wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PBJ Pengantar

Total questions: 50

Worksheet time: 38mins

Name
Class
Date
1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa oleh K/L/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan ....

a)

penetapan pemenang

b)

penandatanganan kontrak

c)

serah terima hasil pekerjaan

d)

pemeriksaan hasil pekerjaan

2.

Garis besar proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terdiri dari ….

a)

Swakelola atau Pemilihan Penyedia

b)

Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan

c)

E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Tender Cepat, Tender

d)

Pemilihan penyedia dan penandatanganan kontrak

3.

Pengadaan katering pada kegiatan Pelatihan PBJP Tingkat Dasar termasuk jenis pengadaan ....

a)

Barang

b)

Pekerjaan Konstruksi

c)

Jasa Konsultansi

d)

Jasa Lainnya

4.

Berikut ini merupakan salah satu kegiatan perencanaan pengadaan ....

a)

identifikasi kebutuhan

b)

serah terima hasil pekerjaan

c)

serah terima hasil pekerjaan

d)

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri

5.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara ....

a)

Swakelola atau Penyedia

b)

Pengadaan Langsung atau Tender

c)

Tender atau Seleksi

d)

Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas

6.

Pengadaan perencanaan pembangunan gedung kantor termasuk jenis pengadaan ....

a)

Barang

b)

Pekerjaan Konstruksi

c)

Jasa Konsultansi

d)

Jasa Lainnya

7.

Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/ Perangkat Daerah, K/L/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat merupakan cara pengadaan ....

a)

Pengadaan Langsung

b)

Pengadaan melalui penyedia

c)

Pengadaan melalui swakelola

d)

Pengadaan khusus

8.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang

keilmuan yang mengutamakan adanya ....

a)

ketrampilan

b)

teknologi khusus

c)

metodologi khusus

d)

olah pikir

9.

Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/ Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya disebut ....

a)

Pengadaan Berkelanjutan

b)

Konsolidasi Pengadaan

c)

Pengadaan Terintegrasi

d)

Pengadaan yang kompleks

10.

Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....

a)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan

b)

Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

d)

Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab

11.

Yang BUKAN merupakan etika pengadaan barang/jasa ialah ….

a)

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

b)

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 ttg administrasi pemerintahan

c)

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

d)

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan

12.

Persyaratan dalam dokumen pengadaan yang tidak mengarah pada satu spesifikasi atau penyedia tertentu ialah contoh penerapan prinsip pengadaan barang/jasa ....

a)

Adil

b)

Bersaing

c)

Tidak diskriminatif

d)

Terbuka

13.

Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa ialah....

a)

Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana

b)

Keluarga dari manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/ Perangkat Daerah

c)

Konsutan perencana bertindak sebagai pelaksanan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi

d)

Pokja pemilihan menetapkan pemenang dalam tender/seleksi

14.

Salah satu contoh kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah ....

a)

Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil

b)

Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik

c)

Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40%

d)

Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang/jasa produksi dalam negeri

15.

SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang PBJ merupakan pelaksanaan dari ....

a)

Tujuan pengadaan

b)

Kebijakan pengadaan

c)

Prinsip pengadaan

d)

Etika pengadaan

16.

Dalam pelaksanaan PBJ K/L/Perangkat Daerah wajib memberikan preferensi harga, merupakan pelaksanaan dari ...

a)

Tujuan pengadaan

b)

Kebijakan pengadaan

c)

Prinsip pengadaan

d)

Etika pengadaan

17.

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, merupakan ....

a)

Tujuan pengadaan

b)

Kebijakan pengadaan

c)

Prinsip pengadaan

d)

Etika pengadaan

18.

Meningkatkan peran serta UMKM, merupakan ....

a)

Tujuan pengadaan

b)

Kebijakan pengadaan

c)

Prinsip pengadaan

d)

Etika pengadaan

19.

Yang dapat disebut sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah ....

a)

Pelaku usaha yang terdaftar

b)

Pelaku usaha yang berpengalaman

c)

Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kebutuhan

d)

Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak

20.

Penetapan pemenang pemilihan/calon penyedia untuk metode pemilihan e-purchasing dengan nilai paling sedikit diatas Rp 100 Miliar dilakukan oleh ….

a)

PA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Kepala Daerah

21.

Menetapkan dan mengumumkan RUP merupakan tugas dan wewenang dari ....

a)

PA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

PPHP

22.

Menyusun perencanaan pengadaan merupakan tugas dari ....

a)

PA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

PPHP

23.

Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender Barang dengan nilai Rp75 miliar merupakan tugas dari ....

a)

PA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Pejabat Pengadaan

24.

Jasa Lainnya adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang

keilmuan yang mengutamakan adanya ....

a)

keterampilan

b)

olah pikir

c)

teknologi khusus

d)

bahan khusus

25.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas ....

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

PjPHP/PPHP

d)

Pokja Pemilihan dan/atau PPK

26.

Penyelenggara Swakelola terdiri atas ....

a)

Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pelaporan

b)

Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pemeriksa

c)

Tim Pelaksana, Tim Pendamping, dan/atau Tim Pengawas

d)

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas

27.

Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya dalam kegiatan swakelola, merupakan tugas dari ....

a)

Tim Perencana

b)

Tim Persiapan

c)

Tim Pelaksana

d)

Tim Pengawas

28.

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung merupakan tugas dari ....

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Pejabat Pengadaan

29.

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan merupakan tugas dari ....

a)

PPK

b)

Pokja Pemilihan

c)

PjPHP/PPHP

d)

Penyedia barang/jasa

30.

Menetapkan tim/tenaga ahli atau tim pendukung merupakan tugas dari ....

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

Pejabat Pengadaan

31.

PBJ secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan E-marketplace meliputi ....

a)

katalog elektronik

b)

toko daring

c)

media sosial

d)

katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia

32.

Aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia adalah ....

a)

LPSE

b)

SPSE

c)

SPAN

d)

SAKTI

33.

Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan

metode ....

a)

Tender

b)

Penunjukan Langsung

c)

Tender atau Negoisasi

d)

Seleksi

34.

Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog

elektronik sektoral dilaksanakan oleh ....

a)

LKPP

b)

K/L

c)

Pemda

d)

KPA

35.

Berikut ini tidak termasuk fungsi layanan pengadaan secara elektronik ....

a)

pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya

b)

pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa

c)

penetapan pemenang dalam tender/seleksi

d)

pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

36.

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa merupakan tugas dari ....

a)

Sekjen K/L

b)

UKPBJ

c)

KPA

d)

Biro Umum K/L

37.

Pengawasan PBJ dapat dilakukan melalui kegiatan ....

a)

pengendalian kontrak dan pengaduan

b)

pengawasan pemilihan penyedia, pengendalian kontrak, dan pengawasan hasil pekerjaan

c)

pelaporan secara berkala pelaksanaan pekerjaan

d)

audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system

38.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait kegiatan PBJ kepada ....

a)

Menteri/Pimpinan Lembaga

b)

Kepala LKPP

c)

APIP

d)

Pokja Pemilihan

39.

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah KECUALI ....

a)

menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan

b)

terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran

c)

mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan

d)

mengundurkan diri dengan alasan dinyatakan pailit oleh pengadilan

40.

Apabila peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran maka dapat dikenakan sanksi ....

a)

digugurkan dalam pemilihan, pencairan Jaminan Penawaran, dan ganti kerugian

b)

digugurkan dalam pemilihan, pencairan Jaminan Penawaran, dan somasi

c)

digugurkan dalam pemilihan, pencairan Jaminan Penawaran, dan denda

d)

digugurkan dalam pemilihan, pencairan Jaminan Penawaran, dan Daftar Hitam selama 2 tahun

41.

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada penyedia yang melakukan pelanggaran PBJ ditetapkan oleh ....

a)

PA/KPA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

PPHP

42.

Kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya, dikenakan sanksi ....

a)

sanksi administratif

b)

sanksi pidana

c)

dibatalkan keputusannya

d)

diturunkan jabatannya

43.

Kepada Pelaku PBJ dalam menghadapi permasalahan hukum terkait PBJ diberikan pelayanan hukum yang diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap ....

a)

putusan pengadilan

b)

pengajuan perkara

c)

sidang pengadilan

d)

penetapan tersangka

44.

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia

dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui ....

a)

penyelesaian melalui pengadilan

b)

LKPP

c)

LPSE

d)

layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau

penyelesaian melalui pengadilan

45.

Daftar Hitam Nasional penyedia yang melakukan pelanggaran kegiatan PBJ diselenggarakan oleh ....

a)

LPSE

b)

LKPP

c)

UKPBJ

d)

KPA

46.

Berikut ini bukan termasuk kriteria barang/jasa yang ditransaksikan melalui toko daring ....

a)

standar atau dapat distandarkan

b)

memiliki risiko rendah

c)

harga sudah terbentuk di pasar

d)

banyak peminat barang/jasa tersebut

47.

Pengawasan PBJ dilakukan sejak ....

a)

perencanaan

b)

persiapan

c)

pemilihan penyedia

d)

pelaksanaan kontrak

48.

Jasa pendidikan dan jasa pengembangan sumber daya manusia termasuk dalam jenis pengadaan ....

a)

barang

b)

pekerjaan konstruksi

c)

jasa konsultansi

d)

jasa lainnya

49.

Berikut ini contoh pekerjaan terintegrasi ....

a)

Pekerjaan rancang bangun

b)

Pekerjaan perencanaan gedung kantor 4 lantai

c)

Pekerjaan perancangan program pemngembangan SDM

d)

Pekerjaan perancangan tata wilayah

50.

Batasan pagu PBJ yang diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi adalah ....

a)

1 miliar

b)

2,5 miliar

c)

10 miliar

d)

15 miliar