Tidak, karena aset tersebut milik B yang merupakan WNI bukan A sehingga perkawinan tersebut tidak akan menimbulkan akiat hukum apapun

Ya, karena aset tersebut merupakan milik B, dimana jika B menikah dengan A maka dikhawatirkan aset tersebut akan menjadi tanah terlantar sebagaimana diatur dalam UU No.5/1960 karena B harus ikut A ke luar negeri

tidak, karena sepanjang B mengusahakan aset tersebut dan tidak menelantarkannya maka B tetap memiliki aset tersebut dan syarat yang ditentukan dalam UU No.5/1960 tetap terpenuhi

ya, karena ketika B menikah dengan A akan terjadi percampuran harta sehingga A yang merupakan WNA juga akan menjadi pemilik aset B yang ada di Inoesia dimana hal ini bertentangan dengan UU No.5/1960

membeli aset tersebut dengan menggunakan nama orang lain (nominee)

membuat perjanjian proforma (perjanjian pura-pura) untuk menjual rumah tersebut kepada pihak lain

membuat perjanjian perkawinan terkait dengan pisah harta antara A dan B

menurunkan status kepemilikan rumah menjadi HGB setelah membeli rumah tersebut

menentukan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum

memutakhirkan data kependudukan pemerintah untuk mengetahui jumlah usia produktif

berkaitan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasl 1320 KUHPerdata

berkaitan dengan syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

wanita yang sudah menikah namun belum berumur 21 tahun

janda namun belum berumur 21 tahun

Lajang belum berumur 21 tahun

seorang pria berumur 21 tahun yang sudah bercerai (duda)

A yang telah berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP

B yang berusia 19 tahun dan tinggal terpisah dari orang tua

C yang berusia 20 tahun dan akan menikah

D yang berusia 18 tahun , namun sudah bercerai dengan istrinya

dicabutnya agrariscche wet, domenverklaaring, konenklijk besluit dan peraturan pertanahan lainnya di zaman kolonial

dicabutnya buku ke-III KUHPerdata yang digantikan dengan UU No.5/1960

Hak-Hak atas tanah berubah menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan untuk menggantikan hak-hak lama atas tanah di zaman kolonial

WNI yang terikat perkawinan dengan orang asing sepanjang tidak ada perjanjian pidah harta tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah

hukum pertanahan di Indonesia menjadi semakin plural sesuai dengan penggolongan hukum di Indonesia

bahwa untuk kepentingan sosial, maka seseorang berhak menguasai tanah dan tidak boleh diambil alih dengan alasan apapun dengan/tanpa ganti rugi

pemerintah dapat mengambil alih tanah yang dimiliki seseorang jika tanah tersebut strategis dan memiliki nilai jual yang tinggi

pemerintah dapat mengambil alih tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang agar dapat digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum

pemerintah dapat mengambil alih tanah yang tidak digunakan oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai tanah yang dikuasai negara

Ya, dimana A sebagai WNA dapat mengajukan permohonan ke Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional RI sesuai dengan ketentuan Perpu No.56/21960

tidak, karena A sebagai WNA dilarang untuk berusaha di Indonesia karena dapat menjadi pesaing pelakun usaha dalam negerri dan bertentangan dengan UU No.7/2014 tentang Perdagangan

tidak, karena berdasarkan Perpu No.56/1960 luas areal lahan tersebut hanya bisa diusahai oleh Badan Hukum

tidak, karena UU No.5/1960 menentukan hanya WNI yang boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia

azas nasionalitas

azas kebangsaan

azas perlindungan warga negara

azas keadilan

mengurus izin membuka lahan ke Badan Pertanahan Nasional

mencari mitra bisnis untuk mendirikan Perseroan Terbatas untuk memperoleh hak untuk mengusahakan lahan tersebut

membayar bea pemasukan negara atas tanah yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan

membuat akta notaris tentang pengusahaan areal lahan pertanian

Hak Pakai

Hak Milik

Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan

Hak Sewa

hak eigendom

hak servituut

hak erpacht

hak memungut hasil hutan

hak postal

max 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun

max 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun

max 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun

max 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan IPTEK

Perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum dari masing-masing agamanya

seorang suami tidak dapat melaksanakan poligami karena asas hukum perkawinan indonesia menjadi asas monogami absolut

terdapat persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

suami menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

tidak, karena A merupakan anak luar nikah

ya, apabila dapat dibuktikan secara iptek bahwa A memiliki hubungan darah dengan B

tidak, karena status A adalah anak hasil zina meskipun dapat dibuktikan antara A dan B memiliki hubungan darah

ya, apabila C mengakui bahwa A adalah anak B yang lahir dari hasil zina

fidusia

gadai

hak tanggungan

hipotik

gadai

hipotik

hak tanggungan

fidusia

bunga tahunan

sebagai jaminan debitur akan membayar utangnya

perlindungan apabila debitur pailit, kreditor masih dapat pelunasan atas utang debitur

memberikan daya paksa agar debitur beritikad baik untk membayar utang kepada kreditur

jaminan bahwa kreditur akan membayar utang kepada debitur

memuakkan

menyenangkan

menjengkelkan

menyebalkan