WorksheetsLatihan Soal CAT Pemeriksa Muda Kelas V.B - Kerugian Negara
Total questions: 45
Worksheet time: 25mins
Name
Class
Date
1.
Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh pimpinan entitas kepada BPK selambat-lambatnya
a)
3 hari kerja
b)
5 hari kerja
c)
7 hari kerja
d)
1 hari kerja
2.
Yang berhak menetapkan kerugian negara/daerah untuk Pihak Ketiga adalah
a)
PPK
b)
Pimpinan Entitas (KDH atau Menteri)
c)
Pengadilan
d)
BPK
3.
Unsur penting dalam pemulihan kerugian negara/ daerah adalah
a)
Pengadilan dalam menetapkan keputusan
b)
Penanggungjawab
c)
BPK dalam menetapkan nilai kerugian
d)
KPK dalam hal penyeledikan
4.
Kekurangan, surat berharga, dan barang, dapat diketahui dari informasi yang diperoleh dari...
a)
Laporan hasil pemeriksaan BPK
b)
Laporan APIP
c)
Aparat berwenang lainnnya (Bank Indonesia/ OJK)
d)
Laporan atasan langsung maupun perhitungan ex officio
e)
Semua benar
5.
Subjek kerugian negara yang penetapan kerugiannya dilakukan oleh BPK adalah
a)
Pegawai Negeri bukan bendahara/ pejabat lain
b)
Bendahara, pengelola BUMN/ BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya serta PNS non Bendahara
c)
Bendahara, pengelola BUMN/ BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya
d)
Bendahara, pengelola BUMN/ BUMD, pengelola badan keuangan lainnya, PNS non Bendahara dan Pihak ketiga
6.
Keuangan negara yang bersumber pada APBN/APBD yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR/DPRD setiap tahunnya
a)
Keuangan Negara dalam arti sempit
b)
Keuangan Negara dalam arti luas
c)
Keuangan Negara menurut tujuan
d)
Keuangan Negara menurut kegiatan
7.
Program pemeriksaan dirancang untuk membantu pemeriksa dalam :
a)
Memperolah pemahaman yag memadai atas kasus yang dibangun
b)
Menjawab tujuna pemeriksaan
c)
Memperoleh dan menganalisis keterangan
d)
Memenuhi persyaratan administrasi
8.
Bentuk kerugian keuangan negara dapat berupa
a)
Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku
b)
Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
c)
Hak negara yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya
d)
Semuanya benar
9.
Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap:
a)
Bendahara
b)
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
c)
a dan b Benar
d)
a dan b Salah
10.
Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah:
a)
Kerugian yang belum dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
b)
Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya tidak berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
c)
Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
d)
Kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk
11.
Dalam menentukan kerugian negara yang bersumber dari perikatan, antara lain perlu pemahaman terlaebih dahulu atas:
a)
Kekuatan mengikat dari suatu kontrak
b)
Pengaturan Wanprestasi
c)
hal-hal yang membatalkan kontrak
d)
Semua benar
12.
Teknik-teknik audit yang digunakan dalam rangka mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan, diantaranya adalah:
a)
Melakukan Pemeriksaan Fisik
b)
Memeriksa Dokumen
c)
Melakukan Reviu Analitis
d)
Semua benar
13.
Wanprestasi dapat berupa:
a)
Melaksanakan seluruh prestasi yang telah diperjanjikan
b)
melaksanakan prestasi dan sesuai dengan yang diperjanjikan
c)
Melakukan sesuatu yang tidak dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati
d)
Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
14.
Unsur kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah sebagai berikut, KECUALI:
a)
kekurangan uang, surat berharga, dan barang
b)
jumlahnya nyata dan tidak pasti
c)
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
d)
jumlahnya nyata dan pasti
15.
Menurut pasal 1365 KUH Perdata, yang bukan merupakan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:
a)
a. Adanya kerugian bagi korban
b)
b. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian
c)
c. Adanya suatu kejadian
d)
d. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
16.
Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya disajikan sebagai:
a)
a. Aset Lancar
b)
b. Aset Tetap
c)
c. Piutang Jangka Panjang
d)
d. Aset Lainnya
17.
Beberapa teori atau doktrin mengenai hubungan kausalitas di antaranya, kecuali:
a)
a. Teori adekuat dari Von Kries
b)
b. Teori pertanggungan jawab yang layak
c)
c. Teori de leer van de toerekening naar redeliijkheid
d)
d. Teori willens en wetens
18.
Manakah pernyataan berikut yang merupakan pengertian kerugian negara/daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22:
a)
a. Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja
b)
b. Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan atasan baik sengaja maupun tidak sengaja
c)
c. Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai
c. Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai
d)
d. Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik lalai maupun tidak sengaja
d. Nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik lalai maupun tidak sengaja
19.
Dalam melawan hukum materil, sudut perbuatan mengandung arti?
a)
a. Mengandung pertentangan dari asas kepatutan
b)
b. Mengandung pertentangan dari asas keadilan dan hukum
c)
c. Mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan umum
d)
d. Mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan golongan
20.
Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan pengertian keuangan negara dari sisi proses?
a)
a. Kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
a. Kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
b)
b. seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara
c)
c. seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek
d)
d. seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
21.
Suatu perjanjian sah apabila memenuhi unsur , kecuali:
a)
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b)
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c)
c. Suatu hal tertentu
d)
d. Suatu sebab yang tidak halal
22.
Data dan informasi yang terdapat pada informasi kerugian negara/daerah menunjukkan dan dapat diyakini telah terjadinya kekurangan uang, surat berharga dan barang milik negara karena perbuatan melawan hukum pengelola uang, surat berharga dan barang milik negara dimaksud, namun informasi tersebut belum ditetapkan sebagai suatu kerugian baik menggunakan SKTJM maupun penetapan oleh BPK merupakan istilah dari:
a)
a. Potensi kerugian negara/daerah
b)
b. Indikasi kerugian negara/daerah
c)
c. Kerugian kerugian negara/daerah
d)
d. Pemborosan keuangan negara/daerah
23.
Mekanisme penyelesaian kerugian berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 meliputi beberapa proses berikut, kecuali…
a)
a. Pencatatan kerugian,
b)
b. Penelitian dan verifikasi,
c)
c. Penilaian dan/atau penetapan,
d)
d. Penyelesaian keuangan negara oleh pihak lain.
24.
Dokumen-dokumen yang harus diperoleh dalam memenuhi jenis dan sumber bukti dari sisi output adalah…
a)
a. Dokumen pelaporan hasil kegiatan
b)
b. Memo
c)
c. Dokumen pengadaan
d)
d. Notulen Rapat
25.
Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama adalah
a)
a. Lex Specialis derograt Legi Generali
b)
b. Lex Priori derogate Legi Posteriori
c)
c. Lex Superior derogate Legi Inferiori
d)
d. Lex Priori derogate Legi Generali
26.
Mark-up dalam pengadaan barang dapat terjadi sebagai berikut, kecuali:
a)
a. Dalam menetukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
b)
b. Dalam melakukan analisa harga satuan untuk menentukan RAB dalam kontrak
c)
c. Dengan menyerahkan barang yang spesifikasinya lebih rendah dari yang diperjanjikan
d)
d. Dengan membuat persyaratan pekerjaan atau spesifikasi barang tertentu yang mengarah kepada rekanan tertentu
27.
Berikut merupakan Teknik-teknik audit yang tepat dalam rangka mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan kecuali
a)
a. Melakukan Pemeriksaan Fisik, Melakukan Wawancara dan Meminta Konfirmasi
b)
b. Melakukan reviu analitis, Melakukan Observasi dan Memeriksa Dokumen
c)
c. Memeriksa Dokumen, Meminta Konfirmasi dan Menghitung Ulang
d)
d. Menghitung Ulang, Melakukan Pemeriksaan Fisik dan Melakukan Konservasi
28.
14. Dibawah ini adalah teori pembuktian Hukum Pidana :
1. Teori pembuktian positif
2. Teori Pembuktian Negatif
3. Teori Pembuktian bebas
4. La Conviction Raisonee
5. Conviction Intim
Jawaban yang benar
1. Teori pembuktian positif
2. Teori Pembuktian Negatif
3. Teori Pembuktian bebas
4. La Conviction Raisonee
5. Conviction Intim
Jawaban yang benar
a)
a. 1,2,3,4
b)
b. 1,2,3,5
c)
c. 2,3,5,4
d)
d. 1,2,4,5
29.
Hukum acara Pidana mengatur alat Bukti KUHAP 184 yang dirici dalam:
a)
a. Pasal 185 : Keterangan Saksi dan Pasal 186 : Keterangan Ahli
a. Pasal 185 : Keterangan Saksi dan Pasal 186 : Keterangan Ahli
b)
b. Pasal 187 : Surat dan Pasal 188 : Petunjuk
b. Pasal 187 : Surat dan Pasal 188 : Petunjuk
c)
c. Pasal 189 : Keterangan terdakwa
d)
d. semua benar
30.
Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode Apple To Apple Comparison yaitu:
a)
a. Waktu dilaksanakannya pemeriksaan
b)
b. Kurs mata uang pada tahun yang sama
c)
c. Sistem pembayaran
d)
d. Sistem pengadaan barang/jasa
31.
Sistem pengangkutan dimana ongkos pengangkutan barang dari pelabuhan pemuatan sampai ke pelabuhan pembongkaran (negara pembeli) dan dari pelabuhan pembongkaran sampai ke gudang pembeli menjadi tanggungan pembeli merupakan syarat dari…
a)
a. Cost Insurance Freight
b)
b. Free On Board
c)
c. Free Insurance Freight
d)
d. Cost On Board
32.
Nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan kerugian negara dengan metode
a)
a. Apple to apple comparison
b)
b. Cost of production
c)
c. Perbandingan nilai kontrak dengan harga pasar
d)
d. Kerugian total
33.
Penghitungan kerugian negara dengan metode HPP dilakukan dengan
a)
a. Menggunakan bantuan ahli
b)
b. Membandingkan dua atau beberapa objek yang identik
c)
c. Membandingkan nilai kontrak dan harga pasar
d)
d. Mengurangkan nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan
34.
Berikut ini merupakan penggunaan metode perhitungan kerugian negara yang tidak tepat adalah kecuali:
a)
a. Menggunakan metode apple to apple comparison dengan memperhatikan unsur spesifikasi barang sampai dengan biaya barang sampai dengan siap digunakan kecuali keuntungan penyedia barang.
b)
b. Menggunakan metode biaya produksi/cost of production untuk barang yang mudah untuk ditemukan barang yang sejenis.
c)
c. Menggunakan metode perbandingan antara nilai kontrak dengan harga pasar atau nilai pembanding tertentu untuk barang bergerak.
d)
d. Menggunakan metode kerugian total dengan menghitung nilai barang yang tidak dapat dimanfaatkan setelah dikurangi nilai barang terpakai.
35.
Kewenangan BPK dalam melakukan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah diatur dalam peraturan perundangan berikut kecuali...
a)
a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (4)
b)
b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 21
c)
c. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)
d)
d. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan
36.
Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah meliputi proses sebagai berikut, kecuali:
a)
a. Penyelesaian kerugian negara/daerah baik berupa pembayaran maupun penghapusan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebagai piutang negara/daerah
b)
b. Menyusun Kertas Kerja hasil pemantauan kerugian negara/daerah
c)
c. Pembayaran atau penyitaan terhadap harta penanggungjawab kerugian negara
d)
d. Proses Penelitian dan verifikasi
37.
Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan agar pimpinan satuan kerja/pimpinan instansi penanggungjawab kerugian Negara menarik dan menyetor sejumlah uang senilai kerugian negara/daerah dimaksud ke Kas Negara/Kas Daerah merupakan
a)
a. Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan perundang-undangan
b)
b. Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundangundangan
c)
c. Rekomendasi yang mengedepankan aspek kepastian dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan
d)
d. Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek efektivitas pengembalian kerugian negara/daerah
38.
Dibawah ini merupakan tugas dan tanggung jawab Ditama Binbangkum, kecuali
a)
a. Melakukan kompilasi laporan hasil pemantauan penyelesian kerugian Negara/daerah
b)
b. Menyusun kompilasi laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Direktorat EPP, Ditama Revbang sebagai bahan dalam penyusunan IHPS
c)
c. Menyusun laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah disertai matriks ringkasan hasil pemantauan
d)
d. Melakukan dokumentasi elektronik dan evaluasi atas data pada manajemen sistem informasi kerugian negara/daerah (SIKAD) yang di-input oleh AKN dan Perwakilan
39.
Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan berindikasi kerugian negara/daerah, berdasarkan titik beratnya, yaitu …
a)
a. Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek efektivitas pengembalian kerugian
negara/daerah
negara/daerah
b)
b. Rekomendasi yang menitikberatkan pada aspek pemenuhan mekanisme peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan
c)
c. Rekomendasi yang menggabungkan tercapainya aspek efektivitas pengembalian
kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang-
undangan
kerugian negara/daerah dan pemenuhan mekanisme peraturan perundang-
undangan
d)
d. A, B dan C Benar
40.
1. Melakukan edit dan pemuatan kompilasi laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam IHPS.
2. Melakukan project charter antar unit kerja
3. Menatausahakan data pendukung kompilasi laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah.
4. Menyusun laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah disertai matriks ringkasan hasil pemantauan;
5. Melakukan reviu atas pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang dilaksanakan oleh AKN/ Perwakilan.
Yang merupakan tugas dari Ditama Revbang adalah …
2. Melakukan project charter antar unit kerja
3. Menatausahakan data pendukung kompilasi laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah.
4. Menyusun laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah disertai matriks ringkasan hasil pemantauan;
5. Melakukan reviu atas pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang dilaksanakan oleh AKN/ Perwakilan.
Yang merupakan tugas dari Ditama Revbang adalah …
a)
a. 1 dan 2
b)
b. 1 dan 3
c)
c. 2 dan 3
d)
d. 4 dan 5
41.
Program pemeriksaan investigasi harus dirancang untuk membantu pemeriksa, salah satunya dalam memperoleh dan menganalisis bukti. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait evaluasi dan analisis bukti, kecuali:
a)
a. Tujuan pemeriksaan
b)
b. Kebutuhan data
c)
c. Ketentuan mengenai entitas yang diperiksa
d)
d. ketentuan–ketentuan yang mendasari suatu transaksi atau kegiatan
42.
Dibawah ini yang bukan merupakan MOU antara BPK dan polri adalah
a)
a. Dalam hal monitoring dan evaluasi, POLRI menyampaikan informasi perkembangan penanganan penegakan hukum secara tertulis kepada BPK secara berkala setiap semester.
b)
b. Setelah menerima penyerahan hasil pemeriksaan BPK, POLRI segera menindaklanjuti dengan proses monitoring
c)
c. POLRI dapat meminta BPK untuk menunjuk Ahli guna didengar keterangan dan pendapatnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK.
d)
d. BPK segera menyerahkan hasil pemeriksaannya yang berindikasi tindak pidana kepada POLRI untuk ditindaklanjuti dalam rangka penegakan hukum
43.
Hal – hal yang perlu dipersiapkan oleh pemeriksa BPK pada saat diminta menjadi keterangan ahli oleh APH kecuali:
a)
a. Materi keterangan berupa hasil pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang memadai
b)
b. Materi hasil komunikasi awal dengan APH
b. Materi hasil komunikasi awal dengan APH
c)
c. Mental dan strategi dalam menjawab setiap pertanyaan dalam persidangan
d)
d. Sikap yang mengedepankan profesionalisme sebagai pemeriksa
44.
Melakukan hipotesis dengan menggunakan “worst-case scenario” berdasarkan pengembangan masalah dilakukan dalam hal?
a)
a. Memperoleh dan menganalisis bukti
b)
b. Memperoleh pemahaman yang memadai atas kasus yang dibangun
c)
c. Menjawab tujuan pemeriksaan
d)
d. Menyusun skenario prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan
45.
Pernyataan berikut terkait unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah:
a)
a. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian/negara dan/atau unsur pidana.
b)
b. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
c)
c. Laporan BPK atas temuan unsur pidana dijadikan dasar penyelidikan oleh pejabat penyelidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d)
d. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak LHP terbit.
100 %
