Berdasarkan SE MENTERI PUPR 15/2019

tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi Penyedia Jasa berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK/Program Mutu sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK

Berdasarkan SE MENTERI PUPR 15/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi RMPK disusun oleh Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi, Program Mutu disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan SE MENTERI PUPR 15/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi RMPK/Program Mutu adalah dokumen yang statis, dalam arti tidak dapat dikaji ulang/ direvisi

RMPK disusun paling sedikit berisi:

Program Mutu disusun paling sedikit berisi:

RMPK disusun paling sedikit berisi:

(1) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement); (2) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP); (3) Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

Berdasarkan SE Menteri PUPR 15/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi , seluruh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dan lingkup Surat Edaran Menteri ini.

Berdasarkan SE Menteri PUPR 15/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi, Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi harus menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi

SE Menteri PUPR 15/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi, Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi

Berdasarkan SE Menteri PUPR 15/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi, Dalam rangka penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa harus menyusun RMPK atau Program Mutu Konsultansi Konstruksi .

SE MENTERI PUPR 15/2019 TENTANG TATA CARA

PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI dimaksudkan untuk Mewujudkan proses dan hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan (dalam kontrak) serta memenuhi kaidah tepat mutu, biaya dan waktu

SE MENTERI PUPR 15/2019 TENTANG TATA CARA

PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI ditujukan Sebagai panduan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bagi pihak2 yang terlibat (PPK, Kontraktor dan Pengawas Pekerjaan)

Tujuan PCM adalah untuk mendapatkan :

Rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM) harus sudah dimulai maksimal 14 (empat belas) hari setelah terbitnya SPMK dan sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan PCM dapat dilakukan lebih dari 1 kali (sesuai kebutuhan).

RMPK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang disusun oleh pengguna jasa pekerjaan konstruksi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

TANGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPK ADALAH :

A.Melakukan pembahasan dan menyetujui RMPK;

B.Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan

C.Memastikan agar RMPK selalu up to date sesuai dengan perubahan lingkup pekerjaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa adalah: a.Menyampaikan RMPK sesuai ketentuan penyusunan serta lingkup dan persyaratan dalam kontrak;

b.Menjelaskan RMPK dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM);

c.Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK; dan

d.Melakukan perubahan/kaji ulang dokumen RMPK sesuai dengan perubahan lingkup dan metode pelaksanaan pekerjaan yang ada.

RMPK yang sudah disetujui oleh penyedia jasa secara resmi dapat dipakai oleh seluruh stakeholder yang ada di Proyek konstruksi.

Kecelakaan konstruksi pada umumnya disebabkan karena pemilihan metode kerja, material, peralatan kerja, serta kompetensi pekerja yang kurang berorientasi pada proses dan hasil produk yang berkualitas dan aman

Berdasar PERMEN PU NO. 43/2007

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Program Mutu harus disusun oleh Pengguna Jasa dan disepakati oleh Penyedia Jasa dan dapat direvisi sesuai kebutuhan

Permen 07/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia RMPK dan Program Mutu dipresentasikan dan diserahkan sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK

Permen 7/2019 tentang

Standar Dokumen Pengadaan melalui Penyedia

Permen 7/2019 tentang

Standar Dokumen Pengadaan melalui Penyedi

1.Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.

2.Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pe kerjaan ini.

3.RMPK dan Program Mutu tidak dapat direvisi.

Berdasarkan SE Menteri PUPR

15/2019

Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi ,.. Pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi harus menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi

SE MENTERI PUPR 15/2019 TENTANG TATA CARA PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI dimaksukan untuk Mewujudkan proses dan hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan persyaratan (dalam kontrak) serta memenuhi kaidah tepat mutu, biaya dan waktu

SE MENTERI PUPR 15/2019 TENTANG TATA CARA

PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI ditujukan untuk .... ?

PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan konstruksi bertanggung jawab:

•Membentuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sebelum pelaksanaan tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama

•Menerima hasil pekerjaan dari PPK setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan diterbitkan

•Menetapkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan

•Menyerahkan hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara Infrastruktur.

1.PPK bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak konstruksi, mencakup aspek administrasi kontrak dan aspek teknis (engineering).

2.PPK berwenang atas PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI. Kewenangan ini dapat dilimpahkan sebagian atau keseluruhan terhadap pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK.

Pilih yang paling benar pernyataan berikut ini ..

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak

Pengendalian adalah merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin penerapan dari sistem pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh Penyedia dan Pengawas Pekerjaan

Pengawasan meliputi kegiatan :

1. Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran RMPK Penyedia

2. Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi

3. Mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan jika tidak memperhatikan peringatan yang diberikan

4. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak

Aspek pengendalian meliputi :

- Memerintahkan pengukuran hasil pekerjaan dan melakukan persetujuan terkait kuantitas serta sertifikat pembayaran.

- Memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan mutu serta volume

- Memastikan jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditetapkan

- Menyetujui penyesuaian jadwal yang disusun oleh Penyedia

Aspek pengawasan meliputi :

- Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaaan

- Melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan

- Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja

Merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin penerapan aspek keselamatan konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia bukan termasuk aspek pengendalian pekerjaan konstruksi.

Melaporkan capaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, termasuk permasalahannya kepada Kasatker adalah kegiatan pengawasan dan bukan kegiatan pengendalian.

Mereview dan menyetujui dokumen teknis rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari: gambar desain, metode kerja, usulan perubahan pekerjaan adalah termasuk kegiatan pengendalian.

Tanggung jawab dan wewenang PPHP terkait dengan penjaminan mutu dan pengendalian mutu meliputi pemeriksaan fisik dan administratif terhadap hasil pekerjaan konstruksi yang diserahterimakan dari PPK kepada PA/KPA

Tugas dan wewenang penyedia jasa adalah :

- Menetapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian

- Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian mutu

- Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu;

- Melakukan audit internal atas kesesuaian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tim konstruksi dan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu;

- Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

Tugas dan wewenang pelaksana pengendali mutu adalah:

•Melakukan pengawasan ;

•Melakukan perbaikan yang di perlukan;

•Membuat laporan hasil pengawasan