NEW
Font size
WorksheetsMPP3
Total questions: 30
Worksheet time: 3600secs
Jaminan Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dimana semua kelompok terutama kelompok yang lemah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya, merupakan karakteristik Good Governance yaitu:
Akuntabel
Demokratis
Wajar
Tanggap/peka/responsive
Kewenangan khusus yang dimiliki Presiden dalam kewenangan pengelolaan keuangan negara yaitu
Pedoman pengelolaan penerimaan negara
Penghapusan asset dan piutang negara
Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN
Keputusan anggaran APBN
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN adalah
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Bagi Hasil
Dana Otonomi Khusus
Dokumen perencanaan yang merupakan implementasi rencana pembangunan tahunan kementerian/lembaga adalah
Renja
RPJM
Renstra
RKP
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian adalah fungsi APBN sebagai?
Alokasi
Perencanaan
Otorisasi
Stabilisasi
Yang termasuk dalam laporan keuangan pelaksanaan APBN
Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil Audit
Laporan tindak lanjut BPK
Laporan realisasi anggaran
Sebutkan fungsi-fungsi APBN
Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi
Otorisasi, pengawasan, akuntabilitas, distribusi, stabilisasi, partisipatif
Otorisasi, pengawasan, akuntabilitas, distribusi, stabilisasi, perencanaan
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan mengenai otonomi daerah, pemekaran, penggabungan daerah merupakan tugas dan wewenang
DPD
MPR
DPRD
DPR
Siapakah yang memilih anggota BPK
DPD
Presiden
Ketua BPK
DPR
Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah sebagai seorang Manajer Keuangan Negara Pemerintah Republik Indonesia, disebut
Chief Operational Officer
Manager Operational Officer
Manager Financial Officer
Chief Financial Officer
Di dalam pemerintahan dilakukan pemisahan fungsi pengelolaan Keuangan Negara yaitu
Menteri Teknis selaku BUN dan Menteri Keuangan selaku Manajer Keuangan Negara
Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran
Menteri Teknis selaku BUN dan Menteri Keuangan selaku BUN
Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri Teknis selaku Manajer Keuangan Negara
Berikut ini merupakan sumber pinjaman luar negeri kecuali
Kreditor multilateral
Kreditor internasional
Kreditor penjamin kredit ekspor
Kreditor swasta asing
Tugas kebendaharaan yang di laksanakan oleh BUN adalah
Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara
Menunjuk bank, atau lemnaga keuangan lainnya dalam rangka perbankan nasional
Menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan
Menyusun kebijakan fiskal
Berikut ini adalah prinsip2 pinjaman luar negeri, kecuali
Proporsional
Transparan
Kehati-hatian
Efektif dan efisien
Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai, pejabat negeri, dan pensiunan disebut
Bantuan Sosial
Hibah
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional disebut…
Misi
Fungsi
Kegiatan
Program
Penyelesaiaan Piutang Bermasalah / Penghapusan Piutang senilai > 100 miliar merupakan kewenangan dari
Menteri Keuangan
Presiden dengan Persetujuan DPR
MPR
Presiden
Berikut ini tanda bukti pembayaran yang dapat dipakai untuk pembelian dibawah 10.000.000,00, Kecuali
Bukti Pembelian
Kuitansi
Surat Perjanjian/ Kontrak
Surat Perintah Kerja (SPK)
Berapakah denda yang dikenakan jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh?
Rp. 100.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Yang merupakan asset lancer adalah
Jalan, irigasi, dan jaringan
Peralatan dan mesin
Tanah
Persediaan
Berikut ini pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran, kecuali...
Bendahara
Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengguna Anggaran Unit Kementerian/Lembaga
Pinjaman luar negeri dapat bersumber dari, kecuali...
Kreditor multilateral
Kreditor bilateral
Kreditor swasta asing
Kreditor penjamin ekspor impor
Yang termasuk PNBP Umum, kecuali
Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara
Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
Penerimaan hasil penyimpanan uang negara
Penerimaan pengembalian belanja tahun lalu
Kewenangan penyelesaian piutang bermasalah/penghapusan piutang dengan nilai antara 10 miliar – 100 miliar dilakukan oleh
Menteri keuangan
Menteri keuangan dan Presiden
Presiden dengan persetujuan DPR
Presiden
Berikut adalah prinsip pengadaan barang/jasa, kecuali
Profesional
Akuntabel
Transparan
Bersaing
Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, kecuali...
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi
Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga
APIP
Proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, adalah
Indikator Kinerja Utama
Evaluasi Kinerja
Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja
Peran audit internal sebagaimana tercantum dalam definisi internal audit meliputi pula tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses tata kelola sebagai bagian dari fungsi ...
Pemastian
Evaluasi
Audit Intern
Consultancy
Bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk
Mengelola agar pendapatan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk pelayanan kepada masyarakat
Mengarahkan agar keuangan negara dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk pelayanan kepada masyarakat
Mengarahkan agar sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk pelayanan kepada masyarakat
Mengelola agar sumber daya alam yang tersedia dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk pelayanan kepada masyarakat
