NEW
Font size
WorksheetsBPK Kaltim - Test PPJB 1
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh ... yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
Kepresidenan/Lembaga/Pemerintah Daerah
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Kedinasan / Lembaga / Pemerintah Daerah
Yang TIDAK termasuk ruang lingkup pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah ....
Menggunakan anggaran belanja dari APBN
Menggunakan anggaran belanja dari APBD
Mendapatkan pinjaman luar dan dalam negeri
Menggunakan dana cadangan konsorsium penyedia
Pengadaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan....
Jasa Lainnya
Barang
Pekerjaan Konstruksi
Jasa Konsultansi
Pemerintah Kota ABC akan melakukan pengoperasian dan pemeliharaan gedung. Jika Anda diminta menjadi pelaku pada pengadaan ini, maka Anda akan mengkategorikan pekerjaan tersebut sebagai jenis pengadaan ....
Pekerjaan Konstruksi
Barang
Jasa konsultansi
Jasa Lainnya
Kementerian XYZ akan melakukan pembuatan pekerjaan pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan kompetensi penyedia yang berbeda-beda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Untuk kebutuhan ini, jika Anda sebagai pengelola pengadaan di Kementerian XYZ, Anda akan mengusulkan pengadaan secara ....
Pemecahan paket barang dan paket jasa
Penggabungan paket terintegrasi
Pemecahan paket barang dan jasa konsultansi
Penggabungan paket konsultansi dan barang
Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....
Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan
Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa
Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
Melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab
Salah satu pelaksanaan kebijakan pengadaan untuk mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI, yaitu dengan memberikan preferensi harga terhadap barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah….
15 %
25 %
40 %
60 %
Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah....
Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat
Pengadaan laptop dengan nilai Rp.100 Juta melalui metode e-purchasing dilaksanakan oleh….
Pejabat Pengadaan
Pokja Pemilihan
PPK
PjPHP/PPHP
Pelaku PBJ yang bertanggungjawab untuk memeriksa administrasi pengadaan Komputer di Kementerian ABC senilai Rp. 500 Juta adalah....
PjPHP
PPHP
PPK
Pokja Pemilihan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia. Yang TIDAK termasuk dalam e-marketplace ialah....
Classified Media
Katalog elektronik
Toko Daring
Pemilihan Penyedia
Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut: ….
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik
Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik
Dalam proses katalog perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi berupa….
digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun
digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 1(satu) tahun
penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing paling lama 6 (enam) bulan
penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 2 (dua) tahun
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
komponen barang/jasa dan suku cadang
bagian dari satu kesatuan tanggung jawab yang tidak direncanakan sebelumnya
barang/jasa dalam Tender elektronik
barang/jasa pada Seleksi Cepat
Bentuk kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp. 60 Juta ialah….
Surat Perjanjian
SPK
Kuitansi
Bukti Pembelian
Uang muka untuk pekerjaan perencanaan gedung dengan nilai Kontrak Rp 200 juta ialah….
Senilai Rp 50 Juta
20% dari nilai Kontrak
30% dari nilai Kontrak
Tidak dapat diberikan uang muka
Pekerjaan yang wajib melampirkan jaminan penawaran adalah….
Pekerjaan jasa konsultan dengan nilai total HPS paling sedikit di atas Rp. 10 Miliar
Pengadaan barang dengan nilai total HPS paling sedikit di atas Rp. 10 Miliar
Pekerjaan konstruksi dengan nilai total HPS paling sedikit di atas Rp. 10 Miliar
Pengadaan jasa lainnya dengan nilai total HPS paling sedikit di atas Rp. 10 Miliar
Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya ….
lebih dari 12 bulan, diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan
lebih dari 18 bulan, diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan pekerjaan
lebih dari 18 bulan, diberlakukan mulai bulan ke-18 sejak pelaksanaan pekerjaan
lebih dari 18 bulan, diberlakukan mulai bulan ke-18 sejak pelaksanaan kontrak
Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola disebut…
Swakelola tipe I
Swakelola tipe II
Swakelola tipe III
Swakelola tipe IV
Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. Salah satu kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu ialah....
penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden
barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara
pelaksanaan E-purchasing
permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama
