NEW
Font size
WorksheetsPPN PTPD
Total questions: 40
Worksheet time: 25mins
PPN dan PPnBM merupakan...
pajak atas konsumsi barang atau jasa didalam wilayah NKRI
pajak atas konsumsi barang atau jasa didalam daerah pabean
pajak atas konsumsi barang hasil pabrikasi atau jasa didalam wilayah NKRI
pajak atas konsumsi barang hasil pabrikasi atau jasa didalam daerah pabean
pelaporan SPT masa PPN bagi BUMN selaku pemungut PPN menggunakan....
SPT Masa PPN formulir 1111
SPT Masa PPN formulir 1111 DM
SPT Masa PPN formulir 1107
SPT Masa PPN formulir 1107 PUT
salah satu karakteristik (legal caracter) PPN adalah PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa:...
tanggungjawab pembayaran pajak berada pada pihak yang memikul beban jasa
antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pembayaran ke kas negara berada pada pihak yang berbeda
pemikul pajak berada pada pihak penjual
antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pembayaran ke kas negara berada pada pihak yang sama
Berdasarkan faktor yang dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, PPN termasuk kelompok pajak objektif. hal ini bermakna...
timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objeknya, keadaan subjek pajak tidak relevan dengan menentukan timbulnya kewajiban pajak
timbulnya kewajiban pajak berpangkal pada adanya objek pajak namun juga memperhatikan keadaan subjeknya
timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh keadaan subjektif subjek pajak
timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh diterbitkannya surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak
Karakteristik mekanisme pemungutan PPN di Indonesia adalah...
single stage levy dan komulatif
multi stage levy dan komulatif
single stage levy namun non komulatif
multi stage levy namun non komulatif
pengenaan PPN dibawah ini yang merupakan penerapan karakterisktik PPN yang bersifat netral adalah
atas impor barang dikenakan PPN dengan tarif yang lebih tinggi dan barang produksi dalam negeri yang dikonsumsi didalam negeri
atas ekspor barang dikenakan PPN yang sama dengan barang produksi dalam negeri yang dikonsumsi didalam negeri
atas impor barang dikenakan PPN yang sama dengan barang produksi dalam negeri yang dikonsumsi didalam negeri
atas impor barang tidak dikenakan PPN
PT A mempunyai tiga tempat kegiatan usaha, yaitu dikota bengkulu, bintuhan dan manna yang ketiganya berada dibawah pelayanan satu kantor pelayanan pajak yaitu KPP Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan
Dalam keadaan demikian PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak misalnya tempat kegiatan usaha bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggungjawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut
dalam keadaan demikian, PT A wajib dikukuhkan diketiga tempat kerja tersebut
Dalam keadaan demikian PT A dapat mengajukan pindah KPP
dalam keadaan demikian, PT A tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
PT X mempunyai kantor pusat terletak diwilayah kerja KPP Pratama Jakarta setuabudi mempunyai cabang terletak diwilayah kerja KPP Pratama Jakarta Grogol petamburan...
dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP jakarta setia budi
dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP jakarta grogol petamburan saja
dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP jakarta setia budi dan KPP Pratama Grogol Petamburan
dalam hal demikian PT X tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP
orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di cibinong. apabila ditempat tinggalorang pribadi A tidak ada penyerahan BKP dan/atau JKP, maka
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratama Cibinong dan KPP pratama bogor
Orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratama cibinong
Orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratamabogor saja
Orang pribadi A hanya boleh memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratama cibinong atau KPP pratama Bogor
orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di cibinong. apabila baik ditempat tinggal maupun ditempat kegiatan usaha orang pribadi A melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, maka...
orang pribadi A wajib mendaftrakan diri di KPP pratama Bogor dan KPP pratama cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di bogor dan cibinong
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratama cibinong saja
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratama Bogor saja
orang pribadi A hanya boleh memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP pratama cibinong atau KPP pratama Bogor
Tuan Firman seorang pengusaha di Bogor memiliki usaha dengan konsep wisata belanja yang menyediakan baju-baju, sepatu dan aneka fashion lainnya. Pada kawasan tersebut juga disajikan beraneka jenis makanan seperti siomay, sate, bakso, dan aneka makanan lainnya. Atas sepatu yang dijual oleh tuan firman tersebut, maka merupakan...
BKP karena tidak termasuk dalam kategori negatif list
bukan BKP karena tuan Firman juga menjual beraneka makanan
dikecualikan dari BKP karena terdapat sepatu untuk anak anak sekolah
tidak bisa diidentifikasikan karena tuan firman belum bisa diketahui sebagai PKP atau bukan
Pindomart adalah toko swalayan, sudah dikukuhkan sebagai PKP. selain menjual barang, Pindomart juga melayani pembelian tiket kereta (kerja sama dengan PT KAI) dan pertunjukan musik (kerja sama dengan beberapa promotor pertunjukan). Untuk setiap layanan pembelian tiket kereta api dan juga tiket pertunjukan, pindomart mengenakan biaya tambahan sebesar rp 10.000. atas harga tiket kereta api tiket tersebut...
terutang PPN karena termasuk sebagai penyerahan JKP
terutang PPN karena Pindomart sudah dikukuhkan PKP
tidak terutang PPN karena termasuk sebagai penyerahan bukan JKP
tidak terutang PPN karena nilai transaksi kurang dari Rp 1.000.000,00
Rincian pajak masukan impor yang dapat dikreditkan dalam SPT masa PPN formulir 1111 dilaporkan di...
Lampiran 1111 B1
Lampiran 1111 B2
Lampiran 1111B3
Lampiran 1111 AB
pernyataan yang tidak tepat tentang ketentuan DPP PPN/PPnBM pada kontrak/perjanjian tertulis mengenai penyerahan BKP/JKP adalah....
paling sedikit memuat nilai kontrak, DPP, dan besarnya PPN/PPnBM yang terutang
jika nilai kontrak sudah termasuk PPN/PPnBM, maka tidak perlu menyebutkan dalam kontrak bahwa nilai tersebut sudah termasuk PPN/PPnBM yang terutang
jika dalam kontrak tidak menyebutkan nilainya termasuk PPN/PPnBM, maka nilai kontrak dianggap seluruhnya sebagai DPP
ketentuan yang mengatur DPP PPN/PPnBM adalah PP 1 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 dan 2 dan 3
apabila PKP salah mencantumkan harga Jual dalam e faktur, maka prosedur yang perlu dilakukan adalah...
pembetulan faktur pajak
penggantian faktur pajak
pencentakan ulang faktur pajak
permintaan data faktur pajak
penyerahan yang wajib menggunakan e-faktur adalah
penyerahan yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran
penyerahan yang menggunakan dokumen tertentu sebagai faktur pajak
penyerahan berupa pemakaian sendiri BKP untuk tujuan konsumtif
penyerahan yang dilakukan oleh PKP toko retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri
dalam hal terjadi pembatalan transaksi yang telah dibuatkan e faktur, maka
pembeli menerbitkan nota retur
PKP tidak dapat melakukan pembatalan faktur pajak
PKP dapat melakukan pembatalan faktur pajak secara manual
PKP dapat melakukan pembatalan faktur pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik
tuan Amir seorang PKP bergerak dalam bidang bengkel mobil. pada bulan april membeli dua unit komputer berupa PC dan laptop. Komputer PC diguakan untuk usaha bengkel, sedangkan laptop digunakan untuk kepentingan pribadi. Jika pada bulan Agustus kedua komputer tersebut dijual, maka...
penjualan komputer PC tidak terutang PPN pasal 16D, karena saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
penjualan komputer PC terutang PPN pasal 16D, karena saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
penjualan laptop terutang PPN pasal 16D, karena saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
penjualan laptop tidak terutang PPN pasal 16D, karena saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
PKP PT B bergerak dalam bidang persewaan mobil. pada bulan frebruari membeli dua unit mobil minibus dan sedan untuk disewakan. jika pada bulan september kedua mobil tersebut diual, maka...
penjualan mobil minibus dan sedan terutang PPN pasal 16D, karena pada saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
penjualan mobil minibus dan sedan tidak terutang PPN pasal 16D, karena pada saat perolehan pajak masukan tidak dapat dikreditkan
penjualan mobil minibus tidak terutang PPN pasal 16D, karena pada saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
penjualan mobil minibus saja yang terutang PPN pasal 16D, karena pada saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
PT C bergerak dalam bidang angkutan umum darat. PT C tidak dikukuhkan sebagai PKP karena semata mata melakukan kegiatan usaha jasa angkutan umum. Jika pada bulan september bus dijual, maka...
terutang PPN pasal 16 D UU PPN karena pada saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan
Terutang PPN pasal 4 ayat 1 UU PPN karena bus merupakan BKP
tidak Terutang PPN pasal 16D dan pasal 4 ayat 1 UU PPN karena PT C bukan PKP
idak Terutang PPN pasal 4 ayat 1 UU PPN karena bus merupakan BKP
PT D PKP bergerak dalam bidang industri tekstil. Pada bulan januari membeli truk. pada saat pembelian faktur pajak masukan tidak dikreditkan oleh PT D. jika pada bulan september truk tersebut dijual, maka....
Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal pasal 4 ayat 1 UU PPN karena truk merupakan BKP
Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal pasal 4 ayat 1 UU PPN karena PT D bersatus sebagai PKP
Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 16D UU PPN karena pada saat perolehan pajak masukan tidak dikreditkan
Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal pasal 16D UU PPN karena pada saat perolehan pajak masukan dapat dikreditkan, walaupun kenyataannya pajak masukannya tidak dikreditkan
Sejak 2015 dikeluarkan peraturan yang menghapus beberapa jenis barang mewah. beberapa contoh barang yang sekarang tidak dikenakan PPnBM adalah, kecuali...
Jam tangan Rolex seharga Rp 1 milyar
Motor Harley davidson 250 CC seharga Rp 300 Juta
Tas Hermes Rp 220 Juta
Alat Golf Calaway seharga Rp 2,5 Juta
Daftar jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif 20% berdasarkan PMK 206/PMK.010/2015 tgl 20 Nopember 2015 adalah
Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan luas 350 M atau lebih
Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual rp 20 milyar atau lebih
Apartemen, kondominium townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar rp 20 milyar atau lebih
Apartemen, kondominium townhouse dari jenis strata title dan sejenisnya dengan luas 150 m atau lebih
PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan berikut ini kecuali....
Kendaraan angkutan umum
kendaraan pengangkutan barang
kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc
kendaraan protokoler kenegaraan
dibebaskan pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan berikut kecuali...
kendaraan protokoler kenegaraan
kedaraan untuk patroli polri
kendaraan digunakan untuk ambulnce
kendaraan pengangkutan barang
PPN atau PPnBM tidak dipungut oleh kontraktor atau pemegang kuasa/pemegangan dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak.......termasuk jumlah PPN atau dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah
1 juta
10 juta
100 juta
1 milyar
rekanan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN. faktur pajak harus dibuat pada saat...
menyampaikan tagihan
Penyerahan BKP dan/atau JKP
penandatangan kontrak
saat pembayaran
Jenis fasilitas dibidang PPN yang diberikan pemerintah berdasarkan pasal 16B UU PPN adalah
tidak dikenai PPN
PPN tarif 0%
PPN tidak dipungut dan dibebaskan PPN
PPN ditanggung pemerintah PPN tidak dipungut dan dibebaskan PPN
Fasilitas dibidang PPN berdasarkan pasal 16B UU PPN diberikan terhadap kegiatan atau peristiwa hukum berikut kecuali...
kawasan tertentu
tempat tertentu
BKP atau JKP tertentu
PKP tertentu
Perlakukan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN...
dapat dikreditkan
tidak dapat dikreditkan
tidak terdapat pajak masukan
tidak dapat dibebankan sebagai biaya
Perlakuan Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah
dapat dikreditkan
tidak dapat dikreditkan
tidak terdapat pajak masukan
tidak dapat dibebankan sebagai biaya
Dokuman yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali PPN dan PPnBM bagi turis asing adalah
SPT Masa PPN, kartu NPWP, SK pengukuhan PKP, paspor, boarding pas dan faktur pajak
kartu NPWP, SK pengukuhan PKP, paspor, boarding pas dan faktur pajak
kartu NPWP, paspor, boarding pas dan faktur pajak
Paspor, boarding pas dan faktur pajak
Dirjen pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP dengan menerbitkan SKP, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada PKP ririko rendah. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dirjen pajak menerbitkan SKPKB, jumlag kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa...
bunga 2% perbulan
kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
kenaikan 50% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
kenaikan 2% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
PKP A semata mata melakukan penyerahan ke kawasan berikat. pernyataan yang benar adalah
PKP A tidak dapat mengajukan restitusi tiap masa pajak
PKP A dapat mengajukan restitusi tiap masa pajak
PKP A harus mengajukan rtestitusi akhir tahun buku
untuk mengajukan restitusi harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai wajib pajak patuh
daftar pengembalian BKP dal SPT PPN 1111 DM...
induk form 1111 DM
lampiran form 1111 A DM
lampiran form 1111 B DM
lampiran form 1111 R DM
Kompensasi kelebihan pembayaran PPN dari masa sebelumnya pada SPT masa PPN form 1111 dilaporkan di....
form induk 1111
lampiran 1111 AB
lampiran 1111 A2
lampiran 1111 B2
kapan batas waktu penyetoran PPN oleh bendahara pengeluaran saat memungut PPN kepada rekanan...
sebelum SPT masa PPN dilaporkan
pada hari yang sama saat pembayaran tagihan kepada rekanan
7 hari setelah pemungutan
saat rekanan mengajukan tagihan
PKP A menyerahkan gula putih kristal berbahan tebu, atas penyerahan ini....
dapat dikenakan PPN
tidak dipungut
wajib memungut PPN
dibebaskan PPN
perlakukan PPN atas lelang kendaraan dinas pemerintah yang dimenangkan oleh PKP A....
tidak dipungut PPN
dipungut PPN oleh bendahara
pemenang lelang menyetorkan PPN atas kendaraan tersebut
panitia lelang wajib memungut PPN kepada pemenang lelang
perlakuan PPN atas impor sementara oleh PKP A adalah
fasilitas PPN tidak dipungut
fasilitas PPN dikembalikan
Fasilitas PPN dibebaskan
fasilitas pengembalian pendahuluan PPN
