wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

MANAJEMEN RISIKO BAB 8 RISIKO HUKUM

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Manajemen risiko hukum diperlukan untuk …

a)

Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek yuridis.

b)

Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek keuangan.

c)

Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek bisnis.

d)

Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek reputasi.

e)

Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan aspek pemasaran.

2.

Terhadap beberapa faktor yang memengaruhi risiko hukum, antara lain:

(1) faktor litigasi

(2) faktor kelemahan perikatan

(3) faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan

(4) faktor kepatuhan

(5) faktor kektetapan peraturan perundang-undangan

Dari pernyataan diatas faktor yang memengaruhi risiko hukum yang benar adalah…

a)

(1), (2), (3)

b)

(1), (2), (4)

c)

(1), (2), (5)

d)

(2), (3), (4)

e)

(2), (3), (5)

3.

Litigasi dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak … kepada perusahaan maupun gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi perusahaan.

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Saksi

e)

Pembantu

4.

Di bawah ini merupakan salah satu sumber terjadinya permasalahan atau sengketan dikemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi perusahaan antara lain…

a)

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan

b)

Kelemahan perikatan yang dilakukan oleh perusahaan

c)

Persatuan yang dilakukan oleh perusahaan

d)

Strategi yang dilakukan oleh perusahaan

e)

Kekuatan perikatan yang dilakukan oleh perusahaan

5.

Dalam penerapan manajemen risiko hukum, sebuah perusahaan perlu menerapkan:

1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.

2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

4. Sistem pengendalian intern.

Dari pernyataan diatas yang benar adalah…

a)

1

b)

1 dan 2

c)

1 dan 3

d)

1, 2, 3

e)

Semuanya benar

6.

Suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasi ketentuan peraturan dan ketentuan internal, termasuk standar perjanjian yang dipakai. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari…

a)

legal govemence

b)

Dekom dan Direksi

c)

legal consistency

d)

legal completeness

e)

legal correction

7.

Adanya keselarasan antara kegiatan dan aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan suatu kekacauan dalam perjanjian yang telah dibuat perusahaan. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari…

a)

legal govemence

b)

Dekom dan Direksi

c)

legal consistency

d)

legal completeness

e)

legal correction

8.

Upaya yang harus dilakukan korporasi agar seluruh hal yang diatur oleh undang-undang dan regulasi dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan, termasuk larangan dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur secara jelas dalam ketentuan internal peruusahaan. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari…

a)

legal govemence

b)

Dekom dan Direksi

c)

legal consistency

d)

legal completeness

e)

legal correction

9.

Apa yang harus diberikan perusahaan apabila pejabat atau karyawan terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal perusahaan?

a)

Penghargaan

b)

Apresiasi

c)

Sanksi

d)

Reward

e)

Diajak kerjasama

10.

Dalam Manajemen Risiko Hukum, fungsi yang bertanggung jawab kepada presiden direktur dalam mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko hukum dalam perusahaan adalah fungsi…

a)

Dependen

b)

Independen

c)

Absolut

d)

Mutlak

e)

Paten

11.

Dalam melaksanakan keijakan, prosedur, dan penetapan limit, maka setiap perusahaan perlu menambahkan dalam tiap aspek kebijakannya, yaitu:

(1) Strategi manajemen risiko.

(2) Kebijakan dependen.

(3) Tingkat risiko yang akan diambil (risk aappetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

(4) Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

Dari pernyataan diatas menurut anda yang tepat adalah…

a)

(1), (2), (3)

b)

(1), (3), (4)

c)

(1), (2), (4)

d)

(2), (3), (4)

e)

(2), (3), (5)

12.

Untuk penentuan limit risiko hukum biasa ditetapkan maksimal … kali modal yang dialokasikan untuk resiko hukum.

a)

5

b)

10

c)

11

d)

15

e)

20

13.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur risiko hukum adalah:

(1) Potensi keuntungan.

(2) Potensi kerugian akibat tuntutan ligitasi.

(3) Pembatalan perjanjian akibat kelemahan perikatan.

(4) Kesepakatan perjanjian.

(5) Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk perusahaan menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Dari pernyataan diatas menurut anda yang tepat adalah…

a)

(1), (2), (3)

b)

(1), (3), (4)

c)

(1), (3), (5)

d)

(2), (3), (4)

e)

(2), (3), (5)

14.

Dalam melakukan penerapan managemen resiko untuk resiko hukum, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk resiko hukum. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari sistem pengendalian intern untuk resiko hukum adalah…

a)

Untuk memastikan tingkat respon perusahaan

b)

Kekuatan aspek yuridis

c)

Kelemahan aspek yuridis

d)

Ketiadaan peraturan perundang-undagan dan proses litigasi

e)

Perubahan peraturan perundang-undagan dan proses litigasi

15.

Nilai atau volume dari suatu aktivitas tertentu yang mewakili volume atau nilai keseluruhan aktivtas operasional perusahaan dan nilai ini diperbolehkan pada akhir hari pengukuran hukum adalah pengertian dari indikator…

a)

Explorer

b)

Eksposur

c)

Ekspor

d)

Ekstra

e)

Ekspose

16.

Risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan disebut ?

a)

Risiko negara

b)

Risiko pemerintah

c)

Risiko swasta

d)

Risiko hukum

e)

Risiko daerah

17.

Litigasi yang terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada perusahaan pada dasarnya dapat menimbulkan ?

a)

Biaya yang dapat merugikan kondisi perusahaan

b)

Meningkatnya resiko perusahaan

c)

Melemahnya faktor ekonomi

d)

Potensi pasar yang terjadi semakin banyak risiko

e)

Persengketaan terhadap perusahaan dengan pihak lain

18.

Adapun beberapa hal yang menjadi kelemahan aspek yuridis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain :

(1) Masalah kualifikasi delik

(2) Adanya pembebasan kepada pelaku dalam jangka pendek

(3) Tidak terdapat dalam UUD 1945

(4) Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus

(5) Pidana pokok korporasi hanya denda

(6) Tidak adanya ketentuan khusus

Berikut ini mana yang menunjukkan kelemahan dalam aspek yuridis ?

a)

(1),(3),(4),(6)

b)

(2),(3),(4),(5)

c)

(3),(1),(5),(6)

d)

(4),(2),(1),(3)

e)

(1),(4),(5),(6)

19.

Ketiadaan peraturan perundang undangan, terutama atas produk yang dimiliki perusahaan dapat menyebabkan ?

a)

Mengganggu tumbuh kembang perusahaan

b)

Produk yang ada akan menjadi sengketa dikemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum

c)

Adanya gugatan pada pihak ketiga

d)

Lemahnya perikatan yang dilakukan perusahaan

e)

Sumber permasalahan semakin besar

20.

Beberapa hal yang menjadi sumber risiko adalah ?

a)

Sumber fisik, politik, hukum, ekonomi makro

b)

Property loss, liabilities, kognitif

c)

Personel loss, direct loss, indirect loss

d)

Politik, hukum, productivity loss

e)

Sumber fisik, direct los, hukum

21.

Dalam penerapan manajemen risiko hukum dewan komisaris dan direksi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yaitu penerapan legal goverment, legal consistency, legal completeness, apa yang dimaksut dengan legal completeness ?

a)

Suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasi ketentuan peraturan dan ketentuan internal, termasuk standart perjanjian yang dipakai

b)

Setiap kegiatan usahnya terdapat keselarasan antara kegiatan dan aktivitas usaha yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku

c)

Upaya yang dilakukan korporasi agar seluruh hal yang diatur oleh Undang – Undang dan regulasi dapat diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan, termasuk larangan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d)

Sebuah unit untuk mendapatkan peran untuk memberikan nasihat kepada seluruh karyawan setiap struktur organisasi

e)

Penetapan mekanisme komunikasi yang efektif dengan melibatkan pejabat dan karyawan perusahaan atas permasalahan hukum yang dihadapi.

22.

Berapa % penentuan kriteria risiko hukum yang tertinggi dalam pengukuran risiko hukum ?

a)

> 10%

b)

7,5%

c)

5%

d)

6%

e)

2,5%

23.

Dalam proses manajemen risiko terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui perusahaan yaitu ? Kecuali.......

a)

Identifikasi risiko hukum

b)

Pengukuran risiko hukum

c)

Pemantauan risiko hukum

d)

Pengendalian risiko hukum

e)

Pembaruan kebijakan dan prosedur risiko hukum

24.

Dalam pemantauan risiko hukum, hasil pantauannya akan disampaikan kepada siapa ?

a)

Manager

b)

Direktur utama

c)

Karyawan

d)

Dewan pengawas

e)

Dewan komisaris

25.

Sebutkan 3 faktor yang akan mempengaruhi perusahaan dalam tahapan identifikasi resiko hukum ?

a)

Faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan/perubahan perundang – undangan

b)

Faktor independen, faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan

c)

Faktor perikatan, faktor eksternal, faktor ketiadaan/perubahan perundang – undangan

d)

Faktor pengendalian, faktor litigasi, faktor internal

e)

Faktor ketiadaan/perubahan perundang – undangan, faktor limit risiko, faktor tata kelola risiko

26.

Dalam pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi perlu didukung oleh apa saja:

(1) Sumber daya manusia

(2) Organisasi manajemen risiko hukum

(3) Legal government

(4) Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi

(5) Legal consistency

Dari pernyataan di atas, mana yang bukan merupakan dukungan dalam pengawasan aktif dewan komisaris, yaitu:

a)

(1) dan (2)

b)

(1) dan (3)

c)

(2) dan (3)

d)

(3) dan (5)

e)

(4)

27.

Dalam pengendalian risiko hukum pencatatan datanya berupa.....

a)

Narrative

b)

Media

c)

Statistik

d)

Observasi

e)

Angket

28.

Dalam kaitan dengan risiko hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah, kecuali...........

a)

Melaksanakan prosedur analisis aspek hukum

b)

Memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

c)

Memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch

d)

Menilai dampak perubahan ketentuan terhadap risiko hukum

e)

Legal Government

29.

Dampak yang ditimbulkan dari keterkaitan risiko hukum tersebut, kecuali......

a)

Munculnya masalah likuiditas

b)

Dicabut izin lembaga

c)

Penarikan besar-besaran dana dari pihak ketiga

d)

Ditutup pihak BI

e)

Kebangkrutan

30.

Dalam beberapa negara, adanya risiko hukum disebabkan oleh.....

a)

Posisi hukum yang kurang jelas

b)

Penyelewengan dana

c)

Kecurangan

d)

Hak kepemilikan

e)

Kurang cakap dalam menjalankan aktivitas

31.

Risiko hukum timbul karena...

a)

Tumbuh kembang perusahaan

b)

Transaksi yang telah dilakukan perusahaan

c)

Pihak ketiga terhadap perusahaan

d)

Kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan dalam perusahaan

32.

Salah satu indikator faktor kelemahan perkiraan adalah...

a)

Pengawasan dewan komisaris dan direksi

b)

Dasar dari gugatan yang terjadi dan pihka yang tergugat

c)

Besarnya nominal tuntutan atau gugatan yang diajukan estimasi kerugian

d)

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian

33.

Dampak dari keterkaitan risiko hukum, kecuali…

a)

Penarikan besar-besaran terhadap Dana Pihak Ketiga

b)

Timbul masalah likuiditas

c)

Ditutup oleh Bank Indonesia

d)

Keuntungan yang didapatkan

34.

Risiko akibat tuntunan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan adalah risiko...

a)

Risiko pasar

b)

Risiko kurs

c)

Risiko hukum

d)

Risiko bunga

35.

Bagaimana cara mengantisipasi risiko hukum bank, kecuali…

a)

Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan

b)

Membiarkan bank beroperasi sendiri tanpa melihat risiko hukum

c)

Memberikan pelatihan atau penyuluhan aspek-aspek hukum sebelum transaksi dijalankan

d)

Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan

36.

Salah satu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterprestasi ketetuan peraturan daan ketentuan internasl disebut...

a)

Legal govermence

b)

Dewan komisaris

c)

Direksi

d)

Legal Watch

37.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam resiko hukum, kecuali…

a)

Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dengan mengikuti segala perkembangannya

b)

Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis

c)

Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru

d)

Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/ peraturan terhadap risiko hukum

38.

Berikut yang termasuk aspek kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pentapan limit, kecuali...

a)

Strategi manajemn risiko

b)

Toleransi risiko

c)

Tingkat risiko yang diambil

d)

Identitas risiko hukum

39.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum, kecuali..

a)

faktor litigasi

b)

faktor kelemahan perikatan

c)

Faktor ekonomi

d)

faktor ketiadaan/ perubahan peraturan perundang-undangan

40.

Untuk penentuan limit risiko hukum dapat ditetapkan berapa kali modal yang dialokasikan pada risiko hukum...

a)

10 kali

b)

1 kali

c)

5 kali

d)

6 kali

41.

Dalam proses manajemen hukum, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh perusahaan, urutan tahapan yang benar adalah......

a)

Identifikasi-pengendalian-pengukuran-pemantauan

b)

Pengukuran-pengendalian-identifikasi-pemantauan

c)

Pemantauan-identifikasi-pengendalian-pengukuran

d)

Identifikasi-pengukuran-pemantauan-pengendalian

42.

Sebuah unit yang mendapatkan peran untuk memberikan analisis atau nasihat hukum kepada seluruh kariawan disetiap jenjang disebut.....

a)

Legal govermence

b)

Ilegal watch

c)

Legal completeness

d)

Legal watch

43.

Berikut merupakan tugas dan tanggungjawab fungsi independen, kecuali.....

a)

Menilai dan memantau kontinue implementasi manajemen risiko hukum

b)

Mengawasi dan menganalisis kinerja kariawan

c)

Mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko hukum

d)

Memberikan masukan kepada dewan komisaris dan direksi

44.

Prosentase besaran probabilitas risiko hukum yang sesuai adalah....

a)

Sangat rendah <1,25% ; Sedang 2,5-10%

b)

Tinggi 5-20% ; Sangat tinggi >20%

c)

Sedang 2,5-10% ; Tinggi 5-20%

d)

Sangat rendah <2% ; Sedang 2,5-10%

45.

Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan eksposur risiko, toleransi risiko yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh fungsi atau satuan kerja yang ditetapkan. Hasil pemantauan disampaikan secara berkala kepada.....

a)

Manajer

b)

Direktur utama

c)

Direksi

d)

Audit Internal

46.

Resiko Hukum disebabkan oleh lemahnya aspek.....

a)

Hukum

b)

Konstitusi

c)

Yuridis

d)

Eksekutif

47.

Berikut ini adalah Sumber Resiko Hukum, kecuali....

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Presiden

c)

Perikatan Lemah

d)

Litigasi

e)

Semua Benar

48.

Dalam penerapan manajemen resiko hukum, sebuah perusahaan harus melakukan beberapa hal, kecuali....

a)

Pengawasan & Pengendalian

b)

Kebijakan

c)

Peraturan

d)

Penetapan Limit

e)

Identifikasi

49.

Beberapa hal berikut adalah faktor pendukung dalam pengawasan aktif, kecuali....

a)

Sumber daya manusia

b)

Kewenangan

c)

Tanggung jawab

d)

Organisasi

e)

Data Intern perusahaan

50.

Pengertian Legal governance adalah .....

a)

Suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi dan menginterpretasi ketentuan peraturan dan ketentuan internal.

b)

Suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk sebuah perusahaan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

c)

Suatu tata kelola perusahaan dalam standar perjanjian.

d)

Ketentuan peraturan dan ketentuan internal.

e)

Pengeloaan dewan komisaris dan dewan direksi