12.10 Demokrasi Parlementer (1950-1959) di Indonesia

Apa nama lain dari periode Demokrasi Parlementer (1950-1959) di Indonesia?

• Demokrasi Liberal

• Demokrasi Terpimpin

• Demokrasi Pancasila

• Demokrasi Sosial

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar apa?

• Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950)

• Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS)

• Undang-Undang Dasar 1974 (UUD 1974)

Siapakah yang bertanggung jawab kepada DPR (Parlemen) pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)?

• Perdana Menteri

• Presiden

• Menteri Dalam Negeri

• Ketua MPR

Apa tujuan utama kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)?

• Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia dan mengatasi kesulitan ekonomi seperti inflasi, defisit anggaran, dan rendahnya pendapatan per kapita.

• Meningkatkan dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia.

• Mengutamakan pembangunan militer di atas pembangunan ekonomi rakyat.

• Menjadikan Indonesia sebagai negara agraris sepenuhnya tanpa industrialisasi.

Apa tujuan utama dari kebijakan Sistem Ekonomi Gunting Syafrudin (1950)?

• Mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi

• Meningkatkan ekspor hasil bumi

• Meningkatkan investasi asing

• Membuka lapangan kerja baru

Siapakah Menteri Keuangan yang mengeluarkan kebijakan Sistem Ekonomi Gunting?

• Syafrudin Prawiranegara

• Sjafruddin Prawiranegara

• Mohammad Hatta

• Ir. Djuanda

Siapakah yang mencetuskan Program Benteng (1950-1953)?

• Soemitro Djojohadikusumo

• Mohammad Hatta

• Sutan Sjahrir

• Ir. Djuanda Kartawidjaja

Apa tujuan dari nasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951?

• Untuk memiliki lembaga keuangan sentral yang sepenuhnya di bawah kendali Indonesia guna mengatur kebijakan moneter dan perekonomian nasional.

• Untuk memperkuat pengaruh Belanda dalam sistem perbankan Indonesia.

• Untuk meningkatkan investasi asing di sektor perbankan Indonesia.

• Untuk mengurangi peran pemerintah dalam pengawasan keuangan.

Pada masa kabinet siapa Indonesia mulai membatalkan seluruh hasil Perjanjian KMB?

• Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan II

• Kabinet Natsir

• Kabinet Hatta

• Kabinet Djuanda

Apa tujuan pembatalan Kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB)?

• Untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi-finansial dengan Belanda dan mendasarkan hubungan ekonomi atas dasar bilateral.

• Untuk memperkuat dominasi Belanda di Indonesia.

• Untuk memperpanjang masa penjajahan Belanda di Indonesia.

• Untuk menghapuskan seluruh perjanjian internasional Indonesia.