Barang Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, mendapatkan fasilitas ...

Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dengan pejabat senior lebih dari 10 (sepuluh) orang, diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi CBU

(Completely Built Up) paling banyak ...

Untuk keperluan Pejabat Diplomatik selama bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) paling banyak ...

Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik, dapat dipindahtangankan setelah digunakan sekurang-kurangnya selama ...

Negara yang melakukan perubahan substansi paling signifikan (lebih tepatnya disebut sebagai negara yang melakukan perubahan terakhir sebelum diekspor) yang dianggap sebagai negara asal dari produk tersebut, merupakan pengertian dari …

Asphalt, dimana bitumen kasarnya ditambang di Indonesia, yang kemudian diekspor ke Singapore untuk proses refinery (pemurnian). Setelah mengalami proses refinery tersebut, selanjutnya atas produk barang jadinya (yaitu Asphalt) diekspor ke Indonesia dengan menggunakan kriteria origin paling cocok …

Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama disebut …

Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA beserta Dokumen Pelengkap Pabean dilaksanakan dengan ketentuan …

Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA dengan nilai Freight on Board (FOB) tidak melebihi …

Apabila SKA diragukan, Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk dapat menyampaikan Permintaan …

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dilakukan oleh ...

Pemasukan barang dari Pusat Logistik Berikat ke dalam Perusahaan KITE Pembebasan menggunakan dokumen pabean ...

Periode KITE merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan paling lama ...

Pengeluaran barang untuk di ekspor ke Luar Daerah Pabean dari Perusahaan KITE melalui PLB dilakukan menggunakan dokumen pabean ...

Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebasdari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai, disebut ...

Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas menggunakan dokumen pabean ...

Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas menggunakan dokumen pabean ...

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari ...

Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean kedalam Kawasan Bebas mendapatkan fasilitas berupa

Impor Sementara untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis dapat menggunakan dokumen ...

Impor Sementara untuk keperluan sebagai sarana pengangkut dapat menggunakan dokumen ...

Carnet yang diterbitkan oleh Penerbit dan Penjamin mempunyai masa berlaku paling lama ...

Impor Sementara untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga dapat menggunakan dokumen ...

Pelayanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani layanan informasi khusus Mitra Utama Kepabeanan, disebut ...

Mitra Utama Kepabeanan mendapatkan pelayanan khusus berupa ...

Importir yang telah menjadi Mitra Utama Kepabeanan dapat memberi rekomendasi terhadap perusahaan mitra dagangnya untuk memperoleh pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan percepatan pengeluaran barang, dengan istilah ...

Operator ekonomi yang terlibat dalam pergerakan barang dalam rantai pasokan (supply chain) secara internasional dalam fungsi apapun yang telah mendapat pengakuan oleh atau atas nama administrasi pabean nasional karena telah memenuhi standar WCO atau standard keamanan rantai pasokan, disebut ...

Mempunyai inisiatif mandiri untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi, menyampaikan data dan informasi terkait hal-hal yang mengarah pada pencapaian pengamanan pengiriman barang dalam rantai pasokan, adalah salah satu tata nilai dan budaya yang melandasi penerapan Program AEO Indonesia, yaitu ...

Sikap keterbukaan dan sikap sukarela untuk mengembangkan inisiatif dan mengimplementasikan praktek business yang berorientasi pada pengamanan resiko-resiko pada pengiriman barang, yang menjadi keprihatinan dan ancaman bersama, baik dalam perspektif global maupun nasional, adalah tata nilai dan budaya yang melandasi penerapan Program AEO Indonesia, yaitu ...