barang impor yang diperlakukan ketentuan larangan dan pembatasan

barang yang tidak diurus oleh pemiliknya dalam jangka waktu melebihi 30 hari di tempat penimbunan sementara

barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi

barang impor yang memerlukan penanganan khusus sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan perlakuan segera

Jika diketahui terdapat lonjakan permintaan barang impor yang mengakibatkan kerugian serius terhadap barang sejenis produksi dalam negeri

Jika ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara pengekspor sehingga menimbulkan kerugian serius terhadap barang sejenis produksi dalam negeri

Jika barang impor yang masuk berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif

Jika pemerintah Indonesia berkeinginan untuk memproteksi kelompok barang tertentu yang banyak diproduksi oleh produsen lokal di Indonesia

40% dari harga ekspor

40% dari nilai ekspor

60% dari harga ekspor

60% dari nilai ekspor

barang yang mengalami penyusutan volume karena alamiah saat diangkut ke dalam daerah pabean sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai

obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat

barang contoh tidak untuk diperdagangkan.

barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama.

penetapan nilai pabean oleh Kepala Kantor yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang akan dilakukan oleh importir

penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu

penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal yang didasarkan pada database nilai pabean yang tersedia terhadap importasi barang yang akan dilakukan oleh importir

penetapan nilai pabean oleh Kepala Kantor yang didasarkan pada database nilai pabean yang tersedia terhadap importasi barang yang akan dilakukan oleh importir

Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk digunakan sampai habis oleh subyek tertentu dan tidak boleh dialihkan kepada subyek lain

Memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik untuk dipakai sendiri maupun untuk tujuan dikembalikan lagi setelah penggunaannya

Memasukan barang ke dalam daerah pabean untuk keperluan bahan baku atau bahan penolong yang akan dipakai untuk menghasilkan produk jadi

2 tahun sejak kedatangan barang impor

2 tahun setelah barang impor dikeluarkan dari TPS

2 tahun sejak ditetapkan oleh pejabat bea cukai

2 tahun sejak tanggal pemberitahuan

Barang kiriman pos yang ditolak oleh penerima di Indonesia dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar negeri

Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasar putusan Hakim dinyatakan dirampas untuk negara

Barang yang ditimbun di TPS melebihi jangka waktu yang diijinkan

Barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar

Menjamin tersedianya kebutuhan dalam negeri

Mengumpulkan penerimaan negara untuk keperluan APBN

Melindungi kelestarian sumber daya alam

Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

Salah kirim

Bukan barang yang dipesan

Sebagian barang tidak dibongkar

Ketidaktahuan adanya perubahan peraturan

Kelebihan pembayaran bea masuk karena kesalahan tata usaha

Impor barang yang oleh sebab tertentu ahrus direekspor atau dimusnahkan

Impor barang yang mengalami kerusakan kemasan saat di simpan di TPS

Impor barang dengan fasilitas KITE sesuai ketentuan pasal 26

Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pemuatan terlebih dahulu.

barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui pelabuhan muat diluar daerah pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

dokumen pelengkap pabean dan jaminan

PIB dan jaminan

PIB Khusus dengan pembebasan

Dokumen pelengkap pabean tanpa jaminan

kesalahan mengenai nama penerima

kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau peti kemas serta jumlah barang curah

kesalahan mengenai nama sarana pengangkut

kesalahan mengenai jumlah barang dan jenis barang

Kekurangan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi

Kekurangan pembayaran ditambah sanksi administrasi denda sebesar 2%

Kekurangan pembayaran ditambah sanksi administrasi denda sebesar Rp 5 juta

Kekurangan pembayaran ditambah sanksi administrasi denda sebesar 100% sampai 1000% dari BM yang kurang dibayar

3 hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor

7 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan barang impor

30 hari sejak tanggal pemberitahuan impor

60 hari sejak tanggal pengeluaran barang impor

Mesin pertanian yang diimpor dalam rangka menunjang kegiatan produksi

Alat berat untuk kegiatan perbaikan infrastruktur jalan di daerah tertinggal

Kapal tangker yang digunakan untuk keperluan penampungan hasil pengeboran minyak lepas pantai

Tractor pertanian yang akan diperbaiki di Indonesia

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal PIB

30 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal PIB

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB

USD 975,-

USD 850,-

USD 475.-

USD 350,-

data PIB dikirim ke Kantor Pabean lain yang bukan merupakan Kantor Pabean tempat pengeluaran barang (salah kirim)

adanya kesalahan penerapan peraturan karena ketidaktahuan importir

penyampaian data PIB dari Impor yang sama dilakukan lebih dari satu kali

barang yang diimpor telah musnah karena force majeur

tarif yang berlaku umum (MFN)

tarif tetap sebesar 7,5%

tarif tertinggi dalam hal barang lebih dari 3 jenis

tarif rata-rata dalam hal barang lebih dari 3 jenis

3 hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor

3 hari sejak tanggal pengeluaran barang impor

7 hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor

7 hari sejak tanggal pengeluaran barang impor

oleh Pejabat peneliti dokumen atas PIB yang telah mendapat nomor pendaftaran jika kedapatan izin larangan atau pembatasan belum terpenuhi.

oleh Pejabat peneliti dokumen atas PIB yang belum mendapat nomor pendaftaran jika kedapatan izin larangan atau pembatasan belum terpenuhi.

oleh sistem INSW atas PIB yang telah mendapat nomor pendaftaran jika kedapatan izin larangan atau pembatasan belum terpenuhi.

oleh sistem INSW atas PIB yang belum mendapat nomor pendaftaran jika kedapatan izin larangan atau pembatasan belum terpenuhi.

3 September 2018

1 September 2018

3 Agustus 2018

1 Agustus 2018

diserahkan jaminan seluruhnya

diserahkan jaminan sebesar 2% per bulan dikalikan jumlah bulan impor sementara

diserahkan jaminan sebesar selisih dari bea masuk yang belum dibayar ditambah dengan kewajiban PPN dan PPh

dibayar sebesar 2% per bulan dikalikan jumlah bulan impor sementara ditambah dengan kewajiban PPN dan PPh

mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan tidak dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB.

mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

PEB

PEB dan PPB

NPE

PEB dan LPE

Kulit dan kayu

Biji kakao

Mineral logam mentah

Kelapa sawit, CPO dan produk turunannya

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pengawasan Perusahaan KITE

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pendaftaran PEB

Pejabat Pemeriksa Dokumen di kantor pabean manapun

Rp. 25 juta untuk setiap PEB

Rp. 50 juta untuk total pengajuan pembatalan

Rp 5 juta untuk setiap PEB

Rp 5 juta untuk setiap pengajuan pembatalan

Eksportir fasilitas KITE pengembalian/pembebasan

Ekspor eks fasilitas impor sementara

Ekspor dalam rangka reimpor

Ekspor terkena bea keluar

dikenakan pembatasan

bernilai sangat tinggi

akan diimpor kembali

mendapatkan penangguhan bea masuk

yang diekspor oleh perwakilan negara asing

mendapatkan fasilitas kepabeanan

dieskpor menggunakan angkutan darat

kiriman pos tidak lebih dari 100 kg

Pusat Logistik Berikat

Gudang Berikat

Kawasan Berikat

Kawasan Daur Ulang Berikat

Pengeluaran barang hasil produksi kawasan berikat dengan tujuan dijual ke TLDDP

Pengeluaran barang impor dari kawasan berikat untuk tujuan ke kawasan berikat lainnya

Pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat untuk tujuan diekspor ke luar daerah pabean

Pengeluaran barang impor impor sementara dari tempat penimbunan berikat denga tujuan TLDDP

Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau TLDP yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu maksimal tiga tahun untuk dikeluarkan kembali

Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau TLDP yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu maksimal lima tahun untuk dikeluarkan kembali

Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang khusus yang berasal luar daerah pabean yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu maksimal tiga tahun untuk dikeluarkan kembali

Tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang khusus yang berasal luar daerah pabean yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu maksimal lima tahun untuk dikeluarkan kembali

2 tahun

3 tahun

4 tahun

5 tahun

Nilai pabean, klasifikasi dan pembebanan saat dimasukan ke KB

Nilai pabean saat dimasukan ke PLB , klasifikasi dan pembebanan saat dikeluarkan dari PLB

Nilai pabean, klasifikasi dan pembebanan saat barang dikeluarkan dari PLB

Nilai pabean, klasifikasi dan pembebanan saat barang jadi dikeluarkan ke TLDDP dengan potongan diskon 50%

pengusaha TPB memasukkan barang yang tidak terkait produksi

pengusaha TPB memasukkan barang barang contoh

pengusaha TPB memasukan peralatan perkantoran

pengusaha TPB memasukan barang eks sub kontrak

Penagguhan bea masuk dan PDRI tidak dipungut

Pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungut

Pembebasan bea masuk dan PDRI tidak dipungt sampai dengan nilai USD1000 per peserta

Penangguhan bea masuk dan PDRI tidak dipungt sampai dengan nilai USD1000 per peserta

memiliki bidang usaha yang jelas jelas dan spesifik

merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk barang

mendapatkan penetapan jalur hijau selama enam bulan terakhir

mendapatkan penetapan sebagai wajib pajak patuh dari KPP setempat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

World Customs Organization

Kantor Pelayanan Utama DJBC setempat

Kementerian Perdagangan dan DJBC

Kriteria produk dalam agreement

Kriteria origin

Kriteria pengiriman langsung

Kriteria Prosedur penerbitan

Setelah dilakukan pembayaran bea masuk dan PDRI

Tiga hari terhitung sejak pengeluaran barang impor

Tujuh hari terhitung sejak pengeluaran barang impor

Tidak ada pengaturan, importir dimungkinkan kapanpun untuk mengupdate data BC1.1

Diajukan PPFTZ-01 kepada Kantor Bea dan Cukai Batam

Diajukan PPFTZ-03 kepada Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Diajukan PIB/PIBK kepada Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Diajukan PIB/PIBK kepada Kantor Bea dan Cukai Batam

Maksimal FOB USD 100

Maksimal FOB USD 200

Maksimal CIF USD 500

Maksimal FOB 1500

diberikan pembebasan penuh asalkan unit mesinnya adalah unit mesin yang sama

dikenakan bea masuk dan PDRI atas dasar nilai biaya perbaikan, penggantian sparepart serta ongkos angkut dan asuransi perjalanan kembali ke Indonesia

diberikan keringanan bea masuk sebesar 2% dari bea masuk dan PDRI yang seharusnya dibayar

diberikan pembebasan penuh terhadap reimpor unit mesin tersebut

barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean Indonesia atau ke negara lain

barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean Indonesia

barang yang dijual untuk diekspor ke negara lain

barang yang dijual untuk pasar dalam negeri eksportir

Termasuk nilai transaksi apabila belum ditambahkan

Termasuk dalam nilai transaksi apabila ditetapkan oleh pejabat Bea dan Cukai

Termasuk dalam nilai transaksi apabila diberitahukan secara sukarela

Tidak termasuk nilai transaksi

USD 20.000

USD 17.500

USD 22.500

USD 15.000

Yang paling menguntungkan penerimaan negara

Berdasarkan nilai pabean rata-rata

Nilai barang yang paling tinggi

Nilai barang yang paling rendah

Menetapkan nilai pabean berdasarkan metode I

Menolak nilai transaksi

Menerbitkan informasi nilai pabean

Menerbitkan deklarasi nilai pabean

Loyalty Discount

Cash Discount

Quantity Discount

Trade Discount

SPTNP

SPKTNP

SPSA

Surat Teguran

Bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan

Bunga 10% setiap bulan untuk paling lama 12 bulan

Bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 12 bulan

Bunga 10% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan

Paling lambat diajukan dalam waktu 60 hari sejak keputusan keberatan ditolak

Melunasi minimal 50% kewajiban tagihan

Diajukan dalam satu surat banding setiap pengajuan

Diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas

Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU)

Direktur Fasilitas Kepabeanan

Direktur Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (PPKC)

Bukti Penerimaan Negara

SSPCP

Kode Billing

Credit advice

Tanggal 12 April 2018

Tanggal 18 April 2018

Tanggal 10 Mei 2018

Tanggal 16 Mei 2018

SPKPBM.

Surat Tagihan.

Surat Paksa

Pemberitahuan Penyitaan.

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB

60 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB

60 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB

Barang yang dilarang diimpor

Barang yang dibatasi impornya

Barang yang bebas untuk diimpor

Barang yang diatur tata niaga impornya

pengakuan sebagai Importir Produsen (IP)

penetapan sebagai Importir Khusus

Surat Persetujuan Impor (SPI)

Laporan Surveyor (LS)

Menteri Keuangan

Direktur Jendral Bea dan cukai

Bank Indonesia / PPATK

Menteri Luar Negeri

Langka dan dilarang untuk di impor

Tidak langka dan dibebaskan impornya

Langka dan dibatasi Impornya

Tidak langka dan dibatasi impornya

Barang dinyatakan tidak dikuasai

Barang yang dikuasai negara

Barang milik Negara

Barang dalam pengawasan negara

Kolom ke 7 pada BTKI

Kolom ke 8 pada BTKI

Kolom ke 6 pada BTKI

Kolom ke 5 Pada BTKI

KUMHS 3a

KUMHS 3b

KUMHS 5a

KUMHS 5b

Catatan yang menjelaskan pengklasifikasian suatu barang pada suatu pos atau sekumpulan pospos tertentu

Catatan yang menjelaskan mengenai pengeluaran suatu barang dari suatu pos atau sub pos tertentu

Catatan yang menjelaskan gambaran terhadap pengertian atau istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam HS

Catatan yang menguraikan pengertian-pengertian tertentu yang bersifat teknis secara detail

Nomor dan uraian barang pada tingkat 4-digit dan 6-digit merupakan teks dari Harmonized System (HS) yang disahkan oleh WCO

Nomor dan uraian barang pada tingkat.8-digit, merupakan teks dari ASEAN. Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) dan sekaligus merupakan pos tarif nasional

Nomor dan uraian barang pada Bab 98 struktur klasifikasi barang, seluruhnya merupakan ketentuan nasionalan 8-digit

Nomor dan uraian barang pada Bab 98 struktur klasifikasi barang, seluruhnya merupakan ketentuan AHTN 8-digit

Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM)

Surat Penetapan Jalur Kuning (SPJK)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF)

Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)

Sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan memberikan persetujuan Akses Kepabeanan paling lambat 1 (satu) jam, apabila hasil penelitian administrasi menunjukkan bahwa formulir isian telah terpenuhi

Sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan memberikan persetujuan Akses Kepabeanan paling lambat 3 (tiga) jam, apabila hasil penelitian administrasi menunjukkan bahwa formulir isian telah terpenuhi

Sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan memberikan persetujuan Akses Kepabeanan paling lambat 1 (satu) hari, apabila hasil penelitian administrasi menunjukkan bahwa formulir isian telah terpenuhi

Sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan memberikan persetujuan Akses Kepabeanan paling lambat 3 (tiga) hari, apabila hasil penelitian administrasi menunjukkan bahwa formulir isian telah terpenuhi

Pukul 12.00 hari kerja berikutnya

Pukul 12.00 hari berikutnya

1 hari sejak diterbitan SPJM

3 hari sejak diterbitkan SPJM

barang perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia

barang pindahan

barang impor sementara

barang yang mendapat fasilitas pelayanan segera