajib memungut PPN yang menjadi bagian dari nilai pengadaan barang dan/atau jasa

• Menyetor PPN yang telah dipungut ke kas negara dengan kode akun pajak 411211 dan kode jenis setoran 910

Tahapan Penyusunan SPT Masa di Coretax yang benar adalah…

• Pembuatan bupot/faktur pajak - Penerbitan bupot/faktur pajak - Pembuatan SPT Masa PPh/PPN - Pembayaran dan pelaporan

• Pembuatan SPT Masa PPh/PPN - Penerbitan bupot/faktur pajak - Pembuatan bupot/faktur pajak - Pembayaran dan pelaporan

• Pembuatan bupot/faktur pajak - Penerbitan bupot/faktur pajak - Pembayaran dan pelaporan - Pembuatan SPT Masa PPh/PPN

• Pembuatan bupot/faktur pajak - Pembayaran dan pelaporan - Penerbitan bupot/faktur pajak - Pembuatan SPT Masa PPh/PPN

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau diberikan hak akses untuk mewakili Wajib Pajak Badan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan skema … sehingga WP OP tidak perlu masuk ke akun Coretax DJP melalui akun WP Badan.

• Wakil kuasa

• Penanggung jawab atau person in charge (PIC)

• Role access

• Impersonate

..................… adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Pembayaran kewajiban perpajakan melalui mekanisme ini tidak menggugurkan kewajiban pelaporan SPT.

• Deposit pajak

• Pembuatan kode billing

• Pemindahbukuan pajak

• Permohonan sisa kelebihan pembayaran pajak

Bukti potong PPh pasal 21 untuk masa pajak terakhir yang diberikan kepada PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, atau pensiunannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PER-11/PJ/2025 adalah…....

• Formulir 1721-A3

• BPA1

• BPA2

• Formulir 1721-A2

Pembulatan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (3) PER-11/PJ/2025 disebutkan bahwa pembulatan dilakukan dengan ketentuan…

• Harga jual sebesar Rp5.000.100,49, maka kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi sebesar Rp5.000.101,00

• Harga jual sebesar Rp5.000.100,50, maka kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi sebesar Rp5.000.100,00

• Harga jual sebesar Rp5.000.100,50, maka kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi sebesar Rp5.000.101,00

• Harga jual sebesar Rp5.000.100,49, maka kolom Dasar Pengenaan Pajak diisi sebesar Rp5.000.101,49

Bendahara tidak memotong PPh Pasal 22 dalam hal sebagai berikut, kecuali….

• Pembelian materai sebesar Rp2.200.000

• Pembelian Printer sebesar Rp2.800.000

• Belanja barang menggunakan KKP

• Pembayaran Jasa Service sebesar Rp2.500.000

Jika PPN dipungut dan disetor oleh Bendahara, maka PKP rekanan menerbitkan faktur pajak menggunakan kode....

• 040

• 030

• 020

• 010