DEWEY (1927)

M.C. LEMAY (2002)

THOMAS DYE (1975)

FRIEDRICH (2007)

ANDERSON

M.C. LEMAY ( 2002)

DEWEY (1927)

THOMAS DYE (1975)

LESTER dan STEWART (1996)

ANDERSON

SHARKANSKY (1970)

DEWEY (1927)

LESTER dan STEWART (1996)

SHARKANSKY (1970)

ANDERSON (1979)

KAY (2006)

KAY (2006)

SOMIT dan PETERSON (2003)

ANDERSON (1979)

DEWEY (1927)

SHARKANSKY (1970)

SOMIT dan PETERSON (2003)

KAY (2006)

FRIEDRICH (2007)

Pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik

advoksasi, lingkungan kebijakan, dan aktor kebijakan

kebijkan publik, stakeholder, dan advokasi

advokasi, pemangku kebijakan, dan lingkungan

Anderson

Harold Laswel

David Easton

Subarsono (2006)

Dunn (2004)

Somit dan Peterson (2003)

Kay (2006)

Friedrich (2007)

Dunn (2004)

Subarsono (2006)

Shafrite dan Russel (1997)

Anderson (1979)

kebijakan distributif

kebijakan re-distributif

kebijakan prosedural

kebijakan substantif

kebijakan substantif

kebijakan prosedural

kebijakan materi

kebijakan simbolis

kebijakan substantif

kebijakan prosedural

kebijakan distributif

kebijakan regulatif

kebijakan sombolis

kebijakan materi

kebijkan substantif

kebijakan regulatif

kebijakan redistributif

kebijakan prosedural

kebijakan distributif

kebijakan material

kebijakan barang publik

kebijakan barang privat

kebijakan material

kebijakan simbolis

kebijkan simbolis

kebijakan material

kebijakan publik

kebijakan barang privat

kebijakan barang privat

kebijakan barang umum

kebijakan barang publik

kebijakan regulatif

kebijakan barang publik

kebijakan regulatif

kebijakan redistibutif

kebijakan barang privat

Keadilan (equity), kebutuhan (needs), Effisiensi dan mengurangi masalah the Free-rider

kegotong-royongan, keterbukaan, efisiensi dan nirlaba

subsiti, isentif, bermanfaat dan sumber daya

kemanusiaan, manfaat, dan kekuatan

Model Rasional

Model Bounded Rationality

Model Garbage can

Model Dunn

Model Rasional

Model Bounded Rationality

Model Garbage Can

Model dunn

Model Rasional

Model Bounded Rationality

Model Garbage Can

Model Dunn

Mmemperhatiakan dan mempertimbangkan lingkungan kebijkan atau dengan kata lain memperhatikan faktor-fktor eksternal dalam proses pembuatan kebijkan (outward looking)

Terbuka terhadap ide dan solusi yang baru (inovatif, kreatif, dan fleksibel)

Menggunnakan data-data dan Fakta dari berbagai sumber dan melibatkan stakeholder kunci dalam pembuatan kebijakan (evidence-based)

Selalu memperhatikan dampak kebijakan terhadap semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung (inclusif), Membangun Sistem evaluasi dari awal proses kebijakan (evaluasi)

Selalu melakukan review terhadap kebijakan untuk memastikan keterkaitannya dengan masalah yang diselesaikan dan mengenali masalah serta dampak sejak awal (review) dan belajar dari pengalaman kebijkan yang berhasil dan gagal (learn lesson)

Apa masalah kebijakan

apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan

apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut

apa hasil kebijakan yang di dapat yang di dapat setelah diimplementasikan

bagaimana kinerja suatu kebijakan

Policy Input

Policy Process

Policy Output

Output Impact

policy input

policy process

policy output

policy impact

policy input

policy process

policy output

policy impact

policy input

Policy Process

Policy Output

Policy Impact

Wayne Parsons (2001)

Anderson (1979)

Laswell dalam Sanjaya (2007)

Dunn (2004)

batasan sebuah kebijakan

isi dari kebijakan

monitoring dan evaluasi

dukungan kebijakan

isi dari kebijakan

monitoring dan evaluasi

dukungan kebijakan

informasi bagi sebuah kebijakan

Mencari solusi masalah kebijakan

Menghadapi masalah dalam kebijakan

Menambah masalah untu mencari solusi

Memecahkan masalah yang salah

data berupa angka-angka

data berupa narasi

data berupa deskripsi

data berupa pengambaran

data berupa angka-angka

data berupa narasi dan bukan angka

data hasil pengamatan

data hasil pengukuran

data berupa angka-angka

data berupa narasi

data hasil pengamatan

data hasil pengukuran

Data kualitatif

Data Kuantitatif

Data Diskrit

Data hasil Pengukuran

Anderson (1979)

Subarsono (2006)

Kay (2006)

SIPRI dan WASCI

Riset Naturalistik

Riset Positivistik

Riset metodologi Peneltian

Riset kebijakan publik

Riset positivistik

Riset Naturalistik

Riset Kebijakan Publik

Riset advokasi

Monitoring

Evaluasi

Advokasi

Stakeholder

Advokasi

Monitoring

Evaluasi

Stakeholder

Forecasting

Monitorng

Evaluasi

Kebijakan Publik

Value Orientation Mapping

Policy Implementation

Merancang Jenis Partisipasi Stakeholder

Planning matrix

Bases Of Power Direction Of Interest Diagram

The participation planning matrix

Policy implementation

Value Orientation Map

Untuk memecahkan masalah kebijakan

Untuk melihat sumber atau basis kekuasaan/power/wewenang dan kepentingan yang hendak dicapai. Power dapat berasal dari akses anggaran, pendanaan, dukungan massa, atau pengendalian berbagai jenis kontrol atau sanksi misalnya kewenangan mengatur, pemberian suara/dukungan di parlemen, dsb.

Untuk merancang jenis partisipasi stakeholder

Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam proses kebijakan.

untuk menganalisis hubungan berbagai jenis stakeholder berkaitan dengan berbagai isu kebijakan dan bagaimana berbagai stakeholder tersebut berhubungan satu dengan yang lain.

untuk mengetahui bagaimana potensi kerjasama dan konflik antar stakeholder.

untuk mengetahui bagaimana stakeholder akan memajukan kepentingannya dengan berbekal kekuasaan yang dimiliki.

merupakan konflik atau bukan.

Untuk memahami kesamaan landasan atau sumber kekuasaan stakeholder

Mengetahui bagaimana stakeholder akan memajukan kepentingannya dengan berbekal kekuasaan yang dimiliki.

Menganalisis hubungan berbagai jenis stakeholder berkaitan dengan berbagai isu kebijakan dan bagaimana berbagai stakeholder tersebut berhubungan satu dengan yang lain.

Memahami definisi permasalahan sehingga dapat membantu membangun koalisi pemenangan. Analisis ini diperlukan untuk merumuskan cara untuk mendefinisikan permasalahan sehingga dapat memotivasi aksi oleh koalisi stakeholder untuk melindungi stakeholder selama implementasi (implementasi kebijakan).

Net Map

Policy Implementation

Value Orientation Mapping

The Participation Planning Matrix

Power bisa berasal dari potensi stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli.

Sedangkan interest seorang stakeholder terhadap sebuah kebijakan atau proyek tertentu akan diukur melalui tingkat keaktifannya.

Setelah dilakukan pemetaan power serta interest dari tiap stakeholder, hal yang penting untuk dilakukan adalah dalam menentukan intervensi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap stakeholder yang sudah berhasil dipetakan.

Gambaran terkait intervensi yang harus dilakukan terhadap stakeholder yang telah diketahui power serta interest-nya

Identifikasi,analsis,pemetaan dan menetukan prioritas

agenda setting, forecasting, implementasi, monitoring

analisi masalah, identifikasi, forecasting, evaluasi

identifikasi, agenda setting, implemetasi, dan umpan balik

Gunakan level dalam pemahaman, Context, Penyajian Data,

Data kualitatif, kuatitatif, diskrit

kontinyu, skala pengukuran, nominal

ordinal , interval dan ratio

Dalam analisis kebijakan publik, pemetaan stakeholders sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi aktor penting dalam proses pembuat kebijakan dan mengkaji pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap stakeholder terhadap kebijakan. Interaksi antara pembuat kebijakan dan stakeholder dapat meningkatkan dukungan terhadap program atau kebijakan. Pemetaan stakeholder juga dapat mengidentifikasi ketertarikan para stakeholder terhadap kebijakan atau program; mengetahui potensi konflik atau risiko dari kebijakan; membangun relasi dengan stakeholder serta dapat mengurangi risiko kegagalan sebuah kebijakan.

kjhsajhd

;lkgrgk

qwjfj

Perlunya memasukkan aktor-aktor pemangku kepentingan dari luar pemerintah, baik individu, kelompok, atau organisasi/lembaga dalam stakeholders mapping mengingat bahwa dengan adanya perubahan paradigma dari government to governance yang harus bisa dipahami dengan serius oleh seorang analis kebijakan.

Paradigma governance menekankan bahwa pembuatan kebijakan merupakan hasil konsensus dari berbagai aktor baik lokal, nasional maupun internasional. Instansi pemerintah hanya salah satu dari sekian banyak aktor atau dengan kata lain State tidak lagi menjadi aktor utama dalam pembentukan

sebuah kebijakan. Publik juga dapat memberikan input dalam proses kebijakan berupa informasi tentang pilihanpilihan alternatif kebijakan.

Beberapa pemangku kepentingan bahkan memiliki power dan interest untuk mempengaruhi proses kebijakan sehingga keberadaan mereka harus terdidentifikasi dengan baik agar kebijakan publik yang diformulasikan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien

suatu proses yang memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu yang terkait dengan situasi dan masalah kebijakan yang muncul.

jhakmfkljea

nblfkgk

qd

Tujuan adalah pernyataan formal tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

Sasaran lebih difokuskan kepada pernyataan tentang kondisi akhir yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dan pada batasan lingkup target populasi tertentu

Kriteria merujuk pada pernyataan spesifik tentang dimensi dari tujuan-tujuan yang ada yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternative kebijakan atau program. Beberapa dimensi tersebut termasuk didalamnya adalah kriteria biaya, kemanfaaatan, efektivitas, resiko, keberlangsungan secara politis, kemudahan administratif, legalitas, ketidakpastian, keadilan dan dimensi waktu

Ukuran merupakaan definisi operasional (yang terukur/kuantitatif) dari kriteria

Batasan sebuah kebijakan, yaitu analisis yang difokuskan pada bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa (target group) sebuah kebijakan dibuat.

Isi dari kebijakan, yaitu analisis yang melibatkan deskripsi dari suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dan dalam menganalisisnya dapat pula menggunakan kerangka teoretikal/nilai yang ditujukan untuk memberikan masukan (kritik) terhadap sebuah kebijakan.

Monev Kebijakan, yaitu analisis yang dimaksudkan untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah menunjukkan kinerja sesuai tujuannya dan seberapa besar dampak kebijakan bagi problem yang ada.

hdwuh

Untuk menghindari adanya favoritisme atau keberpihakan terhadap salah satu alternative kebijakan.

Memberikan aturan main yang jelas yang harus diikuti oleh analis kebijakan.

Sebagai standar dalam menetapkan ranking alternatif terbaik (terpilih) dan dalam membuat keputusan.

123455

Technical feasibility: mengukur apakah alternative kebijakan yang diajukan secara teknis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Economic and financial possibility: berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap alternative kebijakan dan apakah yang nantinya dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan

Political viability: mengukur apakah setiap alternatif kebijakan akan memberikan dampak kekuatan secara politis bagi kelompok-kelom-pok tertentu.

Administrative operatibility: mengukur kemungkinan diterapkannya alternative kebijakan tersebut dari persepektif administratif (ketersediaan sumber daya manusia, finansial, fasilitas, maupun waktu).

Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut.

Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian (judgement) atau pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu yang dipercayai memahami suatu masalah

Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif

Teori Ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu sosial dan eksakta sebagai sumber alternative kebijakan

Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu kebijakan

Kasus Parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara-negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama

Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda

1) Memutuskan apa yang akan diramal (obyek ramalan),

2) menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/dasar untuk meramal): asumsi atau data yang digunakan untuk menetapkan kemungkinan (plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan yang telah ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku dari penentu kebijakan,

3) memilih teknik yang paling sesuai dengan obyek dan dasar yang dipakai.

njhsj

Rasionalitas teknis: atas dasar kemampuan masingmasing memecahkan masalah publik secara efektif.

Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya menemukan pemecahan masalah publik yang paling efisien.

Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya.

Rasionalitas social: atas dasar kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan isntitusi social yang bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan.

Rasionalitas substantif: atas dasar kemampuannya untuk membuat pilihan yang paling tepat diantara dua atau lebih bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah kondisi yang ada.

Policy Memo

Policy Brief

Policy Paper

Policy policy

Policy Paper

Policy Brief

Policy Memo

Policy-policy

Policy Memo

Policy Brief

Policy Paper

Policy-policy

Konsultasi Publik

Advokasi Publik

Strategi Publik

Penelitian Publik

Konsultasi Publik

Demokrasi Delibratif

Konsep Berpikir

Berpikir Rational

Prinsip keterwakilan (representation) dengan prosedur pemilihan perwakilan dilakukan dengan ketat serta mengenal adanya mayoritas-minoritas

Kompetisi antar-ide dan antarkelompok

Kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan satu pihak

Partisipasi dan keterlibatan langsung warganegara

Kerjasama antar-ide dan antarpihak

Mengedepankan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan upaya mencapai titik temu dan mufakat Mengedepankan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan upaya mencapai titik temu dan mufakat

Pengaruh, Keterbukaan (inclusion), dan Deliberasi

Policy Paper, Policy Brief dan Policy Memo

Gotong royong, keterbukaan dan Kehati-hatian

jfhieuhfweihfwjdodqwr

policy paper, policy memo dan policy brief

kebijakan publik, analisis publik, konsultasi publik, dan stategi

Pengaruh, keterbukaan, gotong royong dan nirlaba

Pertukaran Informasi, konsultasi, pelibatan dan kolaborasi

Memperoleh data dan informasi sebagai dasar penyusunan dan penetapan suatu kebijakan dan peraturan; Menyusun strategi dan pilihanpilihan yang diputuskan berdasarkan informasi, pengetahuan, dan pendapat yang lebih kaya;

Memperbaiki komunikasi di antara kelompok-kelompok kepentingan; Meningkatkan mutu perdebatan, saling mendidik, dan memahami masalahmasalah kelompok;

Menangani dan memecahkan masalah; Membuktikan bahwa pemerintah telah berubah dan lebih transparan, tanggap, dan akuntabel;

Meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang sedang direncanakan

Memperjelas kedudukannya di dalam sistem kenegaraan karena mereka memiliki data, informasi dan preferensi;

Mendesakkan kebutuhan, suara, dan kepentingannya kepada para pengambil kebijakan;

Menyampaikan keluhan, usulan, dan masukanmasukan tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Memupuk spirit warga aktif

qywtelsjeb

Terbuka, Partisipasi, Deliberasi dan berpihak pada kaum marginal ..

bckehfhw

qjwjjdll

Berkaitan dengan isu publik atau suatu urusan yang akan berdampak dan berakibat pada warga negara secara luas.

Berkaitan dengan relasi antara pemerintah dengan warga. Pemerintah yang akan melaksanakan suatu kebijakan atau aturan serta warganegara yang akan terkena atau diatur oleh kebijakan atau aturan itu.

mg

po

Fasilitator Konsultasi Publik, penguasaan Teknik Fasilitasi Partisipatif Konsultasi Publik, dan penguasaan Teknik Komunikasi dan Konsultasi, serta kemampuan untuk Menjadi Jembatan Politik

gfd

Publikasi diperlukan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik, sedangkan dokumentasi proses penyelenggaraan Konsultasi Publik merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam suatu perumusan kebijakan sekaligus justifikasi suatu usulan.

jsh

khw

xas

Advokasi Kebijakan

Konsultasi Publik

kebijakan

ananalisis kebijakan

Isi hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusankeputusan pemerintah.

Tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku (lembaga hukum dan para aparat pelaksananya).

Budaya Hukum (culture of law); yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum yang berlaku.

nsasjhkhakdh

Proses-proses legislasi dan jurisdiksi; proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan, atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draft), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke-parlemen sampai pada akhirnya disetujui atau disepakati dalam pemungutan suara di parlemen.

Proses-proses politik dan birokrasi; proses ini meliputi semua tahap formasi konsolidasi organisasi pemerintah sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekruitment dan induksi para aparat pelaksana pada semua tingkatan birokrasi yang terbentuk. Karena itu, seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat didalamnya, mulai dari lobby, mediasi, negosiasi dan (dalam pengertiannya yang buruk) bahkan sampai pada praktek-praktek intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi.

Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum (opini) serta tekanan massa terorganisir yang akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Karena itu, prosesproses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (political pressure), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader) sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikot, dan blokade).

sndjhwuihb

Taraf penting dan mendesaknya (urgensi) tuntutan masyarakat luas yang mendesakkan perlunya segera perubahan kebijakan publik tersebut.

Kaitan dan relevansi perubahan-perubahan tersebut terhadap kepentingan atau kebutuhan nyata masyarakat luas, terutama lapisan atau kalangan mayoritas yang memang sering tidak diuntungkan oleh kebijakan negara.

Besaran dan luasnya dampak positif yang dapat dihasilkan jika perubahan kebijakan itu terjadi.

Kesesuaian dengan agenda kerja utama jaringan organisasi advokasi yang memang menjadikan issu kebijakan publik tersebut sebagai sasaran utamanya.

Teknik lobi. Pengaruhi lawan dan kawan yang paling strategis sebelum pembicaraan dimulai, dan pastikan ia memberikan komitmen dukungan kepada kita.

Teknik akuisisi. Ambil alih konsep lawan dan masukkan sebagai salah satu bagian dari konsep kita.

Berkoalisi atau merger. Gabungkan konsep-konsep yang ada menjadi satu konsep.

Kooptasi. Naikkan konsep lawan menjadi konsep yang lebih tinggi namun tidak dapat mengatur konsep (kita) yang berposisi lebih rendah.

Downgrade. Turunkan konsep lawan sehingga berada di bawah konsep kita, namun konsepnya “diatur” oleh konsep kita

Alihkan perhatian. Pindahkan perhatian lawan ke konsep yang lain, sehingga meninggalkan arena pertempuran dengan kita, karena masuk ke arena konsep yang lain.

Batasi waktu. Buatlah deadline sedemikian rupa sehingga lawan tidak bisa berkutik karena kehabisan waktu berpikir.

Ulur waktu. Buatlah waktunya mulur sedemikian rupa sehingga kita mempunyai waktu mempersiapkan diri, dan sekaligus mengupayakan agar lawan menjadi lengah.

Meningkatkan keteknisan. Masuklah ke dimensi yang semakin teknis yang Anda kuasai, sehingga lawan tidak mampu melawan kompetensi Anda.

Mengubah panggung. Rubah atau pindahkanlah panggung pertempuran ke panggung yang berbeda yang kita kuasai. Seekor buaya akan cenderung mengajak lawannya bertarung di air, dan seekor pemburu cenderung membawa harimau turun dari gunung agar lebih mudah dikalahkan.

Ganti pemain. Gantilah pemain Anda dengan pemain yang lebih mampu “mengatur” lawan.

Butakan lawan. Berilah lawan informasi yang banyak namun menyesatkan yang dapat membuatnya ragu-ragu akan keputusannya sendiri.

Pecah belah lawan. Strateginya amat klasik, devide et impera.

Potong jalur logistik lawan. Sultan Agung tidak pernah berhasil mengalahkan VOC karena jalur logistiknya dari Demak ke Batavia diputus oleh Belanda di kawasan Jawa bagian barat

Keluar dari arena. Pilihan yang buruk, namun jika pilihan yang tersisa adalah tinggal di arena dan dibantai lawan, maka pilihannya adalah keluar dari arena. Pilihan ini diambil dalam bentuk mengundurkan diri, bisa selamanya, bisa sementara, untuk mencari taktik yang lebih efektif.